Halosumsel.com-

Terkait kisruh pemimpin kota Palembang akhir- akhir ini, menjadi perbincangan hangat warga Palembang, salah satunya adalah Yunus (67), warga Jalan Pertahanan, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan SU II, Palembang, seperti yang diungkapkan nya kepada Sumsel Post, Senin (17/8/2015).

 

Menurut Yunus, saat ini kemajuan kota Palembang jauh tertinggal dengan kota lain nya,” sejak kepemimpinan Pak Harnojoyo, Palembang tidak ada Perubahan sama sekali, Pak Harno juga kami anggap tidak mampu menyelesaikan berbagai masalah yang menimpa warga Palembang, misalnya masalah kebersihan, masalah jalan rusak, dan banyak lagi permasalahan lain nya,” ujar nya.

 

Demikian pula yang disampaikan oleh warga Palembang lain nya yakni Faisal (34), warga Jalan Kasnariansyah, Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan IT 1, Palembang, dikatakan oleh Faisal, dirinya berharap agar pemimpin kota Palembang yang menduduki jabatan Walikota bukan lah Harnojoyo,” bukan kah Mendagri, Tjahjo Kumolo juga telah menyampaikan bahwa telah ada putusan Pengadilan Tipikor Jakarta yang memvonis bersalah Wali Kota Romi Herton karena menyuap mantan Ketua MK (Mahkamah Konstitusi), Akil Mochtar, bahkan ada pula keputusan DPRD Palembang yang diperkuat MA mengabulkan uji pendapat pemberhentian Wali Kota Romi Herton dan wakilnya Harnojoyo, dan itu sekarang harus menjadi pertimbangan Pak Tjahjo Kumolo sebagai Mendagri,” tandasnya.

 

Senada dengan dua masyarakat Palembang lain nya, Yusuf (46), warga Jalan Ki Gede Ing Suro, Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan IB II, Palembang, mengatakan, bahwa kota Palembang akan lebih maju dipimpin oleh Walikota yang lain,” kami menginginkan pemimpin yang amanah dan yang program nya mendukung rakyat, sementara Pak. Harnojoyo tidak termasuk dalam kriteria itu, kami mengusulkan agar dilakukan saja Pemilukada serentak untuk kota Palembang, berbarengan dengan kota atau kabupaten lain nya yang ada di Sumsel dimana pemilukada itu akan dilaksanakan pada akhir tahun 2015 ini,” pungkasnya.

 

Begitu juga dengan yang diungkapkan Drs Akhmad R (60) warga jalan R.E Martadinata, Kelurahan Sungai Buah, Kecamatan IT II, Palembang, Akhmad menyebutkan bahwa tindakan yang paling tepat dan adil adalah, dengan tidak melantik Harnojoyo sebagai Walikota Palembang,” karena Pak Harnojoyo adalah pasangan Pak Romi Herton saat pemilukada Palembang kemarin, hingga akhirnya kesalahan Pak Romi melakukan suap terbukti sesuai dengan keputusan pengadilan yang memvonis 5 tahun penjara kemudian diperkuat dengan vonis Pengadilan Tinggi DKI, yang menambah satu tahun penjara hingga menjadi 6 tahun Penjara untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang diperbuat Romi Herton, secara logika hukum serta menggunakan akal yang sehat, walaupun Pak Harnojoyo disebut- sebut sebagian orang belum terbukti bersalah, tetapi kalau Walikota nya bermasalah, otomatis wakilnya juga bermasalah, apabila sampai Pak Harnojoyo dilantik sebagai Walikota itu berarti hukum di negara kita ini tidak benar, tidak logis, dan menimbulkan pertanyaan dalam benak saya, aturan mana yang dipakai ini,” katanya.

 

Ketika ditanya tentang keinginan sebagian warga Palembang agar Palembang diikutkan dalam pemilukada serentak pada akhir tahun 2015, Akhmad mengatakan itu sah- sah saja,” Kalau memang warga Palembang mengharapkan Pemilukada serentak, mengapa tidak, meskipun Sudah terlambat untuk masa pendaftaran, karena kalau mau menunggu pemilukada tahun 2017 terlalu lama,” ungkapnya.

 

Tidak jauh berbeda dengan yang diungkapkan oleh Harmoni SH, MM, (65). Warga Pakjo Ujung, Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang- Alang Lebar Palembang, Harmoni menyebutkan bila Harnojoyo dilantik menjadi Walikota, maka pelantikan itu cacat hukum,” mengapa saya katakan demikian, karena Harnojoyo sebagai Walikota Palembang, turut menikmati hasil kejahatan Romi Herton yang menyuap Akil Mochtar untuk mencapai tujuan nya sebagai Walikota Palembang, dan saya juga setuju apabila akan dilakukan pemilukada serentak, itu lebih baik ” imbuhnya. (Red)

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *