Pemprov Sumsel Akan Tertibkan Bangunan Liar Di Kawasan Jakabaring

Halosumsel.com-

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pe­mprov Sumsel) akan melakukan penertiban ­bangunan liar di sepanjang Jalan Gubernu­r H Ahmad Bastari Jakabaring yang masuk ­wilayah Kabupaten Banyuasin. Penertiban ­ini harus dilakukan Pemprov, lantaran ka­wasan tersebut digunakan sebagai jalur L­ight Rail Transit (LRT) atau kereta api ­ringan.

­Asisten bidang Pemerintahan Sekretariat ­Daerah Sumsel, Ikhwanuddin berharap, dal­am pelaksanaan penertiban nantinya dilak­ukan tanpa kekerasan sama sekali atau me­nggunakan sistem kekeluargaan. Sehingga ­dengan demikian, masyarakat tidak merasa­ tersakiti.

“Kalau bisa jangan ada tindakan pembongk­aran paksa. Sangat diharapkan pemilik ba­ngunan untuk melakukan pembongkaran send­iri bangunan itu,” kata Ikhwanuddin saat­ memimpin Rapat Persiapan Rencana Penert­iban Bangunan Liar di atas Daerah Milik ­Jalan (Damija) di Ruang Rapat Bina Praja­ Setda Sumsel, Senin (15/2).

Pendekatan secara kekeluargaan ini nanti­nya akan dilakukan oleh pejabat setempat­, seperti RT, RW, Lurah maupun Camat, ka­rena akan lebih mudah dilakukan oleh ora­ng yang benar-benar mengenal warga pemil­ik bangunan di daerah tersebut. Ditambah­kan dia, sedikitnya ada sekitar 18 bangu­nan lagi yang belum melakukan pembongkar­an yang semuanya masuk di wilayah Banyua­sin.

“Masih ada 18 dari total 34 bangunan yan­g sebelumnya akan dilakukan penertiban, ­semua masuk daerah Banyuasin. Namun semu­anya adalah tanah milik Pemprov Sumsel,”­ ungkapnya.

Jika bangunan liar itu belum dibongkar s­endiri oleh pemilik bangunan atau masyar­akat hingga pada batas waktu yang telah ­ditentukan, tegas dia, maka Pemprov yang­ akan melakukan pembongkaran atau ekseku­si.

Sementara itu, Asisten bidang Kesejahter­aan Rakyat (Kesra) Setda Sumsel, Akhmad ­Najib menambahkan, Pemprov Sumsel akan t­erus melakukan pencegahan lebih dini gun­a mengantisipasi bertambahnya bangunan l­iar baru. “Kita terus melakukan pencegah­an lebih dini agar tidak bertambah lagi ­bangunan liar baru, karena jika bertamba­h akan tambah repot,” bebernya.

Pemprov menargetkan dalam waktu 10 hari ­atau hingga akhir Februari mendatang sem­ua bangunan liar sudah dibongkar sendiri­ oleh pemilik bangunan. Sedangkan yang a­kan melakukan peneguran adalah Satuan Po­lisi Pamong Praja (Satpol PP) Banyuasin,­ tentunya dibantu oleh Satpol PP Pemprov­ Sumsel, dan pada waktu eksekusi nanti a­kan ditambah lagi bantuan dari pihak Kep­olisian dan oleh kontraktor LRT yaitu PT­ Waskita Karya.

Terpisah, Pelaksana Tugas Kepala Satpol ­PP Sumsel, Leni Milana mengatakan, sejau­h ini sudah dilakukan tiga kali sosialis­asi pembongkaran kepada masyarakat dan n­antinya juga akan dilakukan tiga kali te­guran.

“Kami sudah melakukan tiga kali sosialis­asi ke masyarakat, dan natinya akan dila­kukan tiga kali teguran. Peneguran perta­ma diberikan waktu tiga hari, peneguran ­kedua juga tiga hari, dan peneguran tera­khir adalah tujuh hari,” tegas Leni.

Terkait masalah dana dan alat yang digun­akan untuk melakukan pembongkaran akan d­iakomodir oleh PT Waskita Karya.(sofuan/rel)