Halosumsel.com-
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly mempersiapkan Uji Kompetensi untuk notaries (UKN) dan digitalisasi akta dan dokumen-dokumen kenotariatan untuk memangkas birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan para notaris.
Yasonna mengatakan, alumni jurusan notariat fakultas hukum dari berbagai kampus semakin hari semakin bertambah. Hal tersebut menyebabkan kompetisi antarnotaris yang berdampak langsaung terhadap kualitas pelayannya sendiri.
Pihaknya akan segera menyusun peraturan dari Kemenkum-HAM untuk landasan hukumnya dulu agar dalam waktu dekat bisa segera diberlakukan.
“Rencananya akan dibuat setiap lima tahun sekali. Jadi nantinya notaris ini seperti pengacara. Selepas lulus kuliah, mereka akan diuji dulu baru setelah lolos uji kompetensi baru bisa diangkat (jadi notaris-red). Saya harap kongres ini juga mendukung itu (uji kompetensi-red),” tuturnya saat Pembukaan Kongres ke-22 Ikatan Notaris Indonesia (INI) di Hotel Novotel Palembang, Kamis (19/5).
Yasonna mengungkapkan, pihaknya pun konsen terhadap penyimpanan berkas akta-akta yang telah dikeluarkan para notaries. Hingga saat ini, para notaries membuat akta dan menyimpan kopiannya dalam bentuk fisik dalam media kertas saja.
Namun kertas, tutur politisi PDI-Perjuangan ini, akan dimakan zaman. Sementara akta yang dikeluarkan notaries akan menjadi dokumen penting yang terus berguna sepanjang zaman terkait legalitas segala produk kenotariatan yang dihasilkannya.
“Kalau ada hardcopy, tentu kita perlu softcopy-nya juga. Softcopy ini berguna apabila mungkin hardcopy-nya rusak, hilang, atau tidak bisa lagi dibaca. Dengan adanya softcopy, seluruh akta dari notaries se-Indonesia pun bisa disimpan di Kemenkum-HAM untuk dokumentasi,” jelasnya.
Memanfaatkan teknologi informasi, harus segera dilakukan untuk mempermudah kelancaran segala sesuatu, termasuk dalam kegiatan kenotariata. Pihaknya pun akan segera mendigitaliasi seluruh kegiatan kenotariatan agar dapat memangkas birokrasi, mengurangi ongkos-ongkos yang tidak diperlukan, dan mengurangi kegaitan face to face antara staf Kemenkum-HAM dengan notaries.
“Jadi nantinya, pemohon atau si pengguna jasa notaries tersebut bisa melihat progress pengajuan dokumen yang mereka kehendaki secara online, dan lebih terbuka,” imbuhnya.
Dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN, dirinya pun mengimbau kepada notaries agar jangan memainkan kontrak dan dokumen yang diperlukan oleh calon investor, terutama investor asing. Dirinya pun mengimbau dalam pembuatan akta, notaris tidak boleh membuatnya secara masal untuk menghindari ketidakpastian hukum.
Hal tersebut bisa mencederai reputasi Indonesia secara umum dan menyebabkan investor kehilangan minat mereka untuk berinvestasi di Indonesia. Pemerintah akan membina dan mengawasi notaries dengan membentuk Majelis Kehormatan Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris yang dibentuk dari unsure notaries itu sendiri.
“Mari gunakan prinsip integritas untuk itu. MKN Jangan segan-segan memberi sanksi kepada notaris yang menyalahgunakan kewenangan dengan melakukan hal yang tidak patut. Kalau notaries melakukan hal tak patut, investor akan tanam modal di negara lain karena kita tidak taat azas yang ada,” katanya.
Gubernur Sumsel H Alex Noerdin menuturkan, pihaknya mendapatkan kormatan karena telah dipercaya menjadi tuan rumah kongres berskala nasional ini. Dirinya berharap kongres berjalan dengan lancar dan tidak muncul keributan.
“Bagi kami tuan rumah banyak keuntungan, ribuan orang datang kesini. Hotel dan wisma penuh, pempek habis, songket diborong, Alhamdulillah.Saya berharao berjalan dengan lancar, tidak ada ribut-ribut, dan tidak ada ikatan notaries tandingan,” harapnya.
Ketua Umum Pengurus Pusat INI Adrian Djuaini mengatakan, kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 4.000 notaris yang ada di Indonesia selama tiga hari 19-21 Mei 2016. Selain akan merumuskan pokok kegiatan penting kenotariatan, kongres ini pun akan menentukan pengurus besar PP INI, dan Dewakn Kehormatan Notaris yang baru periode 206-2019.(sofuan)