Palembang, Halosumsel – Pj Bupati kabupaten Musi Banyuasin, H Apriyadi., mengatakan dalam pemilihan bupati tahun 2024 mendatang. Kabupaten Musi Banyuasin, membutuhkan dana Rp 132 miliar. “Ini masih menjadi tanggung jawab pemerintah daerah provinsi Sumsel. Belum sharing dengan pemerintah kabupaten,” ujarnya dalam ngobrol santai di mess Muba Jalan Inspektur Marzuki,Kamis 13/4 Palembang.
“Selaku ketua forum sekda se Sumsel, saya berharap agar biaya Pilkada sharing. Ini masih digodok sharingnya seperti apa,” ujar Apriyadi. Ini perlu didukung, sambung Apriyadi, dalam rangka menjalankan roda demokrasi untuk mencari figur pemimpin yang baik harus dialokasikan dana tersebut. Dalam rangka mendukung hal tersebut, dirinya juga akan menjaga kondisifitas daerah.
“Harus jaga kondisifitas daerah. Saya orang birokrat bukan politikus,” jelasnya. Hal lain dia sampaikan adalah bentuk komitmen dan tanggung jawab daerah? Sebenarnya lanjut Apriyadi, tergantung kepala daerah. “Saya pandang perlu sukses atau tidaknya tergantung daerah. Karena itu saya siapkan fasilitas untuk KPU. Seluruh fasilitas kami siapkan 100 persen. Tanah, kendaraan, gudang, listrik kurang lebih Rp 30 miliar. Dan sejauh ini belum ada daerah di Sumsel.yang mendapatkan fasilitas seperti ini,” ungkapnya
Fasilitas yang disediakan pemerintah kabupaten Musi Rawas ini sendiri, usai lebaran rencananya akan diserahkan kepada sekretaris jendral KPU. “Sebelum Pilpres akan kita serahkan kepada sekretaris jendral KPU. Jika fasilitas kita serahkan maka anggaran pemeliharaan sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab KPU RI,” kata dia.
Apriyadi juga menjelaskan penyerahan yang dilakukan hanya sebatas administratif saja.
“Kita hanya serahkan, namun barang tidak ada yang dibawah ke Jakarta. Cuman secara administrasi kita diuntungkan. Dimana biaya perawatan kembali ke KPU,” ungkapnya. Hal lainnya untuk mendukung pilkada, Pemkab Muba juga menyiapkan kelengkapan personel. “Hansip atau linmas dan lain lain. Ini akan dilakukan untuk kegiatan pilpres dan pileg,” kata dia.
Sementara itu, terkait dengan money politik Pilkada Muba? Dijelaskan Apriyadi, ada daerah yang pragmatis. Misalkan Prabumulih, Muba. Ini kita akui ini keterkaitan dengan pendidikan. Dimana khusus pendidikan tingkat pendidikan di Muba baru 15 persen. Dan ini menjadi PR. “Tapi hal ini lambat laun pasti akan berkurang. Masyarakat paham mana emas atau mana loyang,” ungkapnya. Apalagi saat ini jaringan seluler 98 persen sudah menjangkau Muba.
Disamping itu, jika terjadi money politik ada ketegasan dari pemerintah dan ada sanksi pidana. “Berkompetisilah dengan fair. Saya yakin optimis masyarakat Muba ngerti dan paham. Bagaimana bersikap dan memilih pemimpin di Muba. Mungkin selama ini warga jenuh, anggaran besar tetapi itu-itu saja. Saya melakukan revolusi kecil kecilan di Muba, untuk membawa Muba kearah yang lebih baik.
Terpisah pengamat politik Bagindo Togar Butar Butar, berharap kabupaten Muba kedepan diserahkan kepada orang yang kenal Muba. “Sehingga progres pembangunan di kabupaten Muba terus berjalan,” demikian Bagindo.Sofuan