Palembang, 9 November 2026 – Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, H. Chairul S. Matdiah, angkat bicara terkait penangkapan Leo Waldi dalam kasus dugaan pembakaran lahan di kawasan Kebabe, Desa Gajah Mati, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Ia menegaskan dukungannya terhadap aparat penegak hukum, namun meminta prosesnya dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur.
“Kami mendukung penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan. Tapi kami juga meminta agar prosesnya jelas, ada surat yang sah, dan tidak ada kesan kriminalisasi,” ujar Chairul saat ditemui di gedung DPRD Sumsel, Senin (9/11).
Pernyataan ini muncul setelah keluarga Leo Waldi menyampaikan kronologi ke DPRD Sumsel. Menurut keluarga, Leo dibawa oleh rombongan yang diduga anggota TNI dan Brimob pada 1 November 2026 dengan alasan “dipinjam dua jam” untuk dimintai keterangan, namun hingga kini tidak dikembalikan dan justru ditahan di Polres OKI.
Chairul menegaskan bahwa ia akan berkoordinasi dengan Kapolda Sumsel dan Pangdam II/Sriwijaya untuk memastikan kasus ini ditangani secara proporsional. “Saya akan berkoordinasi dengan Kapolda dan Pangdam terkait masalah ini,” tegasnya.
Soroti Kejanggalan Prosedur
Politisi Partai Demokrat ini juga menyoroti dugaan kejanggalan dalam proses penangkapan. Keluarga sebelumnya melaporkan ke Propam Polri karena surat penangkapan yang diterbitkan tidak mencantumkan nama-nama anggota rombongan yang membawa Leo dari kebunnya. “Kalau memang ada prosedur yang tidak sesuai, harus dikoreksi. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan masalah baru,” kata Chairul.
Ia juga mempertanyakan mengapa pihak perusahaan yang disebut menjadi sumber awal kebakaran tidak diproses hukum. “Keluarga bilang api berasal dari lahan perusahaan. Itu juga harus diusut. Jangan hanya masyarakat kecil yang ditindak,” ujarnya.
Minta Keadilan untuk Semua Pihak
Chairul menegaskan bahwa kasus ini harus dilihat secara utuh, bukan hanya dari satu sisi. “Kita bicara logika. Apakah mungkin seseorang membakar kebunnya sendiri? Keluarga korban kan juga kehilangan mobil dan lahan. Ini perlu kajian serius,” katanya.
Ia berharap Kapolda dan Pangdam dapat memberikan klarifikasi terkait keterlibatan oknum TNI dalam proses penangkapan. “Supaya tidak ada spekulasi liar di masyarakat. Kita ingin transparan,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Leo Waldi saat ini berstatus tersangka berdasarkan Surat Penangkapan nomor Sp.Kap/187/XI/RES.5.3/2026/Reskrim. Keluarga menegaskan akan terus memperjuangkan keadilan dan meminta agar Leo dibebaskan jika terbukti tidak bersalah.
Selain itu Keluarga korban yang dituduh melakukan pembakaran lahan, Mukhsin alias Ateng (mertua dari Leo Waldi), menyampaikan kronologi lengkap dan bantahan atas tuduhan yang menimpa mereka. Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan di DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Senin (9/11).
Kronologi Kejadian
Menurut keluarga, kebakaran berawal dari lahan PT Bumi Mekar Hijau (PT BMH) di wilayah setempat. “Api ini dibiarkan lebih kurang satu bulan tidak ada pemadaman sama sekali dari pihak PT BMH. Kemudian api merambat ke kebun kami, keluarga besar yang ada di situ, sehingga termasuk juga satu unit mobil yang sedang membawa air untuk berupaya memadamkan api ini terbakar juga,” ujar pihak keluarga.
“Bapak kami (Mukhsin) melihat kejadian itu. Itulah kira-kira kejadiannya. Sehingga 25 hari dari situ, kemudian datanglah rombongan dari tentara pada 1 November berdasarkan hasil drone, katanya anak kami membakar hutan—hutan yang belum sama sekali dibuka, bukan yang sudah ada sawitnya,” lanjutnya.
Keluarga menegaskan bahwa anak mereka (Leo Waldi) saat itu sedang membersihkan bekas-bekas kebakaran di kebun milik keluarga sendiri, bukan membakar hutan baru. “Kebakaran yang dibersihkan itu kebun yang sudah jadi, bukan hutan yang belum pernah dibuka,” tegasnya.
Soal Penangkapan
Keluarga mengungkapkan kejanggalan proses penangkapan. “Anak ini dipinjam, katanya 2 jam kembali. Yang ngomong dipinjam bapak Indra namanya. Kurang 2 jam kami kembalikan lagi ke rumah. Tapi sampai sekarang tidak kembali,” ujarnya.
“Pada tanggal 2 saya cek sudah ada di Kayuagung. Tanggal 3 saya minta surat penangkapan dan penahanan. Seperti itulah,” tambahnya.
Keluarga juga mempertanyakan mengapa pihak perusahaan yang lahannya pertama kali terbakar tidak diproses hukum. “Apakah ada penangkapan dari pihak perusahaan? Dari perusahaan enggak ada. Padahal api dari PT itu memang dari situ duluan,” katanya.
Bantahan Tuduhan
Keluarga membantah keras tuduhan pembakaran hutan. “Anak saya waktu itu aktivitasnya membersihkan bekas-bekas kebakaran. Enggak pernah saya bakar di luar lokasi kebun saya sendiri yang sudah dibakar. Api itu kan dibersihkan daun-daunnya,” jelasnya.
“Kalau memang anak saya tidak bersalah, saya minta keluarkan. Saya minta keadilan,” tegas pihak keluarga.
Keluarga juga menyayangkan sikap oknum tentara yang membawa anak mereka ke Polres. “Anakku menghindari takut kalau bentrok, jadi dia bunyi (mengaku) yang benar. Tapi saya enggak pernah bakar di luar lokasi kebun saya sendiri,” pungkasnya.
Pernyataan ini disampaikan sebagai bentuk klarifikasi dan permohonan keadilan atas kasus yang menimpa Mukhsin alias Ateng dan keluarganya. Keluarga berharap aparat penegak hukum menindaklanjuti laporan mereka secara objektif, termasuk memproses pihak perusahaan yang lahannya menjadi sumber awal kebakaran.
Sofuan