Jakarta, Halosumsel — Serikat Tani Islam Indonesia (STII) kembali menggelar kegiatan Ngaji Pertanian sebagai ruang belajar dan berbagi wawasan mengenai sektor pertanian dan perikanan. Pada Sabtu (3/10/2026), kegiatan yang berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting itu mengangkat tema “Budidaya Ikan Tematik” dengan semangat “Ekonomi Biru untuk Indonesia Emas”. Pemateri yang hadir adalah H. Nana SS Udi Putra, S.Hut., M.Si., dari Direktorat Ikan Air Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Dalam paparannya, Nana menyampaikan pemerintah menargetkan pembangunan 40.000 lokasi budidaya ikan darat tematik dan 5.000 lokasi minapadi sepanjang 2026-2029. Target itu merupakan bagian dari Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) 2026-2029 Klaster Kedaulatan Pangan.
Berdasarkan data yang dipaparkan, total produksi perikanan Indonesia pada 2024 mencapai 24,57 juta ton. Perikanan budidaya menyumbang 17,18 juta ton, terdiri dari ikan 6,37 juta ton dan rumput laut 10,81 juta ton. Kontribusi budidaya terhadap total produksi perikanan nasional sekitar 69,9%, meningkat dari 66,2% pada 2023. Sementara perikanan tangkap 2024 tercatat 6,92 juta ton dari laut dan 0,47 juta ton dari perairan darat.
Secara global, produksi perikanan dan akuakultur dunia pada 2024 mencapai 235 juta ton. Asia pada 2023 menyumbang 173,2 juta ton atau sekitar 76% dari dunia, sedangkan ASEAN 48,50 juta ton atau sekitar 21,3% dunia. Nilai ekspor produk perikanan Indonesia 2024 tercatat 5,95 miliar dolar AS, dengan impor 0,52 miliar dolar AS. Volume ekspor 2024 mencapai 1.425 ribu ton dan impor 313 ribu ton.
Kontribusi perikanan terhadap PDB nasional 2024 sebesar 2,51%, atau 26,4% dari kontribusi pertanian. Konsumsi ikan Indonesia pada 2019 tercatat 45,1 kg/kapita/tahun, sekitar 2,2 kali rata-rata dunia dan 1,8 kali rata-rata Asia. Ikan juga menjadi sumber protein hewani utama, yakni 8,16 gram per kapita per hari atau 56,7% dari total konsumsi protein hewani.
Untuk mendorong sektor ini, pemerintah memiliki lima kebijakan “Blue Economy”: memperluas kawasan konservasi laut; penangkapan ikan terukur berbasis kuota; pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir, dan darat secara berkelanjutan; pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil; dan pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.
Melalui PKPN 2026-2029, pemerintah menargetkan Kampung Nelayan Merah Putih 5.000 lokasi, Budi Daya Ikan Darat Tematik 40.000 lokasi, Revitalisasi Tambak Pantura Jawa 14.000 hektare, Kapal Ikan Modern 4.582 unit, Modeling dan Replikasi Tambak Udang Terintegrasi 2.000 hektare, serta Kawasan Sentra Industri Garam Nasional sekitar 2.000 hektare.
Lima komoditas champion budidaya yang didorong adalah udang, tilapia, rajungan-kepiting, rumput laut, dan lobster. Udang memiliki nilai pasar 70,0 miliar dolar AS dengan pangsa Indonesia 5,9%; tilapia 15,14 miliar dolar AS dengan pangsa 8,9%; rajungan-kepiting 12,23 miliar dolar AS dengan pangsa 7,4%; rumput laut 9,70 miliar dolar AS dengan pangsa 10,4%; dan lobster 9,0 miliar dolar AS dengan pangsa 1,3%.
Program 40.000 lokasi budidaya ikan darat tematik menyasar desa/kelurahan di 38 provinsi. Komoditas utamanya lele dan nila dengan sistem RAS. Setiap lokasi membutuhkan pakan lele sekitar 10 ton per siklus dan nila 13 ton per siklus, serta benih lele sekitar 120 ribu ekor dan nila 45 ribu ekor per siklus. Target pembangunannya 4.000 unit pada 2026, 10.000 unit pada 2027, 20.000 unit pada 2028, dan 6.000 unit pada 2029.
Outcome yang diharapkan antara lain volume produksi sekitar 120.000 ton per tahun, nilai produksi sekitar Rp2,88 triliun per tahun, 8.000 tenaga kerja operasional, 40.000 tenaga kerja konstruksi, industri pakan 124 ribu ton per tahun, industri benih unggul 1,07 miliar benih per tahun, serta suplai ikan untuk sekitar 31,5 juta penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sementara program minapadi 5.000 lokasi tersebar di 13 provinsi dan 62 kabupaten/kota dengan total potensi 21.075,35 hektare. Sebaran potensinya meliputi Sumatera 8.112,96 ha, Jawa 1.481,30 ha, Nusa Tenggara 549,24 ha, dan Sulawesi 10.931,85 ha. Target lokasi bertahap: 100 lokasi pada 2026, 2.000 lokasi pada 2027, 2.000 lokasi pada 2028, dan 850 lokasi pada 2029, dengan total anggaran sekitar Rp6,28 triliun.
Komoditas minapadi meliputi nila, mas, dan lele. Hasilnya, nila diproyeksikan 36 ton per tahun senilai Rp936 juta, mas 36 ton per tahun senilai Rp972 juta, dan lele 30 ton per tahun senilai Rp660 juta. Program ini disebut dapat meningkatkan pendapatan petani 30% hingga 100% atau lebih karena padi tetap menjadi usaha utama dan ikan menjadi sumber pendapatan tambahan.
Dalam proses bisnisnya, kawasan minapadi dikelola dengan pendekatan One Village One Management. KKP memfasilitasi permodalan dan fasilitas operasional, lalu hasil produksi disalurkan untuk suplai protein ikan bagi SPPG/Badan Gizi Nasional, sentra kuliner, penjualan ikan segar, serta pengolahan dan penjualan hasil olahan.
“Pertumbuhan produksi makin ditopang budidaya; produktivitas, pakan, kesehatan ikan, kualitas air, biosecurity dan daya dukung lingkungan menjadi kunci,” ujar Nana dalam paparannya.
Ia juga menegaskan, “Minapadi bukan hanya teknologi, tapi gerakan ekonomi desa yang menghidupkan warga dan menyejahterakan komunitas secara berkelanjutan.”
Paparan itu pula menekankan bahwa politik dalam Islam adalah amanah pelayanan, bukan sekadar kekuasaan. Jabatan publik akan dimintai pertanggungjawaban, dan tujuan pemerintahan adalah menegakkan keadilan, menjaga keamanan, memenuhi kebutuhan dasar, serta mencegah kerusakan.
Rel