Palembang,Halosumsel – Puluhan massa yang tergabung dalam Organisasi Masyarakat (Ormas) Garda Prabowo Sumsel Menggelar Aksi didepan Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kota Palembang, Senin (16/12/2024).
Ketua Dewan Kordinasi Daerah (DKD) Provinsi Sumsel H. bana Djuni SH., MBA., melalui Ketua Investigasi RI dan Staf Khusus Garda Prabowo Sumsel, Feriyandi, menyampaikan bahwa aksinya ini dimaksudkan untuk mempertanyakan salah satu Program Kementerian ATR/BPN yang Pro Rakyat yaitu Program PTSL yang diduga dimanfaatkan oleh oknum oknum yang tidak bertanggung jawab di lingkungan ATR BPN Kota Palembang untuk meraup keuntungan pribadi, antara Lain:
Pertama, Adanya dugaan kasus korupsi PTSL tahun 2019 yang tengah bergulir di kejari palembang dengan ditetapkanya dua orang terdakwa.
kedua, seperti yang terjadi di kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju Kota Palembang terkait Program PTSL tahun 2024 yang terindikasi adanya dugaan korupsi, ketidak profesionalan pihak panitia dari BPN Kota Palembang dan Lurah Plaju Darat yang terjadi akibat adanya indikasi ketidak transfaranan.
Berikut kami uraikan dugaan Ketidak transfaranan tersebut:
1. Program ini dimulai bulan januari 2024 dan pada saat sosialisasi sertifikat telah dapat dibagikan 3 bulan kemudian berarti di bulan Mei-Juni 2024 dan sampai sekarang bulan September hanya janji-janji saja.
2. Banyak berkas-berkas yang telah diserahkan masyarakat tapi masih dimasukkan dalam daftar K.l yang berarti belum memberikan berkas. (berkas banyak hilang)
3. Jangankan untuk diserahkan sertifikat NIB (Nomor Induk Bidang) pun banyak sekali yang belum keluar. Dan panitia saling salah menyalahkan
4. Ada persil-persil yang luas-luas milik pengembang (perumahan) yang dalam waktu 2 bulan sudah keluar sertifikatnya dan anehnya lagi tanpa melalui RT dalam pengisian sporadiknya. (data ada) dan ini diduga adanya permainan sehingga yang ada uangnya besar di dahulukan.
Menyikapi persoalan tersebut diatas, Feriyandi Menegaskam mengingat program ini besar sekali manfaatnya yang dapat dirasakan oleh masyarakat terkait kepemilikan atas tanah mereka, maka dengan ini Garda Prabowo DKD Sumsel menyatakan sikap :
1. Meminta kepada Kementerian ATR/BPN RI untuk mengevaluasi kinerja ATR BPN Kota Palembang.
2. Mendesak Kepala Kantor ATR BPN Kota Palembang untuk bertanggungjawab dan menuntaskan permasalahan program PTSL tahun 2024 di Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju Kota Palembang sebagaimana kami uraikan diatas.
3. Mengingat baru-baru ini Kejari Palembang telah mendapatkan penghargaan terbaik penyelesaian penanganan tindak pidana korupsi tahun 2024, maka kami juga mendesak Kejari Palembang untuk memeriksa Kepala Kantor ATR BPN Kota Palembang, Ketua Program PTSIL Plaju Darat tahun 2024, Lurah Plaju Darat, Wakil Ketua Bidang Fisik dan Wakil Ketua Bidang Yuridis, yang diduga melakukan persekongkolan untuk menguntungkan diri secara pribadi dan kelompok dari program PTSL tahun 2024 ini.
4. Selanjutnya Terkait kasus korupsi program PTSL tahun 2019 kami juga meminta Kejari palembang untuk menuntaskan perkara ini, Tangkap aktor intelektual inisial E.D diduga yang menandatangani SHM PTSL sebanyak 147 persil dan MHY selaku ketua satgas fisik PTSL tahun 2019 lalu yang diduga selaku otak lapangan pada kasus tersebut. Sebab dari kasus PTSL tahun 2019 ini banyak sekali masyarakat yang disesangsarakan.
5. Sesuai arahan Bapak Presiden RI dan Ketua Umum Garda Prabowo, DKD Garda Prabowo Sumsel ditugaskan untuk mengawasi kinerja pemerintah daerah sehingga terwujudnya program Pemerintah Pusat agar tepat sasaran sampai ke daerah-daerah diwilayah Sumatera Selatan.
Sementara itu Posman Sitorus Kasi Perizinan dan Penataan ATR BPN Kota Palembang sekaligus Ketua Ajudikasi PTSL Kecamatan Pelaju Darat yang menerima aksi tersebut mengucapkan terimakasih atas aski ini yang telah mengingatkan ATR BPN dengan Aksi ini.
“Ini menjadi catatan buat kami agar dapat meningkatkan kinerja kami kedepan, di TPSL Anggaran tahun 2025, mulai dari pelayanan kami terhadap masyarakat terutama di Kecamatan Plaju Darat akan semakin baik lagi”, ujarnya.
Ketika ditanya mengenai tuntutan Aksi hari ini tentang keluhan kinerja ATR BPN Kota Palembang dan meminta ketranfaranan dalam menangani kasus mafia tanah dibKota Palembang, Posman mengatakan bahwa dirinya belum bisa mengomentari hal tersebut.
“Karena saya baru masuk Kota Palembang, jadi saya belum banyak bisa berkomentar terhadap hal tersebut, tapi intinya kalau memang ada permasalahan dan utusan sudah jelas, ya seperti apa kita menanggapinya, intinya pelayanan kantor pertanahan Kota Palembang kalau bisa akan lebih baik dengan adanya aksi dari Garda Prabowo ini, agar pelayanan kami semakin baik lagi. (DM)