Halosumsel.com-
Peliknya masalah kependudukan membuat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus mengangkat sendiri pejabat daerah yang mengurusi kependudukan seperti Kepala Dinas Catatan Sipil agar dapat menyelesaikan masalah kependudukan dengan benar dan segera.
Ada beberapa hal yang menjadi masalah kependudukan salah satunya banyak pendudukan yang belum tercatat yang nantinya bisa mengganggu pendataan sepeti untuk sensus, daftar pemilih tetap (DPT) untuk pemilihan umum, dan program-program lain yang memerlukan data kependudukan.
Bertempat di ruang auditorium Bina Praja Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel), dilakukan penandatanganan serah terima jabatan pejabat yang mengurusi kependudukan oleh Sekretaris Daerah ProvSumsel H Mukti Sulaiman, Rabu (17/2).
“Mengapa ini dibuat dan diatur sendiri oleh Kemendagri agar masalah kependudukan menjadi sukses, karena program kependudukan menelan dana yang tidak sedikit,” ujar Mukti Sulaiman.
Lanjut Ia mengatakan, bagaimana masalah ini harus cepat diselesaikan dengan cara membekali para pejabat kependudukan dengan hal-hal yang dapat menunjang kinerja mereka. “Bagaimana ini bisa cepat tentulah perlu dukungan, sumber daya manusia (SDM), dana, dan kebijakan yang tepat,” ungkap Sekda Sumsel.
Sebenarnya masalah catatan sipil ini sudah mulai terselesaikan sekitar empat tahun yang lalu setelah Mendagri pada saat itu Gamawan Fauzi meluncurkan program KTP Elektronik (E-KTP), untuk Sumsel sendiri saat ini ada sekitar 8,3 juta penduduk dan yang sudah tercatat mencapai 73%.
Nantinya E-KTP akan digunakan seumur hidup, selain sebagai tanda pengenal, E-KTP juga dapat digunakan sebagai alat transaksi pembayaran seperi Debit Card atau Credit Card.
Selanjutnya Mukti Sulaiman menuturkan, penjabat kependudukan tidak boleh cepat berpindah atau berubah-ubah. “Pejabat ini tidak boleh berpindah dalam waktu dua tahun karena pejabat itu sudah melewati pelatihan khusus,” tutur Mukti Sulaiman.
Mukti suliman juga mengakui dalam menyelesaikan program kependudukan tentulah mengadapi masalah dalam pelaksanaanya, seperti akses yang sulit ke sebuah kecamatan dan kendala lain seperti listrik yang belum tersedia.
“Masih ada kecamatan yang belum mempunyai akses yang mantap dan listrik yang belum masuk karena wilayahnya yang jauh,” beber Mukti Sulaiman.
Dalam serah terima yang dihadiri Para Pejabat yang mengurusi kependudukan dan Sekda Kabupaten/kota seSumsel ini hanya satu kabupaten yang belum memperoleh keputusan dari Mendagri yaitu Kab OKU Timur.
“Ada satu yang belum mendapat keputusan yaitu Kab OKU Timur karena mereka terlambat pada saat penyerahan berkas pejabat kependudukan yang baru,” Tandah Mukti Sulaiman.(rilis)