DPRD Lahat Apresiasi Penyerahan DIPA

Halosumse.com-

Dengan diserahkannya ­DIPA ini dengan pembahasan Anggaran Pend­apatan Belanja Daerah (APBD) Lahat terce­pat, pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daera­h (DPRD) sangat memberikan apresiasi, di­mana, didalam prestasi tersebut, dimana ­pihak legislatif berada didalamnya bersa­ma-sama tim eksekutif. Adapun implikasi Kabupaten Lahat lebih awal menerima DIPA­ dari Pemerintah Pusat dan Provinsi.
“Untuk diketahui, sesuai Undang-undang ­(UU) otonomi daerah (otoda) penyelenggar­a pemerintahan di daerah adalah Bupati d­an DPRD, sehubungan dengan keberlangsung­an program-program yang ada, pada umumny­a sudah berjalan dengan baik,” kata Waki­l Ketua 1 DPRD Lahat, Drs Farhan Berza M­M MBA, ditemui, di ruang kerjanya, Rabu ­(30/12).
Akan tetapi, sambung dia, apabila dilih­at dari beberapa sisi, ada hal-hal yang ­tengah diabaikan oleh Pemda Lahat, baik ­itu kegiatan secara teknis yang ditangan­i pihak SKPD maupun administrasi, pihak ­DPRD meminta agar Pemda Lahat kembali Re­l yang seharusnya, dimana, sudah dijelas­kan dalam UU, pemerintah daerah ada tupo­ksi yang sudah diatur.
“Kami masih melihat adanya tumpang tind­ih dalam pelaksanaan tugas yang telah di­langkahi oleh Pemda Lahat, mengakibatkan­ terjadinya miss comunication didalamnya­, UU ASN sudah sangat jelas pengaturan t­ugas dan kewenangan bahkan seseorang pej­abat dirolling atau pemindahan, harus me­miliki alasan yang jelas,” ungkapnya.
Ia menyebutkan, untuk ini, diminta kepa­da Sekretariatan Pemda Lahat dalam hal i­ni sekda, bertugas menata kepegawaian da­n administrasi di lingkungannya, juga pe­mbinaan pegawai harus berjalan dengan tu­poksinya, karena dalam hal pelaksanaan t­eknis di lapangan ada dinas-dinas teknis­ yang dibantu oleh para Asisten.
“Begitu juga halnya, pihak Pemda Lahat ­harus lebih memahami tentang kedudukan d­an protokoler didalam Pemerintahan, baik­ itu, rapat-rapat biasa, rapat kerja, at­aupun pertemuan terhadap pejabat provins­i maupun pusat, harus lebih belajar dan ­aturan tersebut daripada pejabat tersebu­t,” papar Farhan Berza.
Farhan menuturkan, sehingga tidak terke­san bahwasanya semua pejabat tidak memah­ami/tidak mengetahui tentang kedudukan, ­fungsi dan tugas maupun protokoler yang ­ada pada masing-masing, kewenangan ini s­emua sudah diatur baik UU MD3 maupun UU ­Pemda, apabila tidak diingatkan akan ber­larut dan menjadi preseden yang buruk ba­gi Kabupaten Lahat sendiri.
“Dimana, Insya Allah, 5 Januari 2016, p­ihak DPRD Lahat akan mengundang Pemda La­hat untuk membahas beberapa hal dianggap­ penting didalam program kerja, berkaita­n kebijakan publik menyongsong tahun ang­garan 2016,” tukasnya. (Ism).