Halosumsel.com –
Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin menilai Kota Palembang merupakan daerah yang tingkat kumuh lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya di Sumsel. Hal tersebut dikatakannya usai Rapat Penyampaian Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Provinsi Sumsel tahun 2017 di Griya Agung, Selasa (19/1).
“Berdasarkan dari hasil rapat, Kota Palembang masih memiliki data daerah kumuh yang paling tinggi dibandingkan daerah lainnya,” ujarnya.
Namun, lanjut Alex, hal tersebut juga terjadi di daerah lainnya yang berada di luar Sumsel. Pasalnya, hampir setiap ibukota atau kota besar memiliki daerah perkumuhan paling besar mengingat banyaknya penduduk di kota besar tersebut.
“Karena itu, kami berharap hal tersebut dapat diatasi dalam 3 tahun yang akan datang,” tegasnya.
Ditambahkannya, di tiga tahun kedepan, pemerintah pusat telah menargetkan untuk sanitasi 100 persen, distribusi air bersih 100 persen, dan daerah kumuh 0 persen. Dengan target tersebut apakah mungkin Kota Palembang mampu mencapai itu semua.
“Jadi kami berharap dengan adanya rapat arah kebijakan ini maka setiap daerah menyusun rencana agar target nasional tersebut dapat tercapai,” jelasnya.
Menurutnya, meskipun pemerintah pusat menargetkan 3 tahun yang akan datang tepatnya 2019, pihaknya menghimbau agar sebelum target tersebut sudah dapat mencapainya mengingat akan dilaksanakannya Asian Games.
“Kinerja saat ini sudah bagus jika dipertahankan maka dapat mencapai itu semua,” tambahnya.
Terkait dengan adanya nilai merah untuk kemiskinan di Kabupaten/Kota, Alex mengakui bahwa hal tersebut itu fakta. “Upaya yang dilakukan Pemprov salah satunya dengan mengadakan rapat kebijakan ini. Selain itu, Pemerintah kabupaten dan kota juga harus menyusun program dan lain sebagainya agar nilai merah tersebut dapat menjadi hijau.
Sebelumnya, hampir sekitar 1300 hektar Kota Palembang, masih terkategori kumuh. Hal tersebut diketahui berdasarkan pendataan dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya (PUCK) Kota Palembang.
“1300 hektar ini sekitar 40 ribu rumah yang terkategori kumuh, baik berat, sedang maupun ringan,” kata Kepala Dinas PUCK dan Perumahan Kota Palembang, Syaiful, melalui kabid perumahan, Albert Meidianto.
40 ribu rumah kumuh itulah, lanjut Albert yang nantinya akan diperbaiki, bahkan akan diberantas sesuai dengan program pemerintah yakni pemberantasan kawasan kumuh. Dirinya mengakui, pemberantasan kawasan kumuh ini cukup sulit dilakukan karena kebanyakan pemilik lahan tidak menghendaki jika rumah ataupun kawasan mereka disentuh oleh pemerintah. Padahal upaya pemerintah untuk memperbaiki demi rakyat.
“Seharusnya mereka itu jangan lagi tinggal atau pindah dikawasan yang lebih baik, terutama saat ini pemkot telah membangun rusunawa. Pembangunan itu untuk menanggulangi kawasan kumuh di Palembang,” tambahnya.
Untuk menunjang program pemerintah pusat, Albert juga menjelaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) Kota Palembang akan melakukan pembangunan infrastruktur jalan, drainase, dan Mandi Cuci Kakus (MCK). “Dengan itu kami mendukung program pemerintah pusat dalam menyukseskan program pemberantasan kawasan kumuh,” tandasnya. (wik)