Halosumsel.com –
Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang harus lebih bersabar, pasalnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel ditahun 2016 akan lebih kecil atau lebih mengurangi pembayaran pembagian dana bagi hasil kendaraan bermotor.
“Untuk tahun 2016, dana pembagian hasil kendaraan bermotor akan lebih kecil dibandingkan tahun 2015 yang lalu,” ungkap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemprov Sumsel, Laonma PL Tobing beberapa waktu lalu
Dijelaskan Pria yang akrab di sapa Pa Tobing inj,”berkurang serta lebih kecilnya pembagian ini dikarenakan, Pemprov Sumsel lebih mengutamakan pelunasan hutang pembagian hasil pajak kendaraan bermotor untuk tahun sebelumnya.
“Ditahun 2016 kami lebih fokus untuk pelunasan terlebih dahulu hutang yakni sebesar Rp 15 miliar,” ujarnya.
Tobing berharap, kedepan hutang dari pembagian hasil ini dapat berkurang sehingga sedikit meringankan beban Pemprov Sumsel.
Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang mendesak Pemprov Sumsel untuk segera melunasi pembagian hasil pajak kendaraan bermotor, mengingat saat ini pemasukan anggaran berkurang.
“Berkurangnya pendapatan ini dikarena adanya penurunan anggaran dari bagi hasil migas sebesar Rp 58 miliar.
“Target awal penerimaan sebenarnya sekitar Rp 250 miliar, namun setelah adanya kebijakan dari pusat maka tahun ini kami hanya menerima sebesar Rp 192 miliar,” katanya
Selain itu, kondisi juga diperparah dengan keluarnya Peraturan Gubernur (Pergub) Sumsel mengenai pembanyaran dana bagi hasil kendaraan bermotor yang mana untuk tahun ini Palembang hanya menerima jatah pembayaran Rp 55 miliar dari nilai total seharusnya Rp 161 miliar.
Piutang yang dibayar tersebut, merupakan jatah untuk tahun 2013 lalu, sementara untuk tahun 2014 belum dieralisasikan pembayaranya sekitar Rp 150 miliar.
Diakui Zulfan, untuk persentase bagi hasil pajak kendaraan bermotor di Kota Palembang tidak mencapai 30 persen namun hanya sekitar 26 persen dari total pajak yang diterima oleh Pemprov. Karena, harus dibagi-bagi dengan kabupaten/kota yang lain.
“Dengan kondisi seperti ini kami harus menekan belanja anggaran ditahun ini salah satunya dengan cara efesiensi belanja yang dianggap bukan prioritas,” tandasnya. (Sofuan)