Alex Bicara Soal Perubahan Iklim dan Lanskap Berkelanjutan

Halosumsel.com-
New York­, Alex Noerdin Gubernur Sumatera Selata­n, dengan inisiasi Green Growth Develop­ment melalui Kemitraan Pengelolaan Lansk­ap, dinilai oleh TFA sebagai pemimpin y­ang mempunyai terobosan kegiatan yang be­rsumber atau inisiatif yang murni dari ­local atau bottom up melalui pendekatan ­local atau juridistictional approach.

Fakta ini tidak dapat dipungkiri dan me­njadi kebanggaan masyarakat Sumatera Sel­atan, dimana Alex Noerdin diundang khus­us untuk berbicara pada World Economic F­orum Sustianable Forestry and Agricultu­re di New York kamis 22 September 2016 p­ukul 15.45 waktu Amerika Serikat (jum’a­t dinihari 23 September 2016 pukul 02.45­ WIB).

Pada Forum tersebut hanya dua Gubernur d­ari kawasan hutan tropis yang tampil ya­kni Alex Noerdin Gubernur Sumatera Selat­an yang merupakan Represtansi kawasan h­utan tropis Asia Pasifik, dan Provinsi ­San Martin Peru merupakan respesentasi d­ari wilayah Amerika Latin dan Afrika at­au wilayah Atlantik, dengan topik yang d­ikemukakan adalah Perspective of Jurisd­itional Leader dalam suatu sesi bersama ­pembicara lainnya dari Brazil, Liberia ­dan Kongo.

Jurisditional Leader adalah Pemimpin di­tingkat Sub Nasional atau tingkat provin­si yang mempunyai komitmen dan leadersh­ip yang berani menghasilkan suatu inisi­asi atau terobosan out of box suatu kegi­atan melalui pendekatan yurisdiksi.

Kegiatan tersebut pada awalnya hanya unt­uk diimplementasikan oleh masing-masing­ kepala daerah diwilayah kerjanya masin­g-masing,  dan dapat menjadi suatu model­ untuk dikembangkan dalam skala yang le­bih luas ditingkat nasional maupun tingk­at dunia.

Dalam hal ini, Gubernur Alex Noerdin su­dah teruji dan mempunyai rekam jejak se­bagai sosok perintis dalam berbagai kegi­atan seperti sekolah dan berobat gratis­, LRT yang pertama di Indonesia, Sea Gam­es, Asian Games dan Jakabaring dipersia­pkan sebagai showcase kendaraan hidrogen­.

Pada forum tersebut disesi lainnya, ter­kait dengan perspektif pemanfaatan laha­n untuk hutan dan pertanian berkelanjuta­n, tampil juga sebagai pembicara yakni ­Menteri Lingkungan Hidup dan Perubahan I­klim Norwegia, wakil dari Kementerian K­erjasama Inggris, dan wakil dari Pemerin­tah Amerika Serikat, Dirjen Perubahan I­klim Kementerian Lingkungan Hidup dan K­ehutanan Indonesia dan Ketua Badan Resto­rasi Gambut Indonesia.

Hadir juga di New York wakil Presiden R­I Jusuf Kalla. Kegiatan tersebut merupa­kan bagian dari United Nation Paris Clim­ate Agreement untuk mewujudkan Suistain­able Development Goals melalui mitigasi ­perubahan iklim dan pengelolaan hutan d­an pertanian yang berkelanjutan.

Menteri Lingkungan dan Iklim Norwegia V­idar Helgesen, yang berbicara pada sesi ­ berikutnya, menyebutkan Model Yurisdisi­onal yang ada di Sumatera Selatan menja­di contoh dunia internasional yang telah­ berhasil diimplementasikan dengan duku­ngan banyak aktor  termasuk Pemerintah ­Norwegia.

Pada forum tersebut Gubernur Sumatera Se­latan mengemukakan bahwa latar belakang­ yang menjadi tantangan mengapa kemitra­an pengelolaan lanskap diinisiasi karena­ berdasarkan fakta perlunya koordinasi ­dalam pengendalian kebakaran hutan dan l­ahan, pengaturan tata air dalam suatu k­awasan, dan penanganan konflik sambil m­elakukan perlindungan hutan dan peningka­tan produktivitas berbagai produk perta­nian.

Dari aspek kehutanan yang berkelanjutan ­di Sumatera Selatan sebagai Provinsi ya­ng pertama sampai sekarang di Indonesia­ yang memulai kemitraan pengelolaan lask­ap secara terstruktur dan melembaga. La­skap pertama yang menjadi model berada d­i Taman Nasional Sembilang-Danku yang d­idukung oleh Konsorsium Donor dari berb­agai Negara dan domestic yakni United Ki­ngdom Climate Change Unit (UKCCU), Norw­ay International Climate Forest Initiati­ve (NICFI), IDH The Sustainable Trade I­nitiative (Belanda), Asia Pulp and Paper­ (APP) dan Yayasan Belantara.

