*WTP Tolak Ukur Keberhasilan Pengelolaan Keuangan
Halosumsel.com – Kabupaten Lahat, merupakan salah satu daerah yang tercepat kedua dari seluruh Kabupaten/Kota se-Indonesia dalam hal penyusunan anggaran untuk 2016 mendatang. Hal ini terbukti dengan diraihnya penghargaan oleh Bupati Lahat H Saifudin Aswari Rivai beberapa waktu lalu di Kemenkeu RI di Jakarta.
Dengan demikian, semua item kegiatan anggaran yang termasuk dalam rencana anggaran kerja (RKA) yang sduah ditetapkan menjadi DIPA Kabupaten Lahat untuk 2016 mendatang, akan diserahkan kepada sebanyak 10 badan, 18 dinas, 6 kantor, 12 bagian, dan 22 kecamatan yang ada di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Lahat. Dengan jumlah kegiatan sebanyak 4.267 item kegiatan melalui total anggaran Rp 1.978.841.570.835.
”Setelah DIPA ini diterima oleh semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada, maka harus segera direalisasiikan,” pinta Bupati Lahat, melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Lahat Nasrun Aswari SE MM, usai menyerahkan DIPA secara simbolis di Gedung Pertemuan Pemda Lahat, Selasa (29/12).
Selanjutnya, dalam realisasinya sendiri, DIPA tersebut harus ditangani oleh petugas yang memang benar benar ssngat memahami tentang pengelolaan keuangan, serta dapat bertanggung jawab penuh terhadap laporan yang akan diserahkan kepihak dinas pendapatan pengelolaan dan keuangan daerah (PPKAD).
”Kami sudah sarankan kepada pihak PPKAD untuk menempatkan sejumlah petugas yang akan siap malayani semua laporan SKPD,” jelas Nasrun.
Kedepan, sambung mantan Kepala BKD dan Diklat Lahat ini. Pemerintah akan mengawasi secara kontinew semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah pada setiap SKPD yang ada di lingkungan Pemda Lahat. Bahkan, jika ditemukan adanya pegawai yang tidak serius dalam pengerjakan tugasnya. Maka akan segera dimutasi.
”Simple saja, kalau memang SKPD merasa tidak mampu mengerjakan program sesuai DIPA, kita mutasi saja, dan kita ganti dengan yang lain,” urai Nasrun.
Nasrun menyebutkan, perolehan penghargaan wajar tanpa pengecualian (WTP) dari pemerintah pusat yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Lahat tahun lalu, merupakan tolak ukur bagi jajaran SKPD yang akan mengelola keuangan kedepanya.
”Kalau kita lambat dan tidak teratur penangan program kegiatan keuangan, maka WTP kedepan akan lewat alias tidak dapat lagi,” tandasnya dihadapan unsur FKPD dan perwakilan puluhan instansi. (Ism).