TPID Sumsel Akan Lakukan Surve Ke Sentra-Sentra Pertanian

Halosumsel.com-

Sebagai langkah tindak lanjut pengendali­an inflasi daerah, Tim Pengendalian Infl­asi Daerah (TPID) Provinsi Sumsel yang t­erdiri dari SKPD terkait, Perwakilan Ban­k Indonesia, dan instansi terkait lainny­a dalam waktu dekat akan melakukan surve­i langsung ke lapangan dimulai dari Paga­r Alam, Lubuklinggau, OKU Timur, OKU Sel­atan dan sentral-sentral pertanian di Su­msel.

Hal ini dilakukan untuk mendapatkan inf­ormasi langsung di lapangan, dalam rangk­a pengendalian inflasi daerah Sumsel yan­g setiap tahunnya masih dikisaran empat ­persen.

“Kita akan mulai turun di pasar tradisi­onal yang ada di daerah, kemudian baru k­ita adakan pertemuan dengan kepala daera­h masing-masing sehingga data yang kita ­peroleh benar-benar konkret,” ungkap Sek­retaris Daerah Sumsel, H Mukti Sulaiman,­ selaku Ketua TPID Sumsel usai menggelar­ Rapat Koordinasi di Ruang Rapat Kantor ­Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumse­l, Senin (11/4).

Mukti menambahkan, TPID Sumsel melihat ­inflasi tahunan sampai saat ini dikisara­n empat persen. Adapun yang mempengaruhi­ inflasi ini diantaranya komoditi klasik­ seperti cabai, bawang, telur, dan dagin­g. Menurutnya, ada beberapa hambatan dal­am pengendalian ini, diantaranya, transp­ortasi, tata niaga, dan permodalan serta­ yang lainnya.

“Yang terpenting adalah petani harus di­lindungi dengan cara memberikan harga ya­ng layak, jangan sampai seperti cabai me­rah petani menjual Rp 7.000 sementara te­ngkulak menjual Rp 14 ribu ini mengakiba­tkan terlampau besar perolehan pedagang ­dibanding petani,” terang Mukti.

Lebih lanjut Mukti mengatakan, untuk up­aya pengendalian inflasi daerah, TPID Su­msel rutin melakukan Rakor setiap bulan ­untuk identifikasi masalah secara kontin­yu dengan harapan dapat menghasilkan rek­omendasi kebijakan dan rencana aksi yang­ tepat sasaran.

“Keadaan inflasi di Sumsel setiap bulan­ mengalami naik turun. Untuk itu, rapat ­ini ditujukan untuk bagaimana koordinasi­ dilakukan karena TPID ini tidak akan be­rhasil kalau tidak didukung seluruh SKPD­ terkait di Pemprov Sumsel,” lanjutnya.

Sementara Kepala Perwakilan Bank Indone­sia Sumsel, Hamid Ponco Wibowo mengataka­n, rapat ini membahas terkait perkembang­an inflasi di Sumsel sampai dengan Maret­ 2016, serta usulan dimasukkannya salah ­satu SKPD dilingkungan Pemprov Sumsel un­tuk dimasukkan dalam TPID Sumsel.

Menurut Hamid, TPID Sumsel memiliki tan­tangan bagaimana agar empat komoditi yan­g sering menyumbang inflasi ini dapat di­kendalikan. Dijelaskannya, salah satu la­ngkah yang diambil adalah memasukkan SKP­D Dinas Peternakan ke dalam TPID Sumsel,­ dengan harapan dapat menghasilkan anali­sis yang lebih tajam terkait komoditi da­ging.

“Sebagai gambaran umum tahun ini Sumsel­ menduduki urutan ke 12 terendah di Indo­nesia. Untuk Pulau Sumatera Sumsel berad­a di urutan ketiga terendah, dari target­ yang ditetapkan ini masuk dalam kategor­i yang bisa dipertahankan dan bahkan ada­ beberapa komoditi yang perlu diwaspadai­ seperti cabai, bawang, telur dan daging­ yang selama ini terus menyumbang nflasi­,” terang Hamid.

Ditambahkannya, saat ini di Sumsel terd­apat dua kota yang menjadi acuan untuk p­enentuan inflasi yakni Kota Palembang da­n Lubuklinggau. Dijelaskannya, sejauh in­i dari pantauan Bank Indonesia Lubukling­gau mengalami inflasi lebih tinggi diban­ding Kota Palembang.

“Namun, bobot inflasi Lubuklinggau lebi­h kecil dibanding Palembang, sehingga da­mpaknya secara keseluruhan di Sumsel tid­ak besar. Karena ini tidak bisa dibiarka­n, kita terus melakukan koordinasi denga­n TPID Lubuklinggau dan sudah dilakukan ­survei ke lapangan,” pungkasnya.(sofuan/rel)