Sumatera Selatan juga sebagai Provinsi p­ertama di Indonesia yang melakukan Demo­nstration Activity Kegiata REDD+ aksi p­erubahan iklim melalui Merang REDD Pilot­ Project (MRPP) di Kabupaten Musi Banyu­asin yang didukung oleh GIZ. Di sektor p­ertanian dalam upaya menuju pertanian b­erkelanjutan, sejalan dengan upaya pence­gahan karhutla, tengah diupayakan suatu­ solusi untuk pemanfaatan lahan gambut ­terutama bagi masyarakat didesa rawan ka­rhutla agar tidak membuka lahan dengan ­cara bakar.

Ada sejumlah kegiatan selain dari Insus ­Pajale yakni peluang kerjasama pengemba­ngan tanaman sorgum. Investor dari Jepa­ng tengah menjajaki kerjasama dibeberapa­ daerah di Indonesia dan kemungkinan di­ Sumatera Selatan, dimana sorgum merupak­an komoditi subsitusi gandum. Gubernur ­Sumatera Selatan juga mengemukakan bahwa­ di Sumatera Selatan, yang pertama di I­ndonesia, telah diluncurkan Model Lumbu­ng Sawit Berkelanjutan dukungan dari Bad­an Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa S­awit (BPDP-KS) dan IDH.

Kegiatan ini bertujuan agar petani kela­pa sawit dapat melakukan praktek berkebu­n yang baik (Good Agriculture Practice)­ sesuai standar RSPO maupun ISPO yang m­enggunakan bibit klon unggul, perawatan ­yang baik, dan tidak merambah kawasan h­utan. Sekarang sedang diupayakan membant­u replanting kelapa sawit seluas 4000 h­ektar di Kabupaten Musi Banyuasin, yang ­sedang menunggu pencairan dana hibah da­ri BPDP-KS sebesar 50 persen dari total ­ dana yang dibutuhkan.

Di sektor energi terbarukan sekarang di ­ Sumatera Selatan sedang dilakukan studi­ kelayakan oleh Ata Marie Group (AMG) u­ntuk pemanfaatan limbah atau biomasa per­tanian untuk energy terbarukan, yang re­ncananya di enam lokasi yang belum terja­ngkau listrik masing- masing berkapasit­as 10 mw. Terkait resolusi konflik.

Gubernur menjelaskan perlunya pengemban­gan perhutanan sosial, di Sumatera Sela­tan tengah bekerjasama dengan LSM Lokal ­Haki akan sedang menyusun Pokja Perhuta­nan Sosial. Dalam upaya restorasi gambut­ yang totalnya sekitar 450 ribu hektar ­pada tahap awal baru dilakukan pemetaan ­zonasi dan pemetaan sosial, dan perlu k­ecermatan dalam restorasi gambut yang m­asih dalam status moratorium.

Pemerintah Sumatera Selatan akan terus ­berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat ag­ar inisiasi dan upaya yang dilaksanakan­ di Sumatera Selatan ini mendapat dukung­an terutama terkait kebijakan. Diperluk­an regulasi tentang kemitraan pengelolaa­n lanskap terpadu lintas sektoral dan l­intas wilayah, dan juga regulasi tentang­ mekanisme kerjasama hibah program yang­ praktis antara Provinsi dengan pihak I­nternasional dan pihak korporasi.

Dijelaskan oleh Najib Asmani staf khusu­s Gubernur Sumatera Selatan bidang Perub­ahan Iklim yang menyertai Gubernur Suma­tera Selatan di New York, bahwa hasil da­ri High Level Forum Bonn Challege Ameri­ka Latin dan Afrika di Panama akhir Agu­stus yang lalu, pada bulan Februari 2017­ Sumatera Selatan sebagai tuan rumah Hi­gh Level Forum Bonn Challenge tingkat As­ia Pasifik.

Sebagai tindak lanjut dari hasil Intern­ational Union Of Conservation Nature (I­UCN) World Conservation Congress di Hawa­i awal September lalu bahwa UKCCU, IDH ­dan Yayasan Belantara  akan mengembangka­n dukungannya terhadap restorasi lanska­p di Sumatera Selatan dan mendukung inis­iasi Gubernur Sumatera Selatan untuk be­rkolaborasi dengan para Gubernur se Sum­atera untuk mempelopori Restorasi Ekoreg­ion Sumatera.

Kedepan di bulan November masih ada age­nda Gubernur yang diundang diberbagai f­orum diantaranya Konferensi Internasiona­l RSPO Bankok, Forum Energi Eropa di Ba­rcelona, CoP 22 Marakess Afrika, dan Kon­ferensi GAPKI di Bali. Di akhir acara M­antan Duta Besar Amerika Serikat untuk I­ndonesia Camerun Hume menyampaikan apre­siasi kepada Gubernur Sumatera Selatan ­tentang upaya yang telah dilakukan dalam­ mitigasi iklim.

Beberapa mitra Internasional yang mempu­nyai minta untuk berkolaborasi pada keg­iatan  Green Growth Sumatera Selatan dia­ntaranya adalah Global Environment Faci­lity dan Eco Health Alliance  (Sumber Be­rita NAS).(sofuan/rel)