Banyuasin, HS-
Rapat Paripurna Penyampaian hasil Pembehasan Komisi-komisi dan Pengambilan Keputusan Terhadap Raperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2018 berjalan cukup menegangkan dan alot.
Pasalnya ada satu dinas yang tidak disebutkan LPJ saat laporan dari komisi IV dengan alasan belum menyampaikan laporan secara rinci.
Hal ini membuat DPRD Banyuasin Budi Santoso sempat intruksi sebelum disahkan oleh Ketua DPRD Banyuasin.
Menurutnya, sangat tidak layak jika ada satu dinas yang tidak disebutkan laporannya, yaitu Dinas Kesehatan.
“Sebagai wakil rakyat kami harus tahu rakyat juga harus tahu, besarnya anggaran Dinkes tersebut dan berupa jumlah yang dikeluarkan,” kata dia.
Kemudiam ada dua DPRD lagi yang memiliki pendapat yang sama, jika tidak ada laporan sedikitpun dari Dinkes maka Paripurna ini mesti ditunda.
Sementara itu, Ketua DPRD Banyuasin Irian Setiawan yang menyetujui hal tersebut mengatakan, usai diskor dan rapat kecil. Akhirnya koordinator komisi IV selaku Waki Ketua DPRD Heriyadi membacakan secara singkat, dana yang diterima Dinkes.
“Dana keluar dan sisa dari kertas yang berkisar Rp200 miliar lebih, dan masih ada sisanya Rp18 Miliar,” tegas dia.
Sementara itu, Bupati Banyuasin H Askolani SH MH beserta Wakil Bupati Slamet Somosentono SH ikut geram dengan kejadian tersebut.
Dia mengaku akan segera memanggil pihak Dinkes yang kurang koperatif dalam menyampaikan laporannya dan akan mengevaluasinya.
“Sekarang ini mereka lagi Dinas Luar,” singkat dia. Dodi