Halosumsel.com-
Pembicaraan dalam reses Anggota DPRD Sumsel diruang rapat DPRD Banyuasin (31/8) yang menjadi tranding topik masalah jalan kabupaten yang rusak parah diwilayah Kabupaten Banyuasin, sehingga ada anggota DRPD Banyuasin dari Dapil 6 Pulau Rimau tidak bisa melintas, karena terjebak dalam lumpur dan masalah Pulau Rimau sudah didengar para dewan Sumsel khususnya dari Dapil 10 DPRD Sumsel untuk Banyuasin.
Wakil pimpin dewan sekaligus sebagai moderator dari DPRD Banyuasin H Askolani mengucapkan selamat datang kepada para wakil dari DPRD Sumsel, selain itu mengharapkan dalam reses tersebut bisa sharing, sehingga yang menjadi harapan masyarakat khususnya dari Banyuasin terealisasi.
Pada kesempatan ini H Askolani meminta yang menjadi misi dari para wakil rakyat Sumsel dapat dituangkan agar saling memahami termasuk yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Terlihat hadir dari Dapil 10 DPRD Sumsel H Hasrul Halim alias Alung, H Arkoni, Ridho, Molyono dan Nadia, Ketua DPRD Banyuasin H Agus Salan, H Moh Sholih, H Askolani, Ari, Irfan, Damang, Sukardi Santoso dan Sekwan Ismed Elmundo, Kabag Humas, Umum dan Hukum DPRD Banyuasin.
Arkoni meminta selesai acara reses ini selanjutnya dapat menjalin kerjasama komunikasi baik antara DPRD Banyuasin dengan DPRD Sumsel termasuk dengan bupati Banyuasin.
Dari Komisi II DPRD Sumsel kata Arkoni, berbincang masalah infrastuktur jalan itu memang sangat penting, karena kalau sarana jalan baik semua aktipitas masyarakat akan lebih lancar.
Masih kata Arkoni, apalagi komisinya yang membidangi masalah pertanian sesuai di Banyuasin yang merupakan lumbung pangan beras di Sumsel, maka berbagai sarana pertanian dipenuhi.
Untuk itu diharapkan, dengan reses ini supaya terbangun komunikasi dengan baik dan selebihnya sebagai pengawas maka semua kegiatan pertanian perlu disukseskan.
Ridho komisi III DPRD Sumsel dari Dapil 10 Banyuasin yang membidangi keuangan mengutarakan bahwa DPRD Sumsel ada bantuan keuangan yang dikirimkan ke Kabupaten/kota Rp.50 milyar yang berpotensi Rp.40 mil, jika dikoordinasikan para dewan di Banyuasin pasti tahu dan selama ini biasanya ekskutif tidak mau terbuka.
Ridho mengajak semua pihak untuk bersinerji, apalagi ada dana dari menyerap aspirasi rakyat secara langsung. Dana bagi hasil dari pajak drpd prov punya hutang dengan kabupaten sekitar Rp.2 trilyun.
Nadia juga menyampaikan sesungguhnya selama ini hanya kurangnya komunikasi, sehingga peran dan fungsi dewan sumsel untuk kepentingan rakyat sumsel ada, tetapi pihak ekskutif banyuasin saja yang tertutup ditambah kita sebagai legislator juga tidak maksimal menjalankan fungsinya.
Masih kata Nadia, mengupas sesuai dengan komisinya masalah pertanian di Banyuasin dituding tidak transparan ada bantuan alsinta 4 unit terealisasi yang nyatanya barangnya yang ada hanya satu unit saja, itu perlu dipertanyakan, katanya.
Ketua DPRD Banyuasin H Agus Salam dalam sambutanya menguraikan panjang lebar membeberkan politiknya, namun diujung ceritanya beliau meminta cendra mata atas kesuksesanya mengantarkan rekanya duduk di DPRD Sumsel, katanya.(waluyo)