PALEMBANG, Halosumsel–– Gelombang aksi unjuk rasa kembali mewarnai gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan. Kali ini, puluhan massa yang tergabung dalam Himpunan Aktivis Transformatif Pemuda Mahasiswa Hantam Sumatera Selatan menyuarakan sikap tegas mereka terkait rencana pengadaan fasilitas mewah untuk pimpinan dewan yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.
Dalam orasinya, para aktivis menyoroti sejumlah item pengadaan yang tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Beberapa fasilitas yang menjadi sasaran kritik antara lain pengadaan lampu gantung hias, mobil air, hordeng (gorden) rumah dinas, hingga meja biliar. Menurut koordinator aksi, fasilitas tersebut tidak memiliki urgensi bagi kemaslahatan masyarakat dan berpotensi melukai rasa keadilan publik.
“Di tengah kondisi masyarakat Sumatera Selatan yang masih menghadapi persoalan serius seperti kemiskinan, infrastruktur yang belum merata, sempitnya lapangan pekerjaan, serta kesenjangan sosial yang masih terasa, muncul rencana pengadaan fasilitas yang tidak mencerminkan empati terhadap kondisi rakyat. Ini jelas mencederai rasa keadilan,” tegas Koordinator Pusat Aksi, Resi Febrianti, di hadapan massa.
Ketua Umum Himpunan Aktivis Transformatif dalam pernyataannya juga menyoroti rincian anggaran yang dianggap janggal. Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak bodoh dan dapat membaca mana anggaran yang prioritas dan mana yang merupakan bentuk pemborosan.
“Kami tahu ada anggaran untuk lampu gantung, meja biliar, gorden, AC, dan lainnya. Masyarakat Sumsel tidak bodoh! Ini adalah bentuk ketidakpekaan. Kami tegaskan, jika rencana ini terus dilanjutkan, maka pimpinan DPRD Sumsel layak disebut sebagai perampok uang rakyat,” ujarnya dengan lantang.
Dalam aksi yang berlangsung di depan gerbang DPRD Sumsel tersebut, massa menyampaikan lima poin tuntutan utama:
1. Mendesak pimpinan DPRD Sumsel untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat atas rencana pengadaan fasilitas yang dinilai melukai rasa keadilan, dan mundur dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab moral.
2. Mendesak dilakukannya evaluasi terhadap seluruh pimpinan DPRD Sumsel, yaitu Ketua DPRD Sumsel, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, dan Wakil Ketua III, atas kebijakan yang dinilai tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat.
3. Mendesak partai politik asal para pimpinan DPRD tersebut untuk menyampaikan sikap tegas terhadap kadernya apabila terbukti membuat kebijakan yang merusak kepercayaan publik.
4. Mendesak aparat penegak hukum dan lembaga pengawas keuangan untuk menelusuri dugaan markup harga serta potensi penyalahgunaan anggaran, baik yang sedang direncanakan maupun yang telah dilaksanakan.
5. Mendesak DPRD Sumsel untuk kembali menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat dengan membuat kebijakan yang benar-benar berpihak pada kemaslahatan masyarakat, seperti mengatasi kemiskinan, pembangunan infrastruktur, perluasan lapangan kerja, efisiensi anggaran, dan pengurangan kesenjangan sosial.
Aksi yang digalang oleh Himpunan Aktivis Transformatif Pemuda Mahasiswa Hantam Sumatera Selatan ini dikoordinir oleh Resi Febrianti sebagai koordinator pusat, Joni Iskandar, Ramah, dan Bumi Wahyudi sebagai koordinator lapangan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pimpinan DPRD Sumsel terkait tuntutan yang disampaikan para pengunjuk rasa.
DPRD Sumsel Pastikan Pembatalan Pengadaan Lampu Gantung Rp604 Juta hingga Meja Biliar
Sementara itu DPRD Sumatera Selatan akhirnya buka suara. Melalui Kepala Bagian Humas dan Protokol DPRD Sumsel, Hadiyanto, pihak dewan menegaskan bahwa seluruh rencana pengadaan fasilitas rumah dinas pimpinan yang menuai kontroversi telah dibatalkan.
Pernyataan ini disampaikan Hadiyanto menindaklanjuti aksi unjuk rasa yang sebelumnya digelar oleh Himpunan Aktivis Transformatif Pemuda Mahasiswa Hantam Sumatera Selatan. Dalam aksinya, para aktivis mendesak pembatalan sejumlah anggaran yang dinilai tidak prioritas dan melukai rasa keadilan masyarakat.
“Tanggapan kami dari pihak DPRD, terkait permasalahan ini kemarin sudah disampaikan langsung oleh Pak Yansuri. Untuk hari ini, yang jelas seperti kata Pak Yansuri, kegiatan ini dibatalkan semua,” ujar Hadiyanto, Jumat (13/3/2026).
Hadiyanto merinci sejumlah item pengadaan yang sebelumnya tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan menjadi sorotan publik telah resmi dicoret. Beberapa di antaranya adalah pengadaan meja biliar, lampu gantung hias, alat gym, hingga perlengkapan rumah dinas lainnya .
“Semua itu dibatalkan. Termasuk meja biliar, lampu, alat gym, semuanya. Ini sebagai respons atas tuntutan yang disampaikan masyarakat dan teman-teman mahasiswa,” tegasnya.
Sebelumnya, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumsel, M Yansuri, yang menerima massa aksi dari Generasi Muda Institut (GMI) juga telah menyatakan komitmennya untuk mengusulkan pembatalan anggaran tersebut. “Pada prinsipnya anggaran ini akan kita batalkan. Saya sebagai anggota Banggar bisa mengusulkan itu dibatalkan,” kata Yansuri saat ditemui usai aksi beberapa waktu lalu .
Rencana pengadaan fasilitas rumah dinas pimpinan DPRD Sumsel sebelumnya memicu kemarahan publik setelah rincian anggarannya beredar luas di media sosial. Berdasarkan data dari SIRUP LKPP, tercatat sejumlah anggaran fantastis seperti dua unit meja biliar senilai total Rp486,9 juta , lampu gantung hias sebesar Rp604,6 juta , serta alat gym senilai Rp395 juta .
Para aktivis menilai rencana tersebut tidak mencerminkan empati terhadap kondisi masyarakat Sumatera Selatan yang masih bergulat dengan persoalan kemiskinan, infrastruktur, dan lapangan pekerjaan .
Dengan dibatalkannya seluruh rencana pengadaan tersebut, Hadiyanto berharap publik dapat memahami bahwa pihaknya mendengar dan merespons aspirasi yang berkembang di masyarakat.
“Intinya, kami merespons apa yang menjadi tuntutan dan keresahan masyarakat. Semoga ini menjadi langkah baik ke depannya,” pungkasnya.
Sofuan