Palembang, Halosumsel– Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari Daerah Pemilihan (Dapil) II Kota Palembang menggelar kegiatan Reses Masa Sidang IV Tahun 2025 di Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Senin (12/10/2025). Turut hadir dalam kegiatan tersebut para wakil rakyat lintas partai, yakni H. Nopianto, S.Sos., MM. (NasDem), Zulkifli Kadir (PDIP), Hj. Zaitun (Gerindra), Tamtama Tanjung (Demokrat), Fajar Febrianto, SE., MM. (PAN), H. Yansuri (Golkar), dan H. Anwar Syadat (PKS). Acara juga dihadiri oleh Camat Kalidoni, Rama Cahya Putra, S.STP., M.Si. bersama perangkat kelurahan dan tokoh masyarakat setempat.
Dalam forum dialog yang diikuti oleh 57 Ketua RT dan 10 Ketua RW, warga menyampaikan beragam keluhan yang selama ini menjadi masalah klasik di wilayah Bukit Sangkal. Kemacetan di sekitar SPBU Celentang, Jalan Brigjen Hasan Kasim menjadi perhatian utama. Warga menilai antrean kendaraan besar seperti truk dan kontainer telah menyebabkan lalu lintas kusut setiap hari. “Sampai kapan kami harus menikmati kemacetan seperti ini? Tolong carikan solusinya,” ujar ketua RT.26, Roni, dengan nada kesal.
Selain kemacetan, banjir keyika hujan turun uga menjadi isu diangkat, Roni. Dimana dia sampaikan bahwa wilayahnya sudah beberapa kali mengusulkan pembangunan kolam retensi sebagai solusi jangka panjang. Namun hingga kini, usulan tersebut belum terealisasi. “Setiap hujan besar, Permai 2 selalu terendam. Banyak rumah kosong karena warga tak tahan dengan banjir. Kalau kolam retensi jadi dibangun, kami bisa terbebas dari masalah ini,” keluhnya.
Tak hanya infrastruktur, persoalan insentif RT, RW, dan Linmas juga turut dikeluhkan. Maya, anggota Linmas mengaku sudah tiga bulan belum menerima insentif. Maya, menyebut honor mereka belum dibayarkan selama 10 bulan terakhir. “Kami sudah menunggu lama, tapi tidak ada kejelasan,” ujarnya kecewa.
Menanggapi hal tersebut, Camat Kalidoni Rama Cahya Putra menjelaskan bahwa persoalan keterlambatan pembayaran insentif terjadi karena mekanisme administrasi dan transfer dana yang harus melalui beberapa tahap. “Dana insentif dititipkan dulu ke Satpol PP sebelum ditransfer ke kecamatan, baru masuk ke rekening masing-masing penerima. Jadi bukan tidak dibayarkan, tapi memang belum sampai ke tangan yang berhak,” terangnya.
Sementara itu, Zulkifli Kadir dari Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa semua aspirasi warga akan dibawa ke tingkat provinsi untuk diperjuangkan. Ia menekankan pentingnya komunikasi dua arah agar setiap permasalahan mendapat solusi konkret. “Kami dengar semua keluhan bapak-ibu. Soal macet, banjir, dan insentif Linmas akan kami kawal dalam pembahasan berikutnya,” ujarnya.
Di akhir kegiatan, Tamtama Tanjung dari Fraksi Demokrat memastikan seluruh catatan aspirasi akan disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Sumsel. “Semua masukan sudah kami catat. Ini bukan sekadar mendengar, tapi menjadi dasar bagi kami untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat Bukit Sangkal. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi awal perubahan nyata bagi warga,” tutupnya.
Advetorial