Palembang, Halosumsel – Ratusan massa yang tergabung dalam Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GRANSI) menggelar aksi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di beberapa Kabupaten di Sumsel, Rabu (12/6/2023).

M. Nurdin yang bertindak sebagai Kordinator lapangan dalam aksi tersebut, bersama beberapa koordinator aksi antara lain Supriyadi, Haris, Andi, Hendri, Herman, Mukri, Yopi, Isa., S.E., MM., Khairudin, Harusn Kori, Imawan Susanto., S.E., dan Adam Beserta. Anggota LSM GRANSI lainya.

Supriyadi Selaku Ketua Umum LSM GRANSI sekaligus bertindak sebagai Koordinator Aksi menyampaikan bahwa pihaknya menduga aksi ini dilaksanakan untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi di beberapa OPD di Kabupaten Musi Banyuasin

“Kami menduga adanya tindak pidana Korupsi di Dinas Pendidikan dalam pekerjaan penyediaan jasa pelayanan umum dari sumber dana APBD dengan Pagu Rp 39. 903. 500. 000, dan Dinas Kesbangpol dalam kegiatan belanja hibah KPUD untuk penyusunan Program Kerja dibidang Pendidikan Politik dari anggaran APBD tahun 2023 dengan pagu Rp. 36. 342. 187.701, serta belanja hibah Bawaslu dalam pengerjaan penyusunan program kerja di bidang politik dari sumber dana APBD Tahun 2023 Rp. 10. 322. 33. 800 di Kabupaten Musi Banyuasin,” ucapnya.

Lebih lanjut Supriyadi juga mengungkapkan bahwa adanya dugaan Korupsi di Dinas PUPR Kabupaten Banyuasin Terkait Pemeliharaan Ruas Jalan Lingkar Gerbang 1 – Lingkar Gerbang 2 Kecamatan Banyuasin III Sumberdana APBD Kabupaten Banyuas in Tahun Anggaran 2021 pelaksana PT Bintang Anugrah Jaya dengan nilai Kontrak senilai Rp. 10. 921. 200. 000, 00.

“Kemudian juga pada kegiatan lanjutan Pemeliharaan Jalan Lingkar Gerbang 2 (Kelurahan Kayuara Kuning) – Lingkar 2 (Kelurahan Seterio) Kecamatan Banyuasin III sumber dana APBD Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2022 Pelaksana CV. Karya Inti Konstruksi dengan Nilai Kontrak Rp. 6.962. 341.180, 88,” tambahnya.

“Dan juga pada kegiatan lanjutan Pemeliharaan jalan Lingkar Gerbang 1 (Kelurahan Kayuara Kuning)- Gerbang 2 2 (Kelurahan Seterio) Kecamatan Banyuasin III Sumber dana APBD Kabupaten Banyuasin Tahun Anggara 2023 Pelaksana CV. BENNI PERMAI dengan Nilai Kontrak Rp. 13. 929. 945. 000, 00,” lanjutnya.

Lebih jauh Supriadi menuturkan bahwa Danya dugaan Korupsi Terkait Bapeda kabupaten Banyuasin PBBP2 2021-2022 – 2023 yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan Terkait Dinas PERHUBUNGAN Kabupaten Banyuasin, Retribusi Tahun 2021 -2022 – 2023 Pemungutan Parkir tidak ada Kon dan tidak Sesuai Dengan Perda , tidak sesuai undang undang tahun 2019 dan undang undang 2022 dan terindikasi anggaran distribusi mengalir ke rekening Pribadi kepala dinas dan oknum Lain nya.

Kami juga menduga adanya tindak pidana korupsi pada tunjangan perumahan dinas DPRD Kabupaten Banyuasin tahun 2021-2022-2023 yang terindikasi tidak sesuai peraturan serta pengerjaan Peningkatan Jalan Terkul – Muara Tiga Kecamatan Mulak Ulu PT INDOTAIN MAKMUR TEMBERAS Rp. 15. 859. 240. 040, 05,” paparnya

Atas dugaan tindak pidana korupsi diatas Supriadi meminta Kejaksaan Tinggi sumsel untuk serius dan tidak pandang bulu dalam melakukan pemberantasan korupsi serta memanggil dan memeriksa PA KPA PPK PPTK terkait dugaan korupsi yang kami laporkan, dan pihaknya juga mendukung Kejati Sumsel dalam segala tindakannya dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi terutama di Kabupaten Musi Banyuasin, Banyuasin dan lahat.

“Kami juga mendesak Kejati Sumsel agar segera merekomendasikan kepada kejari Banyuasin agar segera memeriksa Dinas Perhubungan, BAPEDA, dan Sekwan Banyuasin, karena kami yakin Kajari mampu mengembalikan nama baik Kejari Banyuasin,” pungkasnya. (DM).