Halosumsel-
Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin bersama Ketua DPRD Provinsi Sumsel HM. Giri Ramanda mengikuti rapat kerja pemerintah dipimpin langsung Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di Istana Negara Jakarta, Selasa (23/1). Rapat kerja ini membahas percepatan pelaksanaan berusaha di daerah.
Selain dihadiri para Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi se-Indonesia, tampak hadir Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembang, dan sejumlah pejabat negara lainnya.
Presiden mengharapkan para kepala daerah dapat memanfaatkan momentum kondisi makro nasional yang lebih baik dari masa sebelumnya. Jokowi menyebutkan beberapa dukungan yang dapat mendorong investasi, seperti meningkatnya kemudahaan berusaha di tanah air.
Menurut Presiden,kepercayaan investor kepada Indonesia semakin membaik. Peringkat kemudahan berusaha ease of doing business (EoDB), Indonesia lompat dari posisi 142 pada 2014 menjadi 72 di 2017. Lembaga Pemeringkat Fitch Ratings dan Moody’s memberikan Investment Grade pada Indonesia. Ini adalah momentum tepat bagi Indonesia untuk menarik investor.
“Saat ini memiliki momentum sangat baik dengan kepercayaan dari dunia internasional, lembaga rating internasional berikan nilai baik. Kunci ekonomi akan baik salah satunya yakni investasi,” kata Presiden Jokowi.
Presiden juga menyampaikan problem yang saat ini dihadapi adalah masalah perizinan. Untuk itu, siang ini Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi dikumpulkan agar bisa satu visi dalam menyelesaikan permasalahan. Jokowi memberikan contoh di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bahwa saat ini proses perizinan dapat dipercepat. Presiden menyampaikan bahwa masalah izin bukan hanya di BKPM namun juga ada di instansi lain dan daerah.
“Masalah utama sekarang ini yakni regulasi yang menyebabkan kesulitan dalam hal investasi. Presiden sampaikan jika memang memperlambat kemudahan berusaha, perda hendaknya bisa direvisi dan ke depan tidak membuat Perda yang baru,” ungkap Jokowi
Lanjut Jokowi, kendala proses perizinan yang paling lama di daerah yakni pembangkit listrik, pertanian, pariwisata, dan industri. Presiden ingin adanya harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Presiden ingatkan hubungan antara Pusat, Provinsi dan Kota/Kabupaten adalah satu garis dengan bingkai Negara Kesatuan.
Untuk itu, Presiden minta provinsi dan kota/kabupaten tidak membuat aturan sendiri-sendiri tanpa adanya koordinasi, tujuannya ingin menyatukan pasar yang besar ini dengan Perda yang inline satu garis dari pusat hingga daerah. Menurut Jokowi, yang penting kualitas aturan, bukan kuantitasnya. Terlalu banyak aturan menimbulkan kerumitan.
“Salah satu indeks yang harus diperhatikan indeks kompetitif kita yang dikompilasi oleh World Economic Forum setiap tahun. Kalau dibedah, satu faktor yang mendongkrak adalah ukuran pasar nasional yang besar. Jadi kalau daerah punya prosedur dan standar sendiri-sendiri, tanpa koordinasi tanpa harmonisasi, yang terjadi adalah fragmentasi. Kita tidak jadi pasar tunggal, tapi pasar kerdil-kerdil. Dan itu bukan menjadi kekuatan kita. Kekuatan kita adalah pasar tunggal besar nasional,” tegasnya.
Sementara itu, terkait iklim investasi diwilayah Provinsi Sumsel, Gubernur Sumsel Alex Noerdin menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumsel sendiri berkomitmen terus meningkatkan investasi dengan berbagai trobosan seperti mempermudah proses perizinan investor dan memaksimalkan pelayanan perizinan satu pintu.
“Sumatera Selatan memiliki beberapa peluang investasi yang diprioritaskan mulai dari Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api, Jalan Toll, Kereta Api, dan berbagai peluang investasi lainnya. Sebenarnya tidak ada kekhawatiran dari para investor jika ingin menanamkan modal di Sumatera Selatan kerena segala kemudahan diberikan bagi investor mulai dari perizinan hingga pengurangan pajak,” ungkapnya
Lanjut Alex mengatakan, berbagai event internasional yang dilaksanakan tujuannya untuk menarik investasi, daerah yang sudah bisa menyelenggarakan event internasional berarti daerah itu kondusif, Sumsel tidak pernah terjadi kerusuhan antar etnis maupun antar umat beragama itu menjadi syarat untuk investasi.
“Selain daerah yang kondusif, agar investor tertarik berinvestasi harus ada kepastian hukum. Kelemahan Sumsel saat ini adalah Sumber Daya Manusia (SDM) oleh karena itu kami programkan pendidikan dan kesehatan gratis,” ujarnya.
Berkenaan soal dengan lamanya waktu dalam proses perizinan, Alex mengatakan, saat ini bukan masalah waktu dalam hal pengurusan perizinan tetapi kesungguhan dari daerah.”Kami dengan segala kekurangan juga banyak kelebihan kami akan mengantisipasi masalah investasi,” terangnya.
(sofuan)