Halosumsel.com-
Gabungan Tokoh Masyarakat dalam Desa Teluk Betung Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin berikrar, jika sampai Bupati Banyuasin melantik Oknum Kepala Desa terpilih Khairul Haris itu, bersama masyarakat mengancam bakal menggelar demo penolakan secara besar-besar dengan dalih apapun alasannya masyarakat Desa Teluk Betung tidak mau dipimpin oleh orang yang bermasalah, ujar Ujang salah seorang tokoh mewakili masyarakat kepada wartawan media ini usai mengadakan pertemuan dengan segenap tokoh ditempat yang dirahasiakan (6/2).
Dikatakan Ujang, penolakan masyarakat Desa Teluk Betung seperti yang disampaikan oleh seluruh masyarakat dalam rapat itu bahwa kemenangan dalam pilkades didesanya yang diraih oleh KH itu karena berupaya memasukan pemilih dari warga luar desa dan kecamatan bahkan dari luar kabupaten.
Jika dipaksa bupati harus melantiknya lanjut Ujang berarti Bupati itu akan mengantarkan bentrokan massal antar warga dalam satu desa ini, sebab dasar penolakan masyarakat supaya KH itu tidak dilantik karena upaya kemenanganya itu dianggap telah menabrak aturan yang ada dalam pelaksanaan pilkades.
Sedangan tim Inspektorat dalam melakukan gelar perkara itu pun hanya dilajukan secara tertutup tanpa menghadirkan pengadu termasuk para tokoh masyarakat desa Teluk Betung, jelasnya.
Kalau sistem Inspektorat dalam melakukan gelar perkara semacam itu kecurigaan Ujang Cs bahwa bisa terjadi kongko-kongko antara tim inspektorat dengan pihak yang diperiksa dalam hal ini Panitia dan BPD.
Semestinya seperti harapan masyarakat pihak Inspektorat melakukan gelar perkara itu secara terbuka, mengingat kata Ujang bahwa para panitia dan BPD itu yang berwawasan yang masih labil jika sedikit didesak, walau ada yang statusnya sebagai Sarjana.
Apabila memang pihak Inspektorat itu bersikap independen dan berani menyampaikan yang sesungguhnya kepada Bupati bahwa bisa oknum kades terpilih desa Teluk Betung itu ditolak pelantikannya.
Tidak ada pilihan kata lain bahwa masyarakat Teluk Betung tetap dan tetap menolak desanya dipimpin lagi oleh Khairul Haris kembali, sebab selama kepemimpinannya, didesa ini tidak ada perubahan bahkan jadi desa terbelakang, sambung Indro juga salah satu tokoh masyarakat.
Sebagai orang yang ditokohkan oleh masyarakat kata Indro, pihaknya tetap mengedepankan kepentingan masyarakat dari keperluan diri dan keluarganya, maka kalau masyarakat berkata menolak ya kita sebagai orang yang ditokohkan juga tetap menolak.
Untuk itu saya meminta kepada Camat, Inspektorat supaya merekomendasikan kepada Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian agar todak melantik KH menjadi Kades didesanya jika pemerintah tidak menginginkan terjadi bentrokan secara massal didesanya.
Artinya kehendak masyarakat desa Teluk Betung sudah berpikir lebih maju bahwa sampai kapanpun jika KH tetap dilantik kekisruhan didesanya akan selaku berdatangan, ujarnya sembari mengingatkan Bupati arat membatalkan kemenangan KH sebagai Kades.
Saya ini bicara atas nama masyarakat Desa Teluk Betung dan saya bicara dimedia ini bukan berarti tidak percaya dengan kinerja Inspektorat, hanya saja mengapa saat melakukan gelar perkara itu sifatnya tertutup padahal persoalannya bukan kasus pemerkosaan.
Mengapa pula pihak Inspektorat itu hanya memanggil pihak Panitia dan BPD saja saat menggelar perkara di desa Tekuk Betung, sedangkan saat Inspektorat menggelar perkara yang sama didesa lain dalam kecamatan yang sama pihak Pengawas kecamatan turut diperiksa mengapa di Desa Teluk Betung tidak.
Bahkan yang membuat masyarakat semakin tidak yakin dengan kinerja Inspektorat ini sebab ada persoalan Kades terpilih ini dalam memimpin desa sebelumnya kesandung masalah tim dari Inspektorat juga orang-orang memeriksanya sama.
Supaya nantinya didesanya ini tidak ada bergejolak, maka saya atas nama masyarakat agar Pilkades di Desa Teluk Betung dilaksanakan ulang saja dan kalau sistemnya tidak sama dengan program E-votting, masyarakat siap menanggung seluruh biayanya, imbuh tokoh pemuda Pulau Rimau Sribanun kemarin.(walbro)