Halosumsel.com-
Ditahun 2016 ini, Pemerintah pusat mengucurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Keluarga Berencana (KB) sebesar Rp 17 miliar per tahun untuk Sumsel dari total dana sekitar Rp 500 miliar untuk seluruh Indonesia.
“Dana Rp 17 miliar, untuk 17 kabupaten/kota di Sumsel dalam rangka meningkatkan program KB di Indonesia,” kata Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) wilayah Sumsel, Ary Goedadi usai Pembukaan Sosialisasi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Diawali Serah Terima Jabatan Kepala BKKBN.
Dijelaskannya, program KB ini merupakan program nasional dari Presiden mengingat saat ini program KB nyaris tidak terdengar lagi. Dalam program ini sendiri, setiap Kabupaten/Kota di Indonesia diminta untuk membuat sebuah kampung KB setara dengan satu RW.
“Kampung KB ini berdasarkan daerah yang miskin, kumuh yang segala-galanya minus, sehingga saat digarap dalam satu tahun bersama lintas sektor dapat meningkatkan kualitas hidup mereka,” jelasnya.
Dirinya juga menerangkan, pihaknya akan menyiapkan petugas KB di kampung tersebut untuk memberikan orientasi dan pengetahuan baik remaja, anak-anak, dan juga lansia. Dirinya juga menambahkan, untuk meningkatkan ekonomi kampung tersebut pemerintah pusat juga akan memberikan bantuan seperti PSKS, dan lain sebagainya.
“Menteri PMK juga telah memanggil sekjen untuk bekerja sama mengatasi permasalahan KB serta menyumbang untuk setiap kegiatan yang berkaitan. Selain itu, Kementeria Desa juga mengingatkan bahwa tidak seluruh Anggaran Dana Desa (ADD) tetapi juga boleh non infrastruktur,” terangnya.
Nantinya, lanjut Ary, piihaknya akan melakukan evaluasi setiap triwulannya, jika program KB tersebut tidak bergerak maka akan di introspeksi lebih dalam lagi. “Kita lihat dulu satu tahun ini. Komitmen bupati dan walikota juga bersemangat untuk mendukung program tersebut,” ujarnya.
Sementara itu, Sekda Sumsel, Mukti Sulaiman menambahkan, kegiatan sosialisasi dan serah jabatan ini hanya sekedar ceremonial. “Untuk SK Kepala BKKBN ini sendiri sudah dikeluarkan kepala BKKBN Pusat,” katanya.
Dijelaskannya, tugas BKKBN ini sendiri hampir sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) yakni mendata setiap kependudukan. Namun, untuk BKKBN sendiri difokuskan bagaimana cara menekan tingkat kelahiran serta berbicara kebijakan.
“Kalau Disdukcapil untuk pendataan kependudukan, pembuatan akta kelahiran, perkawinan dan lain sebagainya,” katanya.
Menurutnya, program KB di Sumsel sudah cukup berhasil, namun memang untuk daerah tertentu masih dinilai kurang. Seperti Gumay Talang, Lahat. Dipilihnya kampung KB tersebut berdasarkan tingkat kelahiran yang tinggi serta di daerah yang tergolong dalam kantong-kantong kemuiskinan Kabupaten.
Hal ini disinyalir juga disebabkan karena, akses jalan kurang, listrik tidak ada, air bersih belum, mata pencarian minim, dan lain sebagainya. “Kami berharap dengan adanya kampung KB ini maka dapat menekan tingkat kelahiran,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Mukti, pihaknya juga akan menyiapkan fasilitas di Puskesmas jika ada yang ingin pasang Spiral dan lain sebagainya, serta akan memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum
“Ya, kalau bisa perkawinan muda dihindari. Kalau bisa diatas 22 tahun untuk wanta, dan 25 tahun untuk pria sehingga jangka produksinya lebih pendek,” tandasnya. (sofuan)