Palembang,Halosumsel- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mengungkapkan potensi kecurangan yang mungkin terjadi dalam pemungutan suara Pilkada serentak pada 27 November 2024.
Ketua Bawaslu Sumsel, Kurniawan, menyatakan bahwa meskipun upaya pengawasan sudah maksimal, tetap ada kemungkinan pelanggaran yang terjadi, baik di tempat pemungutan suara (TPS) di daerah perkotaan maupun di pedesaan.
Kurniawan mengungkapkan, dengan berkaca pada pengalaman Pemilu 2024 yang baru saja berlangsung pada 24 Februari lalu, sejumlah TPS yang rawan terjadinya pelanggaran ditemukan di berbagai wilayah di Sumsel.
“Pastinya, kami akan merilis potensi TPS rawan yang hampir merata di setiap kabupaten/kota di Sumsel,” ujar Kurniawan dalam konferensi pers pada Senin, 25 November 2024.
Menurut Kurniawan, TPS rawan pelanggaran itu dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yang meliputi pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali hingga kekurangan surat suara.
“Ada beberapa hal yang perlu diwaspadai, seperti pemilih yang nyoblos lebih dari sekali atau kekurangan logistik pemilu, seperti surat suara yang tidak mencukupi,” tambahnya.
Bawaslu Sumsel akan memetakan seluruh potensi TPS rawan dan melakukan pengawasan ketat untuk menghindari terjadinya pelanggaran.
Kurniawan juga mengingatkan bahwa potensi pelanggaran ini tidak hanya terjadi di daerah pelosok, tetapi juga di kota-kota besar, termasuk di perkotaan.
“Tidak hanya di pelosok, di perkotaan juga sering terjadi pelanggaran. Jadi, tidak bisa dipastikan, bisa saja di perkotaan yang lebih sering terjadi. Hal ini akan menjadi perhatian kami,” ungkapnya.
Dengan adanya ancaman kecurangan yang bisa terjadi di berbagai wilayah, Bawaslu Sumsel berencana untuk merilis data terkait TPS rawan pada beberapa hari mendatang agar masyarakat dan pengawas pemilu bisa lebih waspada.
Upaya pencegahan pelanggaran tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap jalannya Pilkada.
Selain mengungkapkan potensi kecurangan, Kurniawan juga menegaskan pentingnya menjaga ketertiban selama masa tenang kampanye.
Masa tenang, yang dimulai sebelum hari pemungutan suara, adalah waktu di mana seluruh aktivitas kampanye harus dihentikan.
Oleh karena itu, Bawaslu Sumsel telah memberikan imbauan kepada pasangan calon (paslon) dan tim sukses untuk tidak melakukan kampanye di media atau di tempat umum. “Masa tenang sudah kita sampaikan himbauan kepada paslon untuk tidak ada aktivitas kampanye, termasuk di media. Jika ada yang melanggar, kami tidak segan-segan untuk menindaklanjutinya sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Kurniawan.
Pelanggaran di masa tenang bisa berpotensi merusak integritas pemilu dan memberikan keuntungan tidak adil bagi salah satu paslon.
Pilihan Gubernur Sumatera Selatan (Pilgub Sumsel) 2024 akan diikuti oleh 6.382.739 pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Sebanyak 13.206 TPS akan tersebar di 3.249 desa/kelurahan di 241 kecamatan di 17 kabupaten/kota di Sumsel. Pemilu ini juga mencatatkan adanya pemilih yang melakukan pemindahan tempat memilih, baik yang pindah masuk maupun keluar dari daerah tertentu.
Tercatat ada 7.056 pemilih yang pindah masuk ke wilayah Sumsel, dengan rincian 4.590 pemilih laki-laki dan 2.466 pemilih perempuan. Pemilih pindah ini tersebar di 1.911 TPS di 988 desa/kelurahan. Kota Palembang menjadi wilayah dengan jumlah pemilih pindahan terbanyak, yaitu 1.157 pemilih. Sementara itu, ada 7.136 pemilih yang melakukan pemindahan keluar, dengan 4.612 pemilih laki-laki dan 2.524 pemilih perempuan.
Proses pemindahan ini berlangsung di 3.895 TPS di 1.728 desa/kelurahan, dengan Kota Palembang menjadi wilayah dengan jumlah pemilih pindahan terbanyak, yakni 1.639 pemilih. Pada Pilgub Sumsel 2024, terdapat tiga pasangan calon yang akan bertarung memperebutkan kursi gubernur. Pasangan pertama adalah Herman Deru-Cik Ujang (HDCU), yang diusung oleh partai NasDem, Demokrat, PKS, Perindo, PSI, dan PBB.
Pasangan kedua adalah Eddy Santana Putra-Riezky Aprilia (ERA), yang diusung oleh PDIP. Pasangan ketiga adalah Mawardi Yahya-RA Anita Noeringhati (MATAHATI), yang didukung oleh partai Gerindra, Golkar, PAN, PKB, PPP, PKN, serta sejumlah partai non-anggota DPRD Sumsel.
Ketiga pasangan calon ini akan berlomba meraih dukungan terbanyak dari masyarakat Sumsel, dan Bawaslu berjanji akan mengawasi setiap tahapan Pilkada agar proses pemilihan berjalan dengan adil dan transparan.
Dengan segala potensi kecurangan yang bisa terjadi, Bawaslu Sumsel memastikan akan terus melakukan pengawasan ketat untuk menjamin integritas Pilkada 2024. Upaya ini sangat penting untuk memastikan bahwa suara rakyat benar-benar dihargai dan tidak tercemar oleh praktik-praktik kecurangan. (Adv)