Halosumsel.com-
Semua Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) setuju dengan lima Rencana Peraturan Daerah (Raperda), tentunya dengan beberapa masukan.
Tentang Raperda 26 Januari nomor 188.341/0298/III/2016 mengenai pengendalian kebakaran hutan atau lahan, semua fraksi mengapresiasi raperda ini karena bencan asap tahun lalu sangat berdampak buruk mulai dari ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.
Sebagian besar fraksi meminta kepada Gubernur Sumsel Alex Noerdin membenahi peralatan, memperbaiki Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas memadam api, dan sosialisasi kepada masyarakt tentang larangan membuka lahan dengan cara membakar.
Selanjutnya raperda tentang penyelenggaraan kepariwisataan, secara mendasar mendapat dukungan dari semua fraksi mengingat potensi pariwisata yang dimiliki Prov Sumsel.
Faraksi Partai Gerindra Solehan Ismail dan fraksi PAN melalui juru bicaranya Rusdi Tahar memuji atas kesuksesan terlaksananya festival Gerhana Matahari Total (GMT). “Yang utama dari festival GMT adalah menonjolkan kekhasan Sumsel yang dapat dikenal oleh dunia,” ujar Solehan Ismail dalam Rapat Paripurna XV DPRD Prov Sumsel dengan agenda, Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Prov Sumsel terhadap lima Raperda Prov Sumsel di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel, Kamis (10/3).
Mengenai raperda wilayah pesisir dan pulau-pulau tanggal 26 Januari 2016 nomor 188.341/0299/III/2016, fraksi PKB berpandangan bahwa hal ini sangat penting terkait dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api (TAA).
“23 pulau kecil dan 10 diantaranya berpenghuni, merupakan potensi yang besar terhadap sektor perikanan terutama kepada nelayan, dan juga KEK TAA yang berbatasan langsung dengan laut,” tandas juru bicara Fraksi PKB Nilawati.
Penyelenggaraan Kebun Raya Sriwijaya yang berada di Desa Bakung Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir yang merupakan raperda 27 Januari Nomor 188.341/0301/III/2016 mendapat persetujuan dari semua fraksi karena kebun raya sangat dibutuhkan di setiap provinsi sebagai tempat pelestarian flora dan fauna khas daerah tersebut, sebagai sarana rekreasi, dan tempat penelitian.
Raperda terakhir adalah tentang rencana tata ruang 28 Januari nomor 188.341/0330/III/2016 Prov Sumsel, fraksi dari Partai Hanura melalui juru bicaranya Aslam Mahrom meminta Alex Noerdin menghentikan penjulan tanah di taman lindung di Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Muba.
Rapat kali ini dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Sumsel Chairul S Matdiah yang diikuti sebanyak 40 orang dari 75 orang anggota.
(sofuan/rel)