Palembang, Halosumsel-Dalam upaya memastikan Pemilu 2024 berjalan dengan transparan, adil, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, Bawaslu Sumatera Selatan (Sumsel) telah menyiapkan rangkaian pengawasan yang intensif.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Sumsel, Dra. Massuryati, mengungkapkan bahwa tahapan pengawasan Pemilu 2024 kini memasuki tahap akhir, melibatkan berbagai pihak, termasuk kepala sekolah, ketua, koordinator divisi, dan staf.
Kegiatan pengawasan ini dimulai dengan pengawasan langsung hingga analisis data pemilih, yang seluruhnya bertujuan untuk memastikan Pemilu berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Acara penting terkait pengawasan ini berlangsung pada 14 hingga 16 November 2024, di Hotel Wyndham. “Ini adalah kegiatan puncak yang akan kita laksanakan pada tanggal 27 November 2024, sebagai penutup dari rangkaian Pemilu,” ujar Massuryati, yang mewakili Ketua Bawaslu Sumsel, Kurniawan. S.Pd.
Pada kesempatan tersebut, Massuryati juga didampingi oleh dua tokoh penting lainnya, yakni Muhammad Sarkani, S.H., M.H., Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, serta Ardiyanto, S.Pd., Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan.
Pada kesempatan ini, Bawaslu menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh peraturan Pemilu yang sudah diterbitkan, seperti PKPU No.17, SE 114, dan PKPU No.18, dipatuhi dengan ketat oleh semua pihak yang terlibat dalam Pemilu 2024.
Hal ini menjadi sangat penting untuk menjaga integritas dan kelancaran proses demokrasi.
“Pada tahap ini, kami ingin memastikan bahwa setiap peraturan yang sudah ada, akan diterapkan dengan tegas dan benar,” tambah Massuryati. Sebagai lembaga yang memiliki tugas pengawasan Pemilu, Bawaslu bertanggung jawab untuk mencegah segala bentuk pelanggaran, baik yang dilakukan oleh penyelenggara maupun peserta pemilihan.
Menurut Massuryati, Bawaslu akan tetap fokus pada pengawasan pada berbagai aspek penting, mulai dari kampanye hingga distribusi logistik Pemilu.
“Saat ini, kami sudah memasuki tahap pengawasan yang sangat krusial. Kampanye rapat umum akan berakhir pada tanggal 22 November, dilanjutkan dengan hari tenang pada tanggal 23. Kami juga akan memantau distribusi logistik yang akan berlangsung hingga ke tingkat PPS dan TPS,” terang Massuryati.
Ia menambahkan bahwa setelah pemungutan suara, proses rekapitulasi akan dilakukan mulai dari tingkat PPS, PPK, hingga KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur.
Tak hanya itu, Bawaslu juga menekankan pentingnya pemahaman yang tepat mengenai perbedaan istilah dalam data pemilih pada Pemilu kali ini.
Salah satu perbedaan yang disoroti adalah pemilih pindahan yang hanya diperbolehkan memilih pada dua jam terakhir dan pemilih tambahan yang menggunakan KTP sesuai alamat pada pukul 12.00 WIB.
Massuryati berharap semua pihak dapat memahami peraturan ini dengan baik agar tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan pemilih. Salah satu perhatian utama Bawaslu adalah pengawasan terhadap data pemilih. “Bawaslu sudah menginstruksikan agar data pemilih diperiksa dengan teliti, termasuk menandai pemilih yang sudah meninggal sejak penetapan DPT pada 22 September 2024. Hal ini penting untuk memastikan bahwa undangan tidak sampai kepada pemilih yang telah meninggal,” ujar Massuryati.
Proses ini akan kembali diperiksa pada H-7 menjelang pemungutan suara. Selain pengawasan terhadap data pemilih, Bawaslu juga berfokus pada pencegahan penyalahgunaan informasi terkait pelanggaran Pemilu. Massuryati mengingatkan seluruh jajaran Bawaslu untuk tidak terburu-buru dalam menyampaikan informasi kepada media.
“Pelaporan pelanggaran harus melalui Bawaslu terlebih dahulu sebelum diteruskan ke Gakumdu atau kepolisian. Ini sangat penting agar informasi yang disampaikan akurat dan tepat,” tegasnya.
Peringatan tegas juga diberikan terkait penggunaan dana hibah Pemilu yang sering menjadi sorotan publik. Bawaslu Sumsel mengingatkan agar dana yang digunakan dalam rangka Pemilu harus dikelola dengan hati-hati, transparan, dan sesuai peraturan yang ada.
Oleh-oleh khas Palembang
“Kami tidak ingin kejadian pada tahun 2020 terulang lagi, di mana ada penyalahgunaan anggaran Pemilu yang merugikan,” ujar Massuryati.
Dengan pengawasan yang ketat, Bawaslu berharap Pemilu 2024 dapat berlangsung tanpa hambatan dan menghasilkan proses demokrasi yang jujur, adil, dan transparan.
Sebagai penutup, Massuryati menegaskan bahwa Bawaslu Sumsel berkomitmen untuk menjaga integritas Pemilu 2024, memastikan setiap tahapan dijalankan dengan benar, dan menindak tegas segala bentuk pelanggaran yang terjadi. “Kami akan terus memastikan seluruh proses Pemilu berjalan dengan tertib hingga hari pemungutan suara,” pungkasnya. (Adv)