Halosumsel.com-
Keluhan para wali murid yang sesungguhnya kini kian memprihatinkan, mereka mengeluh dengan besarnya biaya sekolah baik di negeri maupun swasta yang kini sama ganasnya dalam melakukan berbagai dalih pungutan, bahkan pihak sekolah dalam melakukan tindakan komersialisasi pendidikan akhir-akhir ini kian menjadi dan membuat mereka tidak dapat berkata apalagi untuk berunjuk rasa, mengeluarkan protes untuk dimuat diberbagai mediapun mereka dibuatnya enggan berkomentar, mengingat anaknya masih duduk dibangku sekolah yang bersangkutan, ujar Mardian NC kepada wartawan media ini (31/1).
Mardian menambahkan, padahal pemerintah telah menegaskan bahwasannya pungutan boleh dilakukan asal terkendali dan tidak bersifat Komersial, hal seperti itu dianggap bukan merupakan pelangaran.
Sekolah negeri tak kalah mahal dengan sekolah swasta. Berbagai pungutan yang mengatas namakan demi pembangunan pagar, sekolah dan lain sebagainya terus bergulir, sehingga dengan terpaksa walimurid harus mengeluarkan koceknya setiap bulan semakin dalam.
Masih menurutnya, resahnya orang tua murid mengingatkan para pengambil keputusan. Kendati Indonesia sudah puluhan tahun merdeka, namun belum pernah masalah pendidikan di tangani secara serius.
Lebih jauh kata Mardian, Memang ada langkah untuk maju setapak setelah era reformasi bila dibanding dengan era sebelumnya. Dulu sebatas pentingnya pendidikan (pengembangan SDM), kini ada berbagai penambahan alokasi anggaran untuk pendidikan.
Pendidikan merupakan sebuah tugas untuk masyarakat dan pemerintah, manakala pendidikan praktis tak lagi bisa dominan sebagai kegiatan sosial akan tetapi sebagai kegiatan bisnis, hukum dagang “ada uang ada barang” jadi berlaku, artinya penyelenggara pendidikan serupa dengan lembaga bisnis.
Saat pemerintah melakukan praktik yang sama, muncul sebuah pertanyaan, sekolah negeri dan swasta kok sama? Lembaga sekolah negeri sepertinya ikut “ganas bahkan lebih buas” dalam melakukan berbagai macam pungutan disekolah.
Yang saat tiba diera yang serba sulit, mulai dari anjloknya harga komoditas karet dan sawit sebagai salah satu sumber mata pencaharian kian menyulitkan rakyat khususnya dalam kecamatan Betung dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari ditambah berbagai pungutan disekolah kian mencekik.
Oleh karena itu pemerintah melalui Disdiknas Banyuasin harus mendukung program pendidikan yang merupakan modal utama untuk membantu negeri ini agar lebih baik dengan adanya pendidikan kita jadi tidak mudah untuk dibohongi.
Pemerintah telah mencanangkan program wajib belajar dua belas tahun, seharusnya dapat membantu mereka yang kurang mampu untuk mengenyam pendidikan, bagaimana bangsa ini akan maju jika para penerus bangsa tidak dapat mengenyam pendidikan sesuai program yang dicanangkannya.
Berarti penyelenggaraan wajib belajar dua Belas tahun masih menjadi PR kita bersama (Eksekutif, Legislatif dan masyarakat umumnya) dan masyarakat wali murid khususnya diharapkan berani untuk berbicara jika kebijakan yang diambil oleh pihak sekolah dianggap memberatkan, ajaknya. (waluyo)