Halosumsel.com-
Tinggal beberapa hari saja untuk melangkahkan kaki ke pergantian tahun dari 2015 menuju ke 2016. Hanya saja, ternyata realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Sumsel masih rendah.
Berdasarkan data yang ada di BPKAD Provinsi Sumsel, penyerapan APBD di Sumsel masih berada jauh dari 100 persen. Tepatnya baru mencapai 82,4 persen per 23 Desember 2015. “Iya memang masih belum terserap keseluruhan. Masih banyak yang belum terserap,” ucap Kepala BPKAD Provinsi Sumsel, Laonma PL Tobing, ditemui di Griya Agung Palembang, Selasa (29/12)
Ia menjelaskan, APBD Sumsel tahun ini sebesar Rp6,4 triliun. Sementara dari total penyerapan baru sebanyak 82,4 persen. Adapun SKPD yang paling banyak belum melakukan penyerapan anggaran yakni dari Dinas Pekerjaan Umum. Baik dari PU Bina Marga, PU Cipta Karya dan PU Pengairan.
“Memang paling banyak dari PU. Karena banyak proyek yang belum dibayarkan atau dilunasi,” tukasnya.
Tobing menjelaskan, perlu adanya percepatan pelaksanaan program atau kegiatan mulai dari awal tahun anggaran. Hal itu sebagai bentuk antisipasi agar penyerapan di awal tahun dapat ditingkatkan.
Langkah-langkahnya, yakni mulai pra lelang proyek-proyek dan kegiatan di 2016 lebih awal di triwulan IV 2015, sehingga berbagai kegiatan pembangunan sudah mulai efektif pada Januari 2016. Lalu meningkatkan langkah monitoring dan evaluasi pelaksanaan belanja pemerintah 2016.
Termasuk meningkatkan koordinasi dengan segenap jajaran pemerintah yang ada di daerah, khususnya terkait pelaksanaan dan pencairan anggaran. Terdapat beberapa upaya yang perlu dilakukan pada 2016 dalam meningkatkan kualitas belanja.
“Administratif, prosedural, dan birokrasi harus segera diselesaikan, sehingga program-program pemerintah dapat berjalan segera dan rakyat dapat merasakan manfaat program tersebut tanpa menunggu lebih lama,” jelas Tobing.
Ditambahkan Gubernur Sumsel H Alex Noerdin, dirinya meminta kepada setiap SKPD ataupun Pemkab/Pemkot untuk meningkatkan kualitas belanja APBD dengan memastikan alokasi anggaran benar-benar dimanfaatkan untuk program-program dan kegiatan-kegiatan yang memiliki nilai tambah yang besar bagi masyarakat.
“Agar APBD dapat disahkan tepat waktu, sehingga dapat segera dilaksanakan tanpa kendala administratif, prosedural atau birokrasi,” ungkapnya.
Alex mengatakan, rendahnya serapan anggaran tersebut disebabkan karena kebiasaan SKPD menumpuk kegiatan diakhir tahun sehingga berpotensi bagi masyarakat tidak merasakan dampak pembangunan secara maksimal.
“Di akhir tahun ini, kita sangat menyesalkan realisasi penyerapan anggaran APBD tahun 2015 di Sumsel kenapa masih saja rendah, ini akan menjadi evaluasi kita bersama ditahun berikutnya,” kata Alex.
Realisasi yang rendah, kata dia, membuat beberapa SKPD harus bekerja terburu-buru jelang akhir tahun. “Tapi kalau kerjanya buru-buru demi optimaliasi penyerapan, takutnya malah jadi salah, segala keperluan anggaran yang keluarkan itu tentu harus dengan prinsip kehati-hatian,” ungkap dia.
Menurut dia, kinerja SKPD dalam mengelola anggaran belum maksimal. karena tidak mampu merealisasikan pembangunan dengan menggunakan anggaran yang tersedia. Oleh karena itu, kata Alex, rendahnya realisasi penyerapan anggaran APBD tahun 2015 merupakan kelemahan pemerintah di Sumsel yang mesti dievaluasi.
Kedepannya pada 2016 nanti pihaknya telah melakukan berbagai upaya percepatan serapan, salah satunya dengan menyegerakan proses tender di Desember sehingga pengerjaan bisa mulai dilangsungkan per 1 Januari. “Penyebab belum teralisasi penyerapan secara keseluruhan lantaran pengerjaan terkendala oleh persoalan lahan yang belum bebas. Kita pun sudah berikan peringatan dan teguran kepada SKPD dan instansi bersangkutan,” tandasnya. (ani)