Halosumsel.com-
Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) bertemu langsung hari ini (24/11) dengan Wakil Gubernur Sumsel Ir H Ishak Mekki. TNP2K berinisiatif untuk bekerja sama dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Sumsel Yang di ketuai oleh Wakil Gubernur Sumsel. TNP2K di ketuai oleh Wakil Presiden Indonesia H Muhammad Jusuf Kalla dan menteri – menteri yang berkaitan langsung dengan penanggulangan kemiskinan dipusat.
TNP2K adalah Lembaga yang dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat, yang bertujuan untuk menyelaraskan berbagai kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan. Tugas dari TNP2K yaitu menyusun formula – formula kebijakan yang dinilai paling efektif untuk percepatan penggurangan tingkat kemiskinan.
TNP2K bekerja sama dengan TKPK untuk mengembangkan model evaluasi Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD). Kerja sama ini dilaksanakan untuk mengetahui cara bagaimana makin besarnya anggaran itu bisa diikuti dengan makin signifikannya pengurangan kemiskinan. Oleh sebab itu untuk bisa sampai kesana memerlukan model perencanaan yang tepat. Bagaimana merancang program yang benar – benar sesuai dengan masalah dilapangan. Memilih lokasi yang merupakan kantong persoalan kemiskinan itu.
“Bagaimana cara memilih individu dan keluarga yang harus kita bantu merupakan hal yang kita upayakan dalam kerjasama ini,” ujar M. Arif Tasrif selaku Ketua Unit Advokasi Daerah.
Untuk hasil evaluasi menyeluruh TKPK Provinsi Sumsel, Sumsel sudah menyusun evaluasi yang sangat komparatif tentang kinerja penanggulangan kemiskinan di Sumsel. Di lihat dari indikator, kemiskinan yang ada di sumsel mengalami penurunan tingkat kemiskinan cukup lambat. Penuruan yang lambat ini bukan problem dari Sumsel, melainkan ini adalah problem Nasional.
Mayoritas daerah mengalami masalah yang sama soal lambannya penurunan tingkat kemiskinan. Lambannya penurunan disebabkan oleh tiga hal,satu hal yang utama adalah apa yang disebut program perlindungan sosial yang belum maksimal. Program sosial itu adalah bantuan sosial dan jaminan sosial.
Saat ini hanya ada satu data resmi yang menjadi acuan tunggal bagi penetapan sasaran penanggulangan kemiskinan ini yaitu Basis Data Terpadu (BDT) 2015. Dalam BDT tersebut tertulis lengkap data diri masyarakat dijelaskan bagaimana status sosial masyarakat secara menyeluruh.
“Saat ini kita TNP2K dan TKPK tidak hanya menanggulangi masyarakat miskin, tetapi juga menanggulangi masyarakat yang rentan miskin,” ujar Arif. (sofuan/rel)