Palembang, Halosumsel– Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Chairul S. Matdiah, akhirnya angkat bicara terkait ramainya isu rencana pengadaan mobil dinas senilai Rp4,94 miliar dan pakaian dinas Gubernur serta Wakil Gubernur Sumsel sebesar Rp3 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) TA 2026. Ia menegaskan bahwa angka-angka yang beredar tersebut masih bersifat pagu anggaran atau batas tertinggi belanja.
“Masyarakat perlu memahami bahwa angka Rp4,94 miliar dan Rp3 miliar itu adalah plafon tertinggi (pagu). Dalam praktiknya, realisasi belanja seringkali jauh di bawah angka tersebut,” ujar Chairul saat memberikan keterangan kepada wartawan, Kamis (16/4/2026).
Chairul menjelaskan, dalam sistem keuangan daerah, tidak semua dana yang dianggarkan harus dihabiskan. Jika dalam proses pengadaan barang dan jasa ditemukan harga yang lebih kompetitif atau terjadi efisiensi, maka sisa dana tersebut tidak boleh digunakan untuk hal lain secara sembarangan.
“Mungkin saja realisasinya nanti tidak sampai Rp1 miliar, dan sisa dari realisasi itu akan kembali ke kas daerah dan tercatat sebagai SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran). Jadi, pemerintah tidak lantas menghabiskan uang negara hanya karena pagunya besar,” tambahnya.
Menanggapi reaksi publik yang mulai beragam, Chairul mengimbau agar warga tidak terburu-buru mengambil kesimpulan negatif. Ia menekankan pentingnya melihat fungsi penganggaran sebagai bentuk transparansi awal, bukan hasil akhir.
“Kami minta masyarakat tidak langsung men-judge atau beranggapan negatif. Pengadaan ini juga tentu mempertimbangkan kelayakan sarana penunjang kinerja kepala daerah. Mari kita awasi agar realisasinya nanti benar-benar efisien dan sesuai kebutuhan di lapangan,” ujar anggota Komisi I DPRD Sumsel itu.
Chairul juga memaparkan sejumlah poin pertimbangan positif. Menurutnya, pengadaan mobil dinas baru merupakan langkah untuk memastikan kelancaran koordinasi di lapangan. Mengingat luas wilayah Sumatera Selatan yang mencakup 17 kabupaten/kota, kendaraan operasional yang prima sangat dibutuhkan. Selain itu, kendaraan yang sudah berusia tua cenderung memiliki biaya perawatan yang membengkak, sehingga pengadaan unit baru justru bisa meminimalisir pengeluaran rutin untuk perbaikan.
Sementara terkait anggaran pakaian dinas pimpinan daerah, ia memandang hal ini sebagai bagian dari protokoler dan representasi kewibawaan Provinsi Sumatera Selatan.
“Gubernur adalah wajah dari Sumsel. Dalam berbagai acara kenegaraan, pertemuan internasional, maupun kunjungan resmi, penampilan yang rapi dan sesuai standar protokoler sangat penting untuk menjaga citra daerah,” ujar politisi Partai Demokrat itu.
Chairul menambahkan, anggaran tersebut tentu sudah disusun berdasarkan standarisasi harga satuan wilayah dan frekuensi kegiatan yang sangat padat sepanjang tahun anggaran. Ia menegaskan, selama proses pengadaannya dilakukan secara transparan (e-katalog) dan sesuai prosedur hukum yang berlaku, maka tidak ada alasan untuk menghambatnya.
“Kami di Komisi I melihat ini sebagai bagian dari kebutuhan penunjang kinerja. Yang paling utama adalah bagaimana fasilitas tersebut nantinya berkorelasi langsung dengan peningkatan kualitas layanan publik dan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat,” tegasnya.
Chairul S. Matdiah menekankan bahwa DPRD akan tetap menjalankan fungsi pengawasan agar penggunaan anggaran tersebut tetap akuntabel. Namun secara prinsip, dukungan diberikan demi menunjang produktivitas eksekutif dalam membangun Sumatera Selatan yang lebih maju.
Rel