Palembang,Halosumsel,- Puluhan massa melakukan unjuk rasa ke Kejati untuk meminta Kejati Sumsel mengusut tuntas dugaan indikasi korupsi di tubuh Koni Provinsi Sumatera Selatan, tahun anggaran 2019,2020, 2021 dan Koni Kota Palembang tahun anggaran 2014-2020.
Aksi demontrasi damai di Kejati Sumsel tersebut dilaksanakan oleh massa yang tergabung dalam Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) Senin (18/10/2021).
Selaku koordinator aksi, Isa mengatakan, untuk beberapa kegiatan di Koni diduga telah terjadi penyimpangan KKN yang berpotensi merugikan Keuangan Negara. Maka dari itu BPI KPNPA RI meminta Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini Kejati Sumatera Selatan untuk melakukan penyelidikan terhadap laporan dugaan tersebut.
“Jadi diduga kuat temuan ini mengarah ke indikasi KKN. Beberapa data yang telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK dan tidak mungkin salah, Bahkan kami meminta BPK untuk mengaudit ulang terkait anggaran tersebut,” katanya.
Berikut pernyataan sikap BPI KPNPA RI saat melakukan aksi demonstrasi di Kejati Sumsel
Mengusut tuntas indikasi Korupsi Koni Kota Palembang dari tahun 2014-2020.
Mengusut tuntas indikasi korupsi ditubuh Koni Sumatera Selatan 2019, 2020 , 2021.
Meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan segera mengusut tuntas indikasi / dugaan Korupsi.
Mendukung Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dalam hal ini pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Korupsi, kolusi dan Nepotisme di Sumatera selatan.
Sehubungan dengan yang telah kami uraikan diatas bahwa untuk beberapa kegiatan diduga telah terjadi penyimpangan KKN yang berpotensi merugikan Keuangan Negara (dokumen terlampir) maka dari itu kami meminta aparat Penegak Hukum dalam hal ini Kejati Sumatera Selatan untuk menyelidiki laporan dugaan BPI KPNPA RI.
Pengadaan Kasur, Kipas pada saat Porprov tahun 2019. Panjar Hotel Swarna Dwipa Pada Saat Musorkotlub 2020 Rp. 50 juta sementara Musorkotlub diadakan di gedung Parameswara Pemkot.
Audit dan Panggil Secara Acak Pengurus Dan Anggota KONI kota Palembang 2016 – 2020 Besaran Jumlah Uang Transport Yang Diterima.
LPJ Dana Hibah Walikota Palembang Dana Koni 1,6 Miliar Sementara Angka Yang Diterima sebesar 2,6 Miliar.
Kasi C Kejati Sumsel, Chandra SH, yang menerima aksi demontrasi tersebut menyampaikan, kami menyambut baik apa yang telah disampaikan oleh BPI KPNPA RI. Dia berharap agar BPI yakin setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.
“Yakinlah kepada kami setiap laporan akan kami tindak lanjuti dan ini butuh proses. Apalagi ini dari tahun 2014 sampai 2021, jangan sampai tumpang tindih bisa jadi sudah ditangani oleh APH lain,” tegasnya.
untuk danah hibah tahun 2017 saat ini dalam proses pemeriksaan Kejati Sumsel, dan banyak skpd yang harus diperiksa. “Silakan nanti dipantau dan sejauh mana prosesnya nanti, kita akan telaah dan akan bikin tim terkait laporan ini,” tandasnya. Dino