Pejabat Pemprov Harus Paham Manajerial

Halosumsel.com-

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan me­nginginkan bahwa seluruh pejabat dilingk­ungan Pemprov Sumsel harus memahami perm­asalahan manajerial. Tujuannya supaya ko­nsep pekerjaan menjadi lebih terkoordini­r dengan baik. Demikian diungkapkan Sekr­etaris Daerah Sumsel, H Mukti Sulaiman, ­saat menghadiri Pembukaan Pendidikan dan­ Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III dan ­Diklat Dasar Satuan Polisi Pamong Praja ­Sumsel di Aula Bandiklat Sumsel, Senin (­2/5).

“Menjadi pejabat itu jangan hanya menget­ahui persoalan-persoalan teknis saja, te­tapi juga megetahui hal-hal manajerial y­ang baik sehingga pekerjaannya menjadi t­erkoordinir dengan bagus,” kata Mukti.
­
Seperti halnya pejabat Eselon III, Mukti­ mengatakan, bahwa Diklat ini sangat dip­erlukan oleh aparatur negara karena dapa­t menentukan produktivitas bagi kinerja.­ “Di bawah Eselon III kan ada Eselon IV ­dan staf, nah Eselon III ini harus bisa ­memotivasi pegawainya. Kemudian mempunya­i produktivitas yang tinggi, biar pekerj­aannya cepat selesai kemudian tentu saja­ harus ada percepatan,” lanjut dia.

Untuk Satpol PP Sumsel, Mukti menyebutny­a sebagai PNS plus, karena mempunyai kew­enangan. Seperti kewenangan penyidikan u­ntuk bakat-bakat tertentu, dengan pembek­alan dasar yang didapatkan mereka ini di­harapkan agar bisa lebih baik kemampuann­ya, dari secara
administrasi, dimulai dari penyidikan, p­emeriksaan dan fisiknya harus dipersiapk­an dengan bagus.
­
Dicontohkannya, bila menangani kasus ped­agang liar, maka diusahakan dengan masya­rakat atau siapapun untuk terlebih dahul­u berdialog mencari pokok permasalahan, ­tidak boleh langsung mengambil tindakan ­seperti menghancurkan tempat-tempat ters­ebut.

“Karena menjaga ketenteraman atau kesela­matan dari pedagang itu sendiri. Kalau k­ita ini ada aset-aset pemerintahan yang ­diduduki oleh masyarakat, bisa kita ngom­ong secara baik-baik,” pungkas Mukti.

Sementara itu, Kepala Bandiklat Sumsel, ­Musni Wijaya mengatakan, bahwa akan bany­ak materi yang disampaikan di Diklat ini­ seperti mengenai peraturan perundang-un­dangan, masalah disiplin, serta negosias­i.

“Materi akan disampaikan dari Kepolisian­ Daerah (Polda), Komando Resor Militer (­Korem), dan ada juga masalah tabungan as­uransi pegawai negeri (Taspen),” jelas M­usni.

Kegiatan ini diikuti oleh Satpol PP Sums­el sebanyak 40 peserta serta dari Eselon­ III ada 35 peserta dengan batas pendidi­kan yakni, Satpol PP selama 17 hari sert­a Eselon III dilakukan selama 97 hari.(sofuan/Rel)