Palembang, Halosumsel– Reses ke-III anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, yang dimotori koordinator tim Hj Anita Noeringhati. SH. MH. Dari fraksi Golkar., H Mgs Syaiful Padli. ST. MT., dari fraksi PKS., H Kartak. SAS. SE., Ir Yudha Rinaldi., dari fraksi PDI Perjuangan., Prima Salam. SH. MM., dari fraksi Gerindra., dan Chairul S Matdiah. SH.MH., menyambangi dua tempat. Yakni Bank Sumselbabel dengan Poltekes (Akper) Depkes RI, Jalan Merdeka Palembang.
Dalam pertemuan dengan sejumlah tokoh masyarakat dan pejabat terkemuka di Palembang, serta staf pengajar, dosen dan mahasiswa prodi keperawatan terjadi momen bersejarah. Begitu juga Ketika bertemu dengan kelompok UMKM pecel lele dan bakso di kota Palembang. Dimana ketua Ketua Pecel Lele Lamongan, H Sisam serta ketua Bakso Solo Berseri, Pakde Tukimin, memberikan dukungan mereka terhadap pengucuran dana KUR Cabang A. Rivai.
Diketahui, reses tahap 3 merupakan anggota DPRD Provinsi Sumsel dapil I, mencakup Kecamatan IB 1, IB 2, Bukit Kecil, Gandus, SU 1, SU 2, Plaju, Kertapati, dan Jakabaring. Bersama Paguyuban Bakso Solo Berseri, para pemimpin ini mendiskusikan pengucuran dana KUR dalam sektor ekonomi perdagangan, pertanian, dan kerajinan. Mengingat Pecel Lele Lamongan dan Bakso Solo Berseri merupakan bisnis yang telah berkembang pesat, dengan pengucuran dana KUR Cabang A. Rivai.
Ketua tim coordinator Dapil Sumsel I, Hj Anita Noeringhati. SH. MH, pada kesempatan itu mengatakan KUR dalam hal Ini bukan hadiah. “Tapi hutang yang harus kita bayar. Perbankan cepat bertindak, namun sayangnya, petani sawit dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) seringkali dikesampingkan. Kita berharap KUR dapat memberikan kredit kepada semua pihak, termasuk yang tidak memiliki jaminan. Meskipun ada bank lain, kami mengarahkan kepada Bank Sumsel Babel karena ini milik provinsi,” jelasnya.
Selain itu, Hj. Anita Noeringhati, menyoroti pentingnya mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dia juga meminta perbankan untuk memberikan profit-sharing yang baik dan memberikan arahan kepada penerima kredit jika terjadi kendala. “KUR sangat penting bagi PKL yang sangat membutuhkannya. Kami berharap KUR dapat dikembangkan di tempat lain juga.”
Acara ini mencerminkan kerjasama antara berbagai pihak dalam
mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kredit di Palembang. Semoga langkah-langkah ini akan membantu masyarakat yang membutuhkan akses ke dana untuk memajukan usaha mereka, memperkuat ekonomi, dan memerangi dampak pandemi COVID-19.
Sementara itu, Kepala cabang Bank Sumsel M Fahmi, mengatakan KUR adalah instrumen yang mempercepat pemulihan ekonomi kita setelah pandemi. Pertumbuhan ini juga diharapkan dapat ekspansi ke sektor pertanian dalam beberapa tahun terakhir, karena banyak daerah penyangga ekonomi kota yang tidak jauh dari Palembang. Hal ini mencakup penyaluran kredit penyangga kota untuk pertanian jagung di Central Tanjung Lago dan rambutan.
Pada kesempatan itu, M Fahmi, juga mengatakan KUR yang diberikan kepada kelompok Pecel Lele Lamongan serta Bakso Berseri, sejauh ini tidak ada yang ngadat alias semuanya lancer. “Alhamdulillah semua pinjaman kredit tidak ada yang macet,” ungkap Fahmi.
Dalam kesempatan itu juga para pedagang pecel lele dan bakso berharap agar wakil rakyat mempertanyakan pajak makanan 10 persen yang dikenakan. “Kita harapkan pajak untuk makanan tersebut bisa lebih diperkecil. Karena saat ini dagangan kami juga tidak ramai,” celetuk H Sisam.
Sementara itu, dalam Reses ke Poltekes Palembang wakil rakyat ini diterima langsung oleh Direktur Poltekkes Palembang Bapak Muhamad Taswin, S.Si,Apt, MM, M.kes. mengatakan sejauh ini Poltekes Palembang memiliki 7 jurusan. Antara lain, Akademi Keperawatan (AKPER), Akademi Gizi (AKZI), Akademi Kebidanan (AKBID), Akademi Farmasi (AKFAR), Akademi Kesehatan Gigi (AKG), Akademi Analis Kesehatan (AKK) sertya Kesehatan lingkungan.
