Palembang, Halosumsel– Kisruh pengadaan fasilitas rumah dinas pimpinan DPRD Sumsel yang sempat menyita perhatian publik beberapa waktu lalu ternyata belum sepenuhnya mereda. Di tengah gelombang kritik yang terus mengalir, sejumlah pengadaan barang justru tetap berjalan, sementara satu item lainnya resmi dibatalkan.
Komisi IV DPRD Sumsel mengungkapkan bahwa pengadaan hordeng (gorden) dan lampu di rumah dinas pimpinan tetap dilanjutkan. Ketua Komisi IV DPRD Sumsel, HM Yansuri, menjelaskan bahwa keputusan ini diambil lantaran proses pengadaan sudah memasuki tahap yang tidak mungkin dihentikan.
“Pengadaan tersebut tidak dibatalkan karena sudah berjalan, tetapi harga menyesuaikan,” ujar Yansuri saat ditemui di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.
Pernyataan politisi yang akrab disapa Yansuri ini menjadi babak baru dalam polemik yang sempat memanas. Alih-alih menghentikan seluruh pengadaan, eksekusi untuk sejumlah item malah terus bergulir dengan skema penyesuaian harga yang disebut-sebut sebagai upaya rasionalisasi anggaran.
Meja Billiard: Eksekusi Dihentikan
Namun berbeda nasib dengan pengadaan meja billiard. Yansuri menegaskan bahwa dirinya telah mengambil langkah tegas dengan melayangkan surat resmi pembatalan.
“Kita sudah layangkan surat ke Sekwan (Sekretariat DPRD) untuk pembatalan,” tegasnya.
Langkah ini, menurut Yansuri, merupakan wujud komitmen legislatif dalam merespons aspirasi masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa yang sejak awal menyuarakan penolakan terhadap pengadaan fasilitas yang dinilai tidak prioritas tersebut.
“Kita komitmen dengan adik-adik mahasiswa yang susah payah menyampaikan aspirasinya untuk membatalkan pengadaan tersebut,” imbuhnya dengan nada mantap.
Antara Aspirasi dan Realita Pengadaan
Kisruh ini menyorot praktik pengadaan barang di lingkungan lembaga legislatif yang kerap kali menjadi perdebatan publik. Di satu sisi, ada kebutuhan operasional dan kewajaran fasilitas bagi pimpinan dewan. Di sisi lain, tekanan publik dan kelompok mahasiswa mendorong adanya transparansi serta prioritas anggaran yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Keputusan untuk tetap melanjutkan pengadaan hordeng dan lampu dengan penyesuaian harga menunjukkan adanya upaya kompromi—mengakui proses yang sudah berjalan namun tetap melakukan koreksi. Sementara pembatalan meja billiard menjadi sinyal bahwa aspirasi publik tidak sepenuhnya diabaikan.
Tunggu Kelanjutan
Hingga berita ini diturunkan, Sekretariat DPRD Sumsel belum memberikan pernyataan resmi terkait tindak lanjut surat pembatalan yang dilayangkan Komisi IV. Publik kini menanti apakah penyesuaian harga pada pengadaan hordeng dan lampu akan benar-benar mencerminkan efisiensi anggaran atau sekadar formalitas belaka.
Satu hal yang pasti: polemik ini kembali mengingatkan bahwa pengelolaan fasilitas negara, sekecil apa pun, akan selalu berada di bawah sorotan ketika dirasa tidak selaras dengan kepentingan rakyat. Dan di sinilah peran wakil rakyat diuji—apakah mampu menjadi penyeimbang atau justru bagian dari persoalan.
Sofuan