Halosumsel.com-
Terjadi sengketa lahan antara Pemerintah Provinsi dan suatu pihak tertentu yang mengklaim tanah di pinggir lahan Punti Kayu adalah milik mereka, lahan yang dicaplok warga adalah seluas 0,65 Ha. Tanpa sepengetahuan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, mereka melakukan penimbunan di lahan tersebut. Pemerintah Provinsi akan menindak lanjuti lahan yang diambil oleh pihak-pihak yang mengaku-mengaku tersebut.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Mukti Sulaiman memimpin rapat membahas pengamanan tanah milik pemerintah provinsi sumatera selatan di areal kawasan punti kayu yang berlangsung di ruang rapat sekretaris daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Jumat 29 Jamuari 2016, dalam rapat tersebut Mukti mengatakan jangan melakukan pembiaran mereka mencaplok lahan, karena tidak ada lahan milik pemerintah yang dikuasai oleh individu atau seseorang.
“Ini harus kita stop. Karena itu bukan milik pribadi-pribadi, jika dibiarkan mereka akan terus seperti itu, tetapi jika memang punya masyarakat harus dikasih, kita tidak boleh menzolimi” ungkap Pak Mukti.
Selanjutnya pemerintah akan melakukan penenelitian terkait masalah ini dengan membentuk tim pengamanan untuk menentukan batas-batas yang mana milik pemerintah mana yang memang milik warga.
“Apakah itu masuk wilayah hutan Punti Kayu atau sesuai surat Gubernur tahun 1985 perlu kita telitih lagi” kata Pak Sekda.
Dalam rapat tersebut dihadirkan juga ketua wilayah setempat yaitu Bapak Mahfudz Rahim, beliau lah yang melaporkan terjadinya pencaplokan tersebut. Sebagai orang yang sudah lama tinggal di daerah tersebut, beliau menceritakan bagai mana sejarah kepemilikan lahan itu.
“Lahan 85 Ha, sebelum tahun 1965 mulai di garap oleh masyarakat, tahun 1974 sampai 1975 Pemprov menyelamatkan Hutan Punti Kayu dengan membuat tim oleh Gubernur Asnawi Mangku Alam akhirnya masyarakat di usir. Lahan 48 Ha diambil oleh Gubernur, kemudian tanah itu dibagi-bagi menjadi perumahan Pemda” tutur pak Mahfudz.
Ia juga menemukan suatu bukti-bukti kejanggalan dalam sertifikat tanah yang dimiliki oleh seseorang yang mengaku pemilik lahan Punti Kayu.
“Saya minta pada pemerintah untuk mengambil surat kepemilikandari orang tersebut untuk dibawa ke kantor polisi untuk diadakan pemeriksaan forensik atas keasliaan surat tersebut karena banyak kejanggalan seperti pengejaaan bahasa yang disempurnakan (EYD) pada tahun 1972 sedangkan surat dibuat tahun 1959, dan pada surat itu adalah ejaan baru, selanjutnya pada gambar mustahil lahan yang ditimbun kurang lebih 1 Ha, sedangkan dalam surat 2,5 Ha” ungkapnya.(sofuan)