Palembang, Halosumsel – Reses tahap pertama anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan Satu (Dapil 1), di PT Bara Alam Utama (BAU), Badan Usaha Milik Daerah Jaminan Kredit Daerah Sumatera Selatan (Jamkrida Sumsel) serta kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang, menyerap asppirasi dari buruh PT BAU, karyawan Jamkrida serta masyarakat kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang. Reses di koordinatori, Hj RA Anita Noeringhati. SH. MH, dari fraksi Golkar. Dengan anggota, H Karta SAS. SE., dari fraksi PKB,. Prima Salam., dari fraksi Gerindra., H Dedi Sipriyanto, S.Kom., dari fraksi PDI Perjuangan., H Chairul S Matdiah. SH., dari fraksi Demokrat serta H Mgs Syaiful Padli. ST. MM., dari fraksi PKS.
Kedatangan keenam anggota parlemen di DPRD Provinsi Sumsel ini sendiri disambut antusias. Baik buruh yang bekerja di PT BAU, BUMD Jamkrida Provinsi Sumsel serta masyarakat kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang. Reses sendiri berawal dengan adanya kunjungan anggota DPRD Provinsi Sumsel ke PT BAU, Senin (6/3). Tidak hanya mendapatkan penjelasan dari manager PT BAU Purna Pergas, mereka juga mendapatkan penjelasan komplit dari karyawan mengenai gaji mereka. Dimana perusahaan batubara yang bergerak diseputar wilayah Kertapati. Perusahaan yang sudah bergerak kurang lebih 12 tahun ini, mendapat teguran dari anggota DPRD lantaran gaji karyawan dianggap masih minim. Umumnya gaji karyawan tetap dan kontrak masih berkisar upah minimun provinsi (UMP).
Salah satu anggota DPRD yang memberikan teguran dari daerah pemilihan satu (dapul 1), Karta SAS, SE., berharap gaji karyawan PT BAU, untuk ditingkatkan. “Ini merupakan perusahaan batubara. Saya tau betul pendapatan batubara. Masak karyawan yang sudah bertahun-tahun gajinya masih berkisar Rp 3,5 juta,” kata dia. Manager PT BAU, Purna Pergas, menyampaikan akan membawa apa yang diharapkan DPRD Sumsel, kemanagemen pusat di Jakarta. “Terimakasih dengan adanya anjuran tersebut. Kita akan bawa ini ke managemen pusat di Jakarta. Mudah-mudahan akan segera disetujui. Sehingga gaji karyawan dapat meningkat,” ungkapnya.
Sementara itu, H Mgs Syaiful Padli, berharap pihak perusahaan menggelontorkan CSR tidak hanya membangun fasilitas umum. “Kita harapkan juga dapat membangun fasilitas olahraga dan taman, sehingga dapat digunakan masyarakat dengan baik,” kata dia singkat. Dalam kunjungan kedua di BUMD Jamkrida Sumatera Selatan, rombongan diterima Direktur BUMD Jamkrida, Irwansyah, SE. MM. Disini anggota DPRD Sumsel Dapil satu, disuguhi keberhasilan BUMD milik pemerintah provinsi Sumatera Selatan tersebut.
Dimana dalam penjelasan Irwansyah, Jamkrida sendiri sudah membukukan keuntungan Rp 92,2 miliar pada tahun 2021. Keuntungan ini melampaui imbal jasa penjaminan sebesar192 persen. Pada tahun 2022, kembali bertumbuh Rp 140,5 miliar atau setara 152 persen, bila dibanding 2021. Sedang pada tahun 2021, pembagian deviden target sebesar Rp 2,3 miliar. Realisasinya mencapai Rp.3,6 miliar atau setara 158 persen.
Ditahun 2022, target pembagian deviden Rp 3 miliar. Dan realisasi yang dicapai Rp 8,052 miliar. Pencapaian ini merupakan pencapaian bersama. Dan BUMD dapat tumbuh berkembang dengan baik di Sumsel. Tercapainya target ini menurut Irwansyah, Jamkrida terus melakukan kontinue improvment dan melakukan pelayanan. Sejauh ini, Jamkrida juga menciptakan lapangan kerja. Dimana pada tahun 2020-2021, sudah karyawan baru bertambah 20.orang. “Juga pengembangan MPO, di Baturaja. Di kabupaten Muaraenim. Dengan adanya penambahan tenaga kerja pelayanan semakin cepat. Begitu juga 17 kabupaten kota cepat menghubungi dan bertransaksi. Terpisah, wakil koordinator Dapil Satu, H Mgs Syaiful Padli, mengapresiasi sukses di raih Jamkrida.
Sementara itu, dalam reses di kecamatan Seberang Ulu 2, rombongan dicecar banyak pertanyaan. Salah satunya yang krusial adalah progress ganti rugi untuk jalan pada pengerjaan jembatan Musi IV. Tidak hanya camat Purba Sanjaya, namun masyarakat umum juga berharap anggota segera turun tangan. Sehingga proyek tersebut dapat berjalan dan masyarakat yang mendapat ganti rugi sesuai. “Masyarakat mempertanyakan progres jembatan Musi 4. Kita mohon bantuan dan dukungan. Yang jelas masyarakat terkena dampak pada intinya mendukung program ini,” kata Purba.
Diceritakan awal mula Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dalam penilaian pertama sudah deal dengan masyarakat yang terkena dampak pembangunan. “Kita contohkan dimana tempat kediaman salah satu warga dalam KJPP pertama dinilai Rp. 1,3 miliar. Namun pada penilaian KJPP kedua berubah. Bahkan nilainya turun hingga Rp.300 juta. Ini membuat warga bingung dan merugikan” katanya. Keluhan lain banjir, banyak rawa dan perkembangan didirikan bangunan. Untuk mengantisipasi banjir warga minta dibangun minimal 2 kolam retensi.
Menanggapi permasalahan ini ketua koordinator dapil 1, Hj Anita Noeringhati. SH. MH., menjelaskan aspirasi dari masyarakat akan dia sampaikan. “Jembatan Musi 4, dulu melalui komisi IV masuk dalam agenda, selanjutnya untuk ganti rugi jembatan Musi 4 selesai. Untuk anggaran pembebasan lahan pemprov menyediakan dana Rp 200 miliar. Tetapi, baru terealisasi Rp. 72 miliar. “Warga sempat mendatangi saya dan mengadukan dalam pembebasan lahan nilainya bukan naik malah turun. Saya hanya menyarankan kalau rugi jangan dijual,” kata dia.
Bergulirnya waktu, menurut Anita, semuanya sudah selesai. Tetapi baru-baru ini malah ada demo menyeruak. “Saya minta nanti ditunjuk satu perwakilan. Kita nanti meminta komisi 4 mendorong PU Bina Marga untuk menganggarkan kembali ganti rugi lahan warga. Kita akan bantu proses anggaran dikomisi 1. Nanti kita mintak pemerintah Provonsi Sumsel untuk menyetujui,” ungkapnya. Begitu pula keinginan adanya penambahan kolam retensi, penambahan sekolah tingkat SMA, akan kita koordinasikan lagi dengan pemerintah Provinsi dan pemerintah kota Palembang. Adv