Palembang, Halosumsel– Ketua Tim Penilaian dari Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres) yang juga Kepala Bagian Penganugerahan, Kolonel Caj. Sandi, S.IP., M.Si., memberikan apresiasi tinggi atas konsistensi prestasi Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru. Hal itu disampaikannya saat kegiatan Verifikasi dan Peninjauan Lapangan Program Usulan Satyalancana Wira Karya Bidang Pemerintahan dalam Pengelolaan Pengembangan dan Pembangunan Kelautan Perikanan yang digelar di Griya Agung, Selasa (18/11/2025) pagi.
Kolonel Sandi menegaskan bahwa konsistensi Gubernur Herman Deru dalam menghadirkan inovasi dan karya nyata bagi masyarakat menjadi salah satu indikator kuat dalam penilaian. Ia menyebut pertemuan ini bukan yang pertama, mengingat Gubernur Herman Deru telah memiliki rekam jejak pengabdian yang panjang sejak menjabat sebagai Bupati.
Menurutnya, berbagai penghargaan yang diraih Herman Deru, seperti Bintang Jasa Tahun 2009, Satyalancana Keluarga Berencana, Satyalancana Koperasi dan Pembangunan, hingga dua tanda kehormatan nasional pada tahun 2023, menunjukkan keberlanjutan prestasi yang tidak terputus.
“Beliau ini memang tidak pernah berhenti berkarya. Inovasinya semakin melaju dari waktu ke waktu. Dari berbagai informasi yang kami dapat, capaian ini terus konsisten,” ujar Kolonel Sandi.
Ia menambahkan bahwa kedatangan tim ke Sumsel merupakan bagian dari rangkaian prosedur resmi sebelum Ketua Dewan Gelar dan Tim Penilai menetapkan rekomendasi akhir terkait penganugerahan tanda kehormatan negara. Proses tersebut mencakup pengumpulan dan validasi data usulan, pemeriksaan administrasi, penilaian internal, serta sinkronisasi dokumen pendukung.
Sementara itu Ketua Tim Pengusul dari Kemendagri, Hanafi, S.Si., M.Eng., menjelaskan bahwa verifikasi lapangan menjadi tahapan penting dalam penilaian calon penerima Tanda Kehormatan Wira Karya Tahun 2025. Ia menegaskan bahwa penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi Presiden RI kepada kepala daerah yang menunjukkan kontribusi nyata, inovasi, serta program berdampak positif bagi masyarakat.
Menurut Hanafi, Gubernur Herman Deru dinilai memiliki komitmen kuat dalam pengelolaan dan pengembangan sektor kelautan serta perikanan melalui berbagai kebijakan inovatif. Ia menyebut seluruh proses verifikasi administrasi telah dilakukan oleh lembaga terkait, termasuk KPK, Kepolisian, BIN, dan Kejaksaan Agung.
Berdasarkan pedoman penilaian tanda kehormatan bidang pemerintahan, verifikasi lapangan wajib dilakukan untuk melihat bukti nyata dari pelaksanaan program, inovasi kebijakan, serta dampaknya terhadap masyarakat. Indikator penilaian meliputi efektivitas program, keberlanjutan, dampak sosial ekonomi, hingga kontribusi terhadap pembangunan sektor kelautan dan perikanan.
Dalam sesi presentasi, Gubernur Herman Deru memaparkan langsung berbagai program dan terobosan pembangunan yang diusulkan dalam penilaian Satyalancana Wira Karya. Ia menyebut kesempatan ini sebagai kehormatan tersendiri, sekaligus momentum pertama dalam periode keduanya kembali memaparkan program unggulan ke tingkat nasional.
“Terakhir kita bertemu dalam penilaian penghargaan penurunan stunting. Saya sangat menghormati independensi tim penilai dalam setiap prosesnya. Karena itu, apa yang kami paparkan hari ini murni berdasarkan kinerja dan inovasi yang telah kami lakukan,” ujar Gubernur Herman Deru.
Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran Pemprov Sumsel bekerja untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Baginya, penghargaan bukan sekadar bentuk pujian, tetapi motivasi bahwa pemerintah harus selalu hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Dalam paparannya, Gubernur Herman Deru menyinggung awal mula program pemulihan ekosistem mangrove di Sumsel yang dimulai sejak pandemi Covid-19. Saat banyak sektor lumpuh, aktivitas nelayan tetap berjalan, namun hasil tangkapan justru menurun drastis akibat kerusakan mangrove, habitat utama biota pesisir.
Dari hasil pengecekan lapangan, diketahui bahwa dari kurang dari 200 ribu hektar luas mangrove, sekitar 44 ribu hektare mengalami kerusakan. Kondisi ini memicu berkurangnya hasil tangkapan ikan, punahnya habitat pemijahan, menurunnya potensi karbon, hingga tergerusnya wisata pesisir.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, Pemprov Sumsel menggandeng berbagai pihak mulai dari CSR perusahaan, pemerintah kabupaten seperti Banyuasin dan OKI, lembaga masyarakat, hingga kelompok nelayan. Berbagai kebijakan teknis pun diterbitkan, mulai dari Perda RTRW, penyusunan RZWP3K, pembentukan Techno Park Mangrove, hingga penguatan program lintas OPD.
Selain itu, Gubernur Herman Deru juga memperkuat kelembagaan melalui pembentukan Kelompok Kerja Mangrove Daerah, penguatan Forum DAS, serta mendorong percepatan rehabilitasi melalui skema Perhutanan Sosial. Seluruh langkah tersebut menjadi fondasi untuk pemulihan ekosistem mangrove demi menjaga keberlanjutan sumber daya pesisir dan kesejahteraan nelayan.
Di akhir kegiatan, proses pendalaman materi dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara yang disaksikan langsung oleh Gubernur Herman Deru.
Rel