Dalam waktu dekat ini sambung Taswin, Poltekes akan mendirikan Strata.1 untuk keperawatan serta mendirikan jurusan Survalin.
Dijelaskannya dalam Kerjasama serta kepedulian dengan daerah dalam hal ini Sumsel, pihaknya juga terlibat serta memberikan kontribusi Ketika saat pandemic covid-19. “Kita membagikan masker sebanyak 25 ribu. Kami sebar kemasyarakat. Kita juga menyiapkan relawan keperawatan dan bidan. Kita bersama dinas kesehatan dan menyiapkan dosen sebagai vaksinator. Poltekes juga waktu itu, menjadi menjadi sentra vaksinasi,” ujarnya.
Hal lain yang juga dilakukan Pokltekes dalam mendukung program pemerintah yakni sebagai koordinator teknis penurunan angka stunting. “Hasil survey gizi, penurunan angka stunting turun sebanyak 6,2 persen. Dari 24,8 persen menjadi 18,6 persen,” jelasnya. Sementara itu, ketua koodinator tim dapil I, Hj RA Anita Noeringhati. SH.MH., mengatakan bangga karena Sumsel memiliki Poltekes yang memiliki beberapa jurusan Kesehatan.
“Kebanggaan kita, malah Ketika kita tahu yang menjadi perawat tidak hanya Perempuan saja. Iya memang sebanyak 80 persen perempuan. Tetapi, ada Sebagian besar 20 persen laki laki. Apresiasi laki-laki, karena yang merawat adalah indentik dsengan perempuan karena memiliki kesabaran dan ketelatenan,” ungkapnya.
“Kita juga beri apresiasi setinggi-tingginya pada saat covid banyak nakes jadi korban. Kita tau pendidikan Nakes dibutuhkan masyarakat. Dan mandiri tanpa harus sudah mencari pekerjaan karena pasti semua bisa tertampung. Mengenai adanya keinginan untuk mendirikan jurusan baru, tentang epidemologi sangat baik. Mungkin juga bisa dijadikan salah satu solusi bagi pemerintah untuk meminimalisir cuaca yang tidak bagus lantaran asap.
Sedangkan untuk stunting kita harapkan agar dapat menyelarasakan agar bersama sama melaksanakan penurunan stunting. Termasuk adanya pelayanan konsultasi sebelum menikah sampai dengan memiliki bayi,” ungkapnya singkat.
Dilanjutkan reses ke PDAM Tirta Musi jalan Rambutan kota Palembang serta bertatap muka dengan Masyarakat di kecamatan Ilir Barat II kota Palembang, (19/10/2023).
Koordinator reses Hj RA Anita Noeringhari (Golkar) Bersama anggota DPRD Sumsel Mgs Syaiful Padli (PKS), Yudha Rinaldi (PDI Perjuangan) , Kartak Sas (PKB) , H Chairul S Matdiah (Demokrat), Prima Salam (Gerindra)., dalam kunjungan ke Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (BPKARSS), diterima kepala BPKARSS Rode Paulus dan jajaran.
Dalam kunjungannya, anggota DPRD meminta klarifikasi pemberitaan adanya 10 Feeder LRT di kota Palembang stop. “ Ternyata dari 17 Feeder LRT di kota Palembang, memang 7 feeder berjalan. Sehingga memang 10 feeder itu masih menjalankan study kelayakan,” kata Anita. Politisi Partai Golkar ini, menerangkan pihak BPKARSS berharap bantuan Pemprov Sumsel terkait anggaran feeder di kota Palembang.
“Dari 7 feeder berjalan, 2 feeder dibiayai APBD kota Palembang. Agar semua feeder bisa berjalan diharapkan ada kontribusi dari APBD Sumsel ,” katanya.
Mengenai besaran dana sharing Feeder kota Palembang dari APBD Sumsel perlu dikaji dulu. Temuan lain, adalah status tanah yang ditempati BPKARSS di Jakabaring. “Berkasnya kok bisa hilang di BPN Banyuasin, ini perlu kejelasan status tanah,” katanya.
Kepala BPKARSS, Rode Paulus menjelaskan anggaran feeder dipergunakan dengan hati-hati karena di review Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Anggaran 4 bulan sebelumnya, diselenggarakan anggaran BLU. Dalam BLU ada saldo awal, kami punya Rp 6 miliar saat itu. Kebetulan karena memang rencana pengembangan feeder LRT Sumsel ini mulai operasional akhir tahun 2022 sehingga memang tidak di siapkan anggaran dari awal,” katanya.
