Halosumsel –
Kepala Badan Keuangan dan Pengelola Aset Daerah Provinsi Sumsel, Laonma PL Tobing. mengaku memang sudah menerima laporan sebanyak 3.992 guru honor belum menerima haknya beberapa bulan ini.
Menanggapi permasalahan Tersebut Tobing megatakan,” guru honor yang tercatat itu masih mengantongi SK dari pemerintah kabupaten/kota di Sumsel. Karena saat ini pengalihan guru dan asset SMA/SMK sudah ditangan Pemprov Sumsel, maka honorer yang ada didalamnya juga seharusnya mengantongi SK dari provinsi.” jelas pria yang akrab disapa Tobing ini
Tobing mengakui, pihaknya telah meminta kepada Dinas Pendidikan Sumsel untuk segera menerbitkan SK bagi para honorer tersebut. “Untuk hak (honor) tenaga pengajar honorer itu harus segera dibayarkan. Sejak Januari hingga Maret ini. Apalagi mereka sudah bekerja dan butuh honor untuk menunjang kehidupannya,” ungkapnya
Adapun dana yang dipakai untuk pembayaran honor mereka, kata dia, menggunakan dana PSG (program sekolah gratis) milik Pemprov Sumsel, bukan menggunakan dana BOS (bantuan operasional sekolah).
“Disdik Sumsel harus meminta kepada sekolah-sekolah atas pernyataannya bahwa guru honorer itu benar telah mengajar dan bekerja. Dilengkapi dengan absensi. Lalu Disdik merekap, dan menyerahkannya kepada BPKAD. Lalu kami akan segera mentransfernya agar guru honorer ini menerima haknya segera,” terangnya.
Tobing menjelaskan, setelah membayar 3.992 honor bagi guru honorer, Disdik Sumsel harus segera melakukan evaluasi ke masing-masing sekolah. Apabila dalam satu sekolah, kelebihan guru honor maka bisa dialihkan ke sekolah lain. Namun jika memang benar kelebihan dan guru-guru honor di semua sekolah sudah cukup, maka Disdik Sumsel harus memutuskan untuk mengurangi atau memotong jumlah guru honorer ini.
“Dibayar dulu, lalu langsung evaluasi. Setelah evaluasi ini, Disdik Sumsel harus segera melakukan pengangkatan dan mengeluarkan SK bagi guru-guru honorer ini. Dengan dikeluarkannya SK, maka hak guru-guru ini tidak lagi tertunda bayar,” tandasnya (sofuan)