PALEMBANG, Halosumsel– Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) secara resmi menghidupkan kembali perannya di Sumatera Selatan dengan melantik Kepengurusan Wilayah yang baru. Pelantikan yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) APHTN-HAN Pusat, Profesor Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., ini berlangsung di Gedung Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (FH UNSRI), Sabtu.
Dalam pernyataannya usai acara, Prof. Bayu menyatakan bahwa pelantikan ini menandai akhir dari masa vakum organisasi di Bumi Sriwijaya. “Hari ini adalah momen yang baik. Setelah sekian lama vakum, asosiasi pengajar hukum tata negara dan administrasi negara di Sumsel kembali hidup dan eksis. Kami dari pusat sangat menyambut positif kebangkitan ini,” ujarnya.
Kepengurusan baru yang diketuai oleh Prof. Dr. Sriwijaya dari UNSRI ini disebutnya sangat inklusif, karena melibatkan para pengajar hukum dari berbagai perguruan tinggi di seluruh wilayah Sumsel. Proses pembentukannya melalui Musyawarah Wilayah (Muswil) yang berjalan dengan sangat lancar.
“Alhamdulillah, musyawarah berjalan solid dan kompak. Pemimpinan dipilih secara aklamasi. Yang membanggakan, komposisi pengurus sangat merepresentasikan keragaman kampus, dengan sekitar 40% anggotanya berasal dari UIN Raden Fatah Palembang. Ini model kolaborasi yang guyub dan sangat baik untuk awal yang mantap,” papar Prof. Bayu.
Lebih lanjut, Guru Besar Hukum Tata Negara ini menegaskan bahwa kehadiran APHTN-HAN Sumsel diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah. “Keahlian di bidang kami sangat terkait langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, sumbangsih yang kami harapkan sangat konkret,” tegasnya.
Beberapa bentuk kontribusi yang dimaksud antara lain:
· Pendampingan Penyusunan Perda: Memberikan asistensi akademik dalam penyusunan dan revisi Peraturan Daerah (Perda).
· Bantuan Hukum: Memberikan pembelaan dan pendampingan hukum bagi masyarakat kurang mampu.
· Tata Kelola SDA: Memberikan kajian dan rekomendasi untuk tata kelola sumber daya alam yang berkeadilan.
· Isu Sosial Kemasyarakatan: Turut serta dalam membahas persoalan kesehatan sosial dan isu strategis lainnya.
Dengan jumlah anggota sekitar 70 orang yang tersebar di berbagai kampus, Prof. Bayu berharap kepengurusan ini dapat menjadi mitra strategis Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan. “Harapan kami, bisa terbangun kolaborasi yang erat dengan pemda untuk bersama-sama memajukan Sumatera Selatan,” imbuhnya.
Dia juga menekankan bahwa dengan terbentuknya kepengurusan Sumsel, jaringan APHTN-HAN di tingkat nasional kini telah lengkap. “Dengan demikian, Sumsel tidak hanya dapat berkontribusi untuk daerahnya sendiri, tetapi juga siap untuk terlibat aktif dalam agenda-agenda pembangunan hukum nasional yang kami galang,” pungkas Prof. Bayu menutup pernyataannya.
Usai dilantik sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Sumatera Selatan, Profesor Dr. Iza Rumesten, S.H., M.H., menyatakan kesiapannya untuk segera bekerja. Langkah pertama yang akan dilakukannya adalah mengadakan rapat kerja untuk menyusun strategi menjawab tantangan dari Gubernur Sumsel.
“Kami belum dapat berkomentar banyak karena setelah ini akan melakukan rapat kerja. Ada semacam PR dari Gubernur, yaitu bagaimana kami bisa bermitra dengan Pemerintah Provinsi Sumsel untuk memberikan bantuan hukum gratis,” ujar Prof. Iza usai pelantikan di Gedung FH UNSRI, Sabtu.
Namun, Prof. Iza menegaskan bahwa kontribusi asosiasi yang dipimpinnya tidak hanya terbatas pada bantuan hukum. Ia menyatakan komitmennya untuk melaksanakan program-program turunan dari pusat dengan pendekatan akademik yang kuat.
“Tapi bukan cuma itu. Kebijakan-kebijakan turunan dari pimpinan pusat APHTN-HAN juga akan kami lakukan di tingkat komunitas, tetapi arahnya lebih bersifat akademik,” jelasnya.
Beberapa program prioritas yang akan dijalankan mencakup:
· Mengkaji Kebijakan Pemerintah: Memberikan analisis dan kritik konstruktif terhadap berbagai kebijakan pemerintah daerah.
· Produksi Karya Ilmiah: Menginisiasi penulisan buku dan prosiding konferensi untuk pengembangan ilmu hukum.
· Diskusi dan Seminar: Mengadakan seminar ilmiah sebagai wadah diseminasi pengetahuan dan diskusi publik.
Mengenai infrastruktur organisasi, Prof. Iza mengakui bahwa kepengurusan yang baru terbentuk ini masih dalam proses consolidasi. “Untuk sekretariat permanen kami sedang mencari. Saat ini, kami akan segera membuat website dan hotline sebagai langkah awal. Untuk kantor fisik, kami belum memilikinya karena memang baru terbentuk,” pungkasnya.
Dengan fokus pada kontribusi akademik dan pelayanan bantuan hukum, kepemimpinan Prof. Iza diharapkan dapat membawa APHTN-HAN Sumsel menjadi mitra strategis bagi pemerintah dan masyarakat.
Sofuan