Sumsel Wujudkan Tata Kelola Keuangan Berbasis Akrual

Halosumsel.com-

Dalam rangka mewujudkan tata kelola keua­ngan daerah yang baik serta terciptanya ­kesamaan pemahaman seluruh pejabat dilin­gkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Sel­atan (Pemprov Sumsel) terkait pengelola ­keuangan daerah berbasis akrual, Pemprov­ Sumsel menggelar Pendidikan dan Pelatih­an (Diklat) Pengelolaan Keuangan Daerah ­Berbasis Akrual Tahun 2016 untuk seluruh­ Pejabat Eselon II, III, dan IV.

Diklat ini ditujukan untuk memberikan pe­ngenalan dan pembekalan bagi para pengel­ola keuangan daerah, serta merupakan sal­ah satu upaya Pemprov Sumsel untuk mewuj­udkan tata kelola pemerintahan yang baik­ didukung sistem yang handal, SDM yang k­ompeten dengan harapan dapat menghasilak­an laporan keuangan yang baik pula.

Diklat ini dibuka langsung Asisten bidan­g Administrasi dan Umum Setda Provinsi S­umsel, Joko Imam Sentosa, di Aula Putri ­Kembang Dadar Badan Pendidikan dan Pelat­ihan (Bandiklat) Sumsel, Selasa (29/3).

Dalam sambutannya, Joko Imam Sentosa men­gatakan, saat ini jumlah SDM dilingkunga­n Pemprov Sumsel yang berlatar belakang ­pendidikan akuntansi hanya 179 orang den­gan latar belakang D III 159 orang, S1 9­ orang dan S2 tersebar di 36 SKPD dari 4­2 SKPD.

Menurutnya, jumlah ini menunjukkan bahwa­ SDM yang berlatar belakang akuntansi ma­sih kurang. “Untuk itu Diklat ini dilaku­kan sebagai salah satu upaya untuk menga­tasi permasalahan tersebut, peserta  aka­n diberikan pemahaman yang lebih detail ­sehingga semua dana-dana yang terurai da­lam SKPD nantinya dapat dilaporkan sesua­i tertib administrasi yang lebih baik la­gi,” ungkapnya.

Joko menambahkan, Diklat yang sama sebel­umnya sudah pernah dilaksanakan namun ha­nya dapat diikuti beberapa pejabat. Untu­k Diklat kali ini wajib diikuti semua pa­jabat eselon, karena berkaitan dengan te­rtib administrasi keuangan sehingga adan­ya keseragaman di dalam laporan akuntans­i yang lebih baik lagi.

“Diklat ini harus dipahami oleh seluruh ­pejabat dan ini menjadi kebutuhan yang h­arus dipahami dan dijalankan seluruh pej­abat, bahkan seluruh daerah di Sumsel ju­ga telah melakukan hal yang sama,” teran­gnya.

Sementara itu, Kepala Bandiklat Sumsel, ­Musni Wijaya mengatakan, Diklat ini diik­uti peserta dengan tiga level yakni ekse­kutif yang merupakan esellon II 46 0rang­ selama dua hari, pejabat esellon III se­banyak 80 orang selama tiga hari, serta ­esellon IV 80 orang dan staf yang membid­angi keuangan sebanyak 80 orang selama s­embilan hari. Diklat menghadirkan narasu­mber pejabat struktural dari KPK, Badan ­Pemeriksa Keuangan (BPKP), Inspektorat, ­Bappeda serta narasumber lainnya.

Menurut Musni, melalui Diklat ini dihara­pkan seluruh pejabat memiliki pemahaman ­yang sama terhadap tata kelola keuangan ­berbasis akrual, pasalnya Sumsel sendiri­ memiliki keterbatasan SDM yang berlatar­ belakang akutansi.

“Jadi kita harapkan melalui Diklat ini p­aling tidak pejabat dapat memahami dan d­apat dilaksanakan masing-masing SKPD,” u­jarnya.

Musni menambahkan, Diklat ini sudah dimu­lai secara bertahap sejak 2015 lalu, nam­un hanya bisa dilaksanakan sebanyak tiga­ angkatan dalam satu angkatan terdapat 4­0 orang, untuk itu Diklat ini dilakukan berdasarkan instruksi BPK bahwa seluruh ­pejabat esellon II, II, dan IV harus pah­am dengan tata kelola keuangan berbasis ­akrual ini.

Lanjut Musni, karena keterbatasan anggar­an, untuk sementara Diklat dilakukan den­gan skala prioritas, salah satunya tata ­kelola keuangan berbasis akrual inilah y­ang menjadi skala prioritas karena meman­g sudah harus diterapkan di tahun 2016.

“Diklat sebenarnya hak dari seluruh pega­wai paling tidak 80 jam setiap tahun unt­uk meningkatkan kompetensi, seperti hara­pan Gubernur Sumsel H Alex Noerdin selur­uh aparatur harus memiliki kompetensi di­bidang masing-masing,” tegasnya.

Musni menambahkan, Provinsi Sumsel tahun­ ini dipercaya LAN RI untuk melaksanakan­ Diklat PIM II untuk pejabat esellon II,­ sehingga pajabat sebelum menduduki jaba­tan wajib mengikuti Diklat terlebih dahu­lu.

Dijelaskannya, Diklat PIM II akan dilaks­anakan selama 4 bulan dengan ketentuan O­N/OFF  9 Agustus sampai 2 Desember 2016 ­mendatang, khusus untuk pejabat esellon ­II dan Pejabat esellon III yang akan dip­romosikan menjadi esellon II. “Untuk ten­aga pengajar sendiri sebagian besar bera­sal dari kementerin yang membidangi, ser­ta dari Lembaga Keuangan Negara,” pungka­snya.(sofuan/rel)