Palembang Halosumsel-Dalam laporan terbaru, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mencatatkan diri sebagai urutan kelima dari sepuluh provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi di Indonesia. Tingkat inflasi Sumsel mencapai 3,52%, mengungguli beberapa provinsi lainnya.
Namun, sorotan utama jatuh pada kondisi keuangan beberapa kabupaten dan kota di Sumsel. Kabupaten Empat Lawang menunjukkan realisasi pendapatan terendah, hanya sebesar 58,8%, sementara realisasi belanja per Desember 2023 hanya mencapai 46,3%. Kabupaten OKI dan Kota Lubuk Linggau juga menunjukkan kinerja yang belum optimal dalam realisasi pendapatan dan belanja.
Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K MAKI) secara tegas menyampaikan keprihatinan mereka terkait kinerja Pemerintah Daerah. Koordinator K MAKI, Bony Balitong, menekankan perlunya evaluasi terhadap kinerja PJ Kepala Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Bony Balitong dari K MAKI menegaskan, “Sekertaris Daerah selaku ketua Tim TAPD dan menjadi PJ Kepala Daerah harus diberi rapor merah dan, jika perlu, dikembalikan ke jabatan semula.” Dia juga menyoroti perlunya rotasi jabatan untuk Kepala OPD yang tidak mampu melaksanakan tugasnya.
Kendati demikian, K MAKI mengakui kendala dalam membuktikan adanya pengaturan proses assigment Kepala OPD oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sesuai keinginan Kepala Daerah, sehingga mengakibatkan meragukannya kompetensi.
Dalam penutup, Bony Balitong menegaskan bahwa tugas PJ Kepala Daerah seharusnya fokus pada pembenahan sistem yang buruk, bukan melanjutkan praktik yang tidak produktif. Kondisi ini menunjukkan perlunya intervensi dari Kementerian Dalam Negeri untuk mengatasi akar masalah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sofuan