Halosumsel.com-
Rencana pemerintah pusat untuk melakukan pemangkasan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau rasionalisasi, kini disambut baik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel. Bahkan, Gubernur Sumsel akan mengusulkan rasionalisasi PNS di Sumsel terbanyak dibandingkan daerah lainnya.
“Nanti saya akan usulkan untuk minta paling banyak rasionalisasi di Sumsel,” kata Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin disela pidatonya saat pelantikan TPKAD di Griya Agung, Rabu (23/3).
Menurutnya, jika banyak PNS yang tidak profesional, tidak berkompeten, dan tidak rajin, bagaimana bisa membangun daerah justru akan menjadi beban bagi suatu daerah. Jadi jika PNS itu tidak berkompeten tidak disiplin dan tidak rajin akan dipaksa untuk pensiun dini.
“Karena itu, lebih baik sedikit tapi berkompeten daripada banyak tapi menanggung beban,” tegasnya.
Dirinya juga menegaskan, jangan menganggap saat ini PNS tidak bisa diberhentikan, tapi sekarang sudah bisa. “Nantinya sisa PNS yang sudah dirasionalisasi ini mari membangun daerah bersama,” harapnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel Mukti Sulaiman menambahkan, saat ini pihaknya masih menunggu petunjuk teknis rasionalisasi PNS tersebut. Sebelumnya, pihaknya juga nanti akan mengajukan terlebih dahulu data berapa PNS per kabupaten/kota saat ini.
“Dari data tersebut, nanti dilihat bagian ilmu mana yang kuran dan disiplin ilmu mana yang berlebihan,” katanya.
Dirinya mencontohkan, ditahun 2016 sampai 2017 ini jumlah yang pensiun sebanyak 700 PNS. Apakah nantinya pensiun ini sudah termasuk program rasionalisasi tersebut. Menurut Mukti, pensiunan ini juga harus dihitung. jika tidak maka akan terjadi kekurangan tenaga ahli.
“Nantinya setelah semuanya kongkret baru nanti saya akan jelaskan lagi,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi (MenPAN-RB), Prof Dr Yuddy Chrisnandi ME mengatakan, saat ini pemerintah pusat tengah menggodok regulasi terkait adanya rencana rasionalisasi PNS tersebut, mulai dari kriteria PNS yang terkena imbasnya
hingga pembayaran gaji dan pesangon PNS tersebut.
“Tujuan rasionalisasi ini untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang mempunyai daya saing yang tinggi,” kata Yuddy saat ditemui di Griya Agung, Selasa malam (22/3).
Penerapan rasionalisasi ini sendiri, lanjut Yuddy, rencananya akan diterapkan tahun 2017 mendatang. Sedangkan untuk saat ini pihaknya sedang menyiapkan perangkat kebijakan dan rol modelnya, bagiamana misalnya melakukan evaluasi kepegawaian. Dimulai dengan evaluasi kelembagaan, bagaimana melakukan perankingan terhadap produktifitas kinerja.
“Ini nantinya bukan institusi lagi melainkan perorangan kami akan ukur sedemian rupa, lalu kemudian melihat lembaga yang kegemukan itu akan dibuang,” terangnya.
Dirinya juga menambahkan, di era kepemimpinan Presiden Jokowi, pihaknya telah menghapuskan 12 lembaga non struktural diawal pemerintahan dan sekarang ada 14 lembaga yang sudah diusulkan dan dalam waktu dekat akan diputuskan berapa yang akan dihapuskan.
“Kami akan terus melakukan evaluasi lembaga-lembaga non struktural yang ada di pemerintah pusat. Ada 78 lembaga yang akan kami evaluasi, setelah keputusan yang 14 itu. Disamping itu, pegawai pemerintah juga akan kami evaluasi kinerjanya,” paparnya.
Terkait pembayaran gaji dan pesangon bagi PNS yang nantinya terkena rasionalisasi, dirinya menambahkan dana nya melalui Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan dana APBN yang disalurkan ke APBD.
Untuk jumlah rasionalisasinya sendiri, dirinya melanjutkan, jika rasionalisasinya 10 persen dari total PNS sebanyak 4,5 juta maka ditahun 2017 yang akan dirasionalisasi yakni sebanyak 450 ribu PNS. Tapi proses rasionalisasi ini tidak begitu saja karena ada ketentuan seperti tetap mendapatkan gaji dan hak pensiun.
“Nantinya yang akan dilakukan rasionalisasi ini sendiri diutamakan pegawai yang dinilai tidak produktif bagi instansi, baik dilihat dari adanya sistem absesnsi digital dan lain sebagainya,” ujarnya.
Menurutnya, tujuan adanya penerapan rasionalisasi pns, selain menghemat anggaran. Juga untuk membangun sumber daya manusia, yang berkualitas, berintregritas, berkompeten dan siap menghadapi persaingan global.
“Kalau misalnya Sumber Daya Manusia (SDM) aparaturnya tidak diperbaiki, lewat (tertinggal) kita. Sekarang saja efektifitas pemerintahan dan daya saing kompetisi kita kalah oleh Thailand, masa mau kalah lagi oleh Myanmar, Laos, dan Kamboja. Salah satu cara yang harus dilakukan adalah memperbaiki
tata kelola pemerintah. Dengan memperbaiki postur aparatur sdm,” jelasnya.
Saat ditanya apakah rasionalisasi ini akan menambah tingkat pengangguran, dirinya membantah hal tersebut. Menurutnya dari hasil gaji dan pesangon yang dibayarkan oleh pemerintah dapat dijadikan sebagai modal awal bagi mereka yang terkena rasionalisasi untuk memulai hidup baru.
“Semua ini telah dikalkulasikan sedemikian rupa, kecuali jika diberhentikan tidak ada pesangon,” ujarnya.
Dilanjutkan Yuddy, untuk pembayaran gaji dan pesangon sendiri pihaknya belum melakukan perhitungan anggaran yang bakal digunakan. Pasalnya, rasionalisasi ini akan dilakukan pada 2017 mendatang, sehingga pihaknya masih mempunyai waktu luang mempersiapkan dan melakukan perhitungan.
“Anggaran belum kami hitung, kan nanti 2017. Semuanya nanti bisa dibayarkan sekaligus, bertahap tergantung daripada bentuk pensiun dininya seperti apa. Saat ini semua sedang diformulasikan terlebih dahulu, jadi bermacam saran dan masukan masih kami terima. Insya Allah 2017 mendatang baru kami akan menerapkannya,” tandasnya. (sofuan)