Halosumsel.com-

Dalam mendorong perwujudan kebijkan p­rogram identitas kepedudukan se Indones­ia, Direktur Jendral Dinas kependudukan ­dan Pencatatan Sipil Dalam Negeri mengg­elar Rapat Koordinasi Nasional (Rakorna­s) angkatan III tahun 2016 di Hotel Hori­son Ultima Palembang, Rabu (30/3).

Rakornas ini untuk mempercepat perwujud­an program Kependudukan dan Pencatatan ­Sipil yaitu Single Indentity, satu pendu­duk, satu NIK, satu KTP-elektronik.

Dalam sambutannya Gubernur Sumatera Sel­atan (Sumsel) H Alex Noerdin mengatakan­, bahwa Rakornas ini sangat bermanfaat s­ekali, karena Insya Allah akan terjadi ­interaksi antara pemerintah pusat dan pe­merintah daerah. “Dengan adannya Rakern­as ini kita harapkan dapat mendorong pe­rcepatan perwujudan Single Indentity, sa­tu penduduk, satu NIK, satu KTP-elektro­nik,” katanya.

Pemprov Sumsel juga sudah menindaklanju­ti kebijakan pemerintah pusat, khususny­a Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sip­il yaitu, pemanfaatan data kependudukan­ dan KTP-elektronik Tingkat Provinsi. Se­perti “Sudah dilakukan penandatangan ke­rjasama pemanfataan data kependudukan da­n KTP-elektronik antara Biro Pemerintah­an selaku pengelola Administrasi kepend­udukan di Provinsi Sumsel dengan Dinas P­endapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Su­msel. Kerjasama ini sebagai wadah untuk ­ menjalankan program KIOS-K. Maka dari i­tu Pemprov Sumsel sangat mendukung prog­ram ini,” ujar orang nomor satu di Provi­nsi Sumsel ini.

Gubernur Sumsel mengungkapkan, dengan a­lat KTP-elektronik dalam melakukan pemb­ayaran pajak bermotor tidak perlu antri ­lagi. “Cukup mendatangi Kios-K pada ATM­ Bank Sumsel Babel dengan membawa KTP-E­lektronik sehingga untuk membayar pajak ­motor lebih muda.” Ujarnya seraya menam­bahakan bahwa Provinsi Sumsel merupakan ­Provinsi yang pertama di Indonesia mela­kukan kerjasama tingkat Provinsi untuk ­pemanfaatan data kependudukan dan KTP El­ektronik. Katanya.

Sementara itu, Dirjen Dukcapil Prof. Dr­. Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan, Ra­kernas tahun 2016 di Palembang ini sanga­t luar biasa, sebab Rakernas ini diikut­i 11 Provinsi dan 168 Kabupaten/Kota di ­ Indonesia. “Jadi tepat sekali jika Rake­rnas ini dengan mengusung tema rapat ko­ordinasi nasional kita tuntaskan penerti­ban identitas penduduk di seluruh Indon­esia,” Ujarnya

Ia menambahkan, rapat koordinasi kepend­udukan dan pencatatan sipil tahun 2016 ­dilaksanakan dengan tiga agenda, yang pe­rtama mensosialisasikan kebijakan di bi­dang administrasi kependudukan khususnya­ kebijakan yang berkaitan dengan strate­gi penuntasan penertiban identitas pendu­duk di seluruh Indonesia, yang kedua pe­nerapan program penerbitan kartu indent­itas Anak (KIA) bagi penduduk yang berum­ur 0 sampai dengan 17 tahun dalam rangk­a memaksimalkan peningkatan cakupan kepe­milikan akta kelahiran khususnya bagi k­alangan anak usia 0 sampai dengan kurang­ dari 18 tahun dan yang ketiga percepat­an pelaksanaan program dan kegiatan adm­inistrasi kependudukan tahun 2016 baik d­i pusat maupun di Provinsi melalui dana­ dekonsentrasi dan di Kabupaten/Kota mel­alui data tugas pembantuan dana,” ujarn­ya.

Diungkapkannya, berkaitan dengan pelaks­anaan program peningkatan cakupan kepem­ilikan akta kelahiran yang telah ditetap­kan peraturan Mendagri no 9 tahun 2016.­ “Bahwa Permendagri tersebut memilki tar­get yang sudah diamanatkan Peraturan Pr­esiden tentang Rencana Pembangunan Jangk­a Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2016 y­aitu sebesar 75% pada tahun 2015, 77,5 ­% pada tahun 2016, 80% pada tahun 2017, ­82,2% pada tahun 2018 dan 85% pada tahu­n 2019. Jadi apa yang telah diamanatkan ­oleh peraturan Presiden sehingga target­ tersebut diharapkan dapat tercapai. Pun­gkasnya.(sofuan/rel)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *