Palembang, Halosumsel – Puluhan massa yang tergabung dalam Koalisi Aktivis Revolusioner (KAR) Sumatera Selatan menggelar aksi di depan Kejaksaan Tinggi Sumsel, Kamis (2/5/2024).

Reza Ketua KAR Sumsel menyampaikan bahwa aksi yang di gelar kali ini dimaksudkan untuk melaporkan adanya dugaan jual beli proyek di Dinas PUPR Kota Palembang.

“Aksi kami kali ini untuk melaporkan adanya dugaan jual beli proyek sebesar 10 sampai 25 persen di Dinas PUPR Kota Palembang, ini tentunya sangat merugikan rakyat Kota Palembang dan juga beberapa perusahaan yang ikut serta dalam melakukan pembangunan di kota Palembang”, jelas Reza.

Maka dari itu, lanjut Reza, kami atas nama KAR Sumsel meminta Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan untuk menindak lanjuti hasil temuan yang di duga adanya sarat pungli di lingkungan Dinas PUPR Kota Palembang

“Kami juga mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk mengusut tuntas dugaan adanya kesengajaan jual beli proyek sebesar 15 % sd 25 % di lingkungan Dinas PUPR Kota Palembang”, ucap Reza.

Reza juga menambahkan bahwa pihaknya mendesak Kejaksaan Tinggi Sumsel agar segera memeriksa dan mengusut tuntas oknum PPK dan oknum pegawai serta CV dan PT atau Kontraktor yang terlibat dalam transaksi jual beli proyek di lingkungan Dinas PUPR Kota Palembang.

“Kami juga meminta Kejati Sumsel untuk memeriksa Pegawai dan Kontrakror atau rekanan CV dan PT kerjasama dalam pelaksanaan pelelangan kegiatan proyek yang di duga ada unsur kesengajaan dan menetapkan dalam pemenangan lelang proyek”, jelasnya.

Lebih lanjut Reza menambahkan bahwa pihaknya mendesak Kejati Sumsel untuk mengusut tuntas indikasi adanya unsur kesengajaan telah mengurangi volume kegiatan dalam seluruh kegiatan proyek di Dinas PUPR Kota Palembang, sehingga menimbulkan adanya kerugian Negara.

“Kami dengan tegas meminta Kejati Sumsel untuk menangkap dan mengadili oknum yang terlibat dalam dugaan tersebut sesuai dengan Undang-undang yang telah di tetapkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia”, Tegasnya.

“Aksi ini akan terus kita lakukan paling tidak seminggu sekali untuk memperjelas dari laporan kita ini”, tutupnya.

Sementara itu, Vanny Kasi Penkum Kejati Sumatera Selatan yang menerima langsung kegiatan unras KAR Sumsel,menyampaikan akan segera kami tindak lanjuti dan memanggil serta kita proses sesuia dengan laporan kawan-kawan KAR Sumatera Selatan. (DM)