Menyoal operator feeder yang belum dibayar, saat ini bisa menerima. Pihaknya akan membuka kerjasama dengan UMKM terutama di stasiun LRT Palembang dengan biaya murah (tarip promosi) dan membuka peluang bisnis dengan pihak lain. Disamping pihaknya juga memiliki program wisata menuju lokasi wisata di kota Palembang.
“Penumpang LRT weeked lebih banyak. Contoh tahun 2023 jumlah rata penumpang weeked 12. 955, penumpang untuk diluar weeked 10.133. total penumpang harian kita 10.944 mendekati 11 ribu ,” katanya.
Terpisah, Kasi Rekayasa Dishub kota Palembang Sigit H, menjelaskan terkait isu penyetopan feeder LRT pihaknya sangat berhati-hati karena untuk koridor 1 ini yaitu Talang Kelapa ke Asrama Haji melalui Talang Buruk untuk Koridor 2 Asrama Haji ke Sematang Borang.
Dalam reses di PDAM Tirta Musi Palembang, menyoroti kepentingan masyarakat berkaitan dengan air bersih. Ketua Dapil 1 DPRD Provinsi Sumatera selatan, Hj. DR. R.A. Anita Noeringhati mengungkapkan, bahwa Perumda Tirta Musi selalu menunjukkan tren yang naik. “Dua tahun lalu kami kesini, kemajuannya sudah bagus. Pelayanan baik, tadi melihat survey kepuasan pelanggan baik,” jelasnya.
Ada memang kendala distribusi air bersih ke perumahan belum merata, kemudian aliran air bersih untuk daerah pinggiran belum semuanya terjangkau.
“Tadi saya sudah juga sudah sampaikan. Apakah boleh Perumda Tirta Musi ini memberikan layanan air bersih tidak hanya di kota Palembang saja, tapi daerah perbatasan. Karena kita tau antara Palembang – Banyuasin ini tidak dibatasi oleh apapun,” Ujarnya.
Mengenai kenaikan tarif Perumda Tirta Musi per Oktober 2023 dibagi pwercluster, dimana kenaikan tarif diberlakukan tidak sama. “Bagi masyarakat menengah keatas mungkin kenaikan 15 persen, dan masyarakat menengah kebawah perlu disesuaikan,” tegasnya.
“Saat ini pasca pandemi, kita juga menyampaikan rumah sangat sederhana tidak perlu dinaikkan,” pintanya. Dirut Perumda Tirta Musi, Andi Wijaya Adani menyampaikan baik pelayanan maupun survey kepuasan pelanggan. “Survey kepuasan pelanggan hamper 100 persen,” Katanya. Pada Kenaikan tarif, menurutnya, untuk meningkatkan pelayanan, dan cakupan aliran air bersih (pengembangan perusahaan) hingga soal pembagian laba dari BUMD.
Sementara itu, dalam kunjungan ke kecamatan Ilir Barat II, Kamis (19/10) anggota DPRD banyak mendengar keluhan Masyarakat terkait lampu jalan dan kurangnya penerangan ditempat mereka. Camat Ilir Barat II, Hambali. Zen. S.STP. M.Si, mengungkapkan sejumlah program pemerintah telah berhasil dijalankan di wilayahnya. Meskipun begitu, ada beragam aspirasi masyarakat akan disampaikan pada anggota DPRD Provinsi Sumsel dapil I Palembang.
Beberapa permintaan dari ketua RT yang ada di 7 kelurahan dalam wilayah kecamatan Ilir Barat II, antara lain Program Kesehatan dicanangkan Gubernur Sumsel dalam memberikan layanan Kesehatan gratis kepada wraga membutuhkannya. Namun, mungkin masih terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi. Ani, Ketua RT 35 RW 09 Kelurahan 29 Ilir, Ani, menyatakan bahwa hampir seluruh lampu jalan di wilayahnya mati. Ketua RT lainnya, yakni Yakub, mengusulkan peningkatan gaji untuk para Ketua RT. Termasuk mengenai KTP untuk pengobatan gratis.
Anita, menjelaskan DPRD senantiasa mendengar keluhan dan aspirasi dari warga. Anita juga berharap Ketua RT bersabar dan bersukur terkait gaji para ketua RT. Dia berharap masyarakat terus berpartisipasi dalam pengembangan wilayah mereka dan mencari solusi atas permasalahan yang ada. Advetorial/Sp