Bengkulu kota.Halosumsel – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bengkulu mencatat sebanyak 8.200 data warga di daerah ini yang masuk dalam kategori miskin melalui database Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) invalid dan layak dihapus.
Kepala Dinsos Kota Bengkulu Sahat M Situmorang mengatakan berdasarkan data saat ini ada 8.200 lebih jiwa yang harus keluar dari DTKS karena tidak layak menerima bantuan sosial pemerintah.
“Mereka sudah harus keluar karena status ekonomi yang tadinya miskin sudah tidak miskin lagi. Adapula karena sudah pindah keluar dari Kota Bengkulu, dan yang lain karena sudah meninggal,” kata Sahat dalam Rapat Pendataan Fakir Miskin Cakupan Kota Bengkulu yang digelar Dinas Sosial di Ruang Hidayah 1 Kantor walikota, Senin (19/6/23).
Penghapusan data warga tersebut nantinya melalui pemutakhiran dan perbaikan sistem SIKS-NG, sehingga di setiap kelurahan harus memiliki operator.
“Saat ini operator sudah ada sebanyak 67 orang. Masing-masing sudah di SK kan oleh Sekda dan mereka akan bekerja menggunakan komputer dan internet,” ungkapnya.
“Kami laporkan juga, setelah penguatan ini warga kota tidak perlu lagi ke Dinas Sosial untuk mengetahui apakah warga sudah masuk DTKS atau tidak, cukup ke kelurahan,” demikian Sahat.
Sementara itu Walikota Bengkulu Helmi Hasan mengatakan siapapun orang yang tinggal di Kota Bengkulu selagi ia sudah mempunyai KK dan KTP, walau pun baru 1 hari bisa dimasukkan dalam DTKS.
Walikota Helmi menyanggah seseorang atau warga baru bisa masuk DTKS apabila minimal sudah 5 tahun tinggal di Surabaya. Sehingga kebijakan memasukan warga kategori miskin tidak harus bergantung dengan periode tinggal.
“Pokoknya orang tidak mampu, yatim, fakir miskin dan segala macam harus didata. Laporan kadis sosial tadi kalau di Surabaya minimal harus tinggal 5 tahun baru bisa didata. Tapi di Kota Bengkulu tidak begitu. Ada KK, ada KTP, walaupun baru satu hari di Kota Bengkulu, data mereka,” tegas Helmi.
Terkait pendataan, Helmi menerangkan bahwa data itu sangat penting. Sebab ketika program pemerintah sudah dijalankan tetapi kalau data tidak akurat bisa saja program itu tidak efektif atau cenderung gagal.
Maka Helmi minta seluruh OPD, tidak hanya dinas sosial saja harus mempunyai alat ukur yang jelas. Seperti yang dilakukan dinsos yang telah membentuk operator SIKS-NG tingkat kelurahan dalam Kota Bengkulu.
Melalui strategi percepatan pemutakhiran DTKS dengan mendayagunakan operator SIKS-NG tingkat kelurahan dalam Kota Bengkulu, Helmi berharap terwujudnya data fakir miskin di Kota Bengkulu yang tepat dan akurat.
“Pendataan ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Camat dan lurah saya minta jangan banyak-banyak di kantor, banyak-banyaklah berada di tengah-tengah masyarakat. Selama masih banyak warga yang wa saya, saya anggap camat belum bekerja,” kata Helmi.(Hadi)