Halosumsel.com-
Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) untuk mengintegrasikan program berobat gratis dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada 2017 mendatang akan berimbas terhadap jumlah penduduk yang tercover. Pemprov memastikan, pasca bergabungnya program berobat gratis dengan BPJS , maka penduduk Sumsel yang terjamin akan jauh menurun drastis hingga mencapai 75 persen.
“Dengan digabungnya berobat gratis dan BPJS maka pemprov diwajibkan membayar premi sebesar 5 kali lipat dari sebelumnya, dari cuma perbulan Rp5 ribu menjadi Rp25 ribu, tentu ini akan membuat alokasi anggaran program ini jadi terbatas,”kata Trisna saat ditemui usai menghadiri rapat evaluasi pendistribusian kartu indonesia sehat (KIS) BPJS Kesehatan yang digelar diballroom Horison Ultima Palembang, Senin (7/12).
Trisna mengungkapkan, besaran anggaran yang ditetapkan untuk melayani penduduk dalam program gratis setiap tahunnya mencapai Rp220 miliar. Jumlah tersebut selalu bertahan setiap tahun sementara beban alokasi dipastikan meningkat setelah bergabung BPJS.
“Dari total anggaran itu sebelumnya sanggup mengcover 4 juta penduduk maka bisa dipastikan akan menyusut tinggal 1 juta penduduk yang masih terlayani,”bebernya.
Meski diakuinya program berobat gratis masih diperlukan banyak penduduk, namun kata Trisna, pemprov akan tetap bertumpu pada besaran alokasi anggaran berobat gratis yang ditetapkan. “Jadi integrasi ke BPJS cuma sebatas seberapa mampu keuangan pemprov, kalau anggarannya cukup, tentu berapa pun penduduk yang sanggup akan kita intergasi,”tukasnya.
Saat ini, dalam persiapan penggabungan kedua program jaminan itu, pihaknya juga tengah melakukan sinkronisasi seluruh data-data penerima program gratis di seluruh Sumsel dengan BPJS.
Sementara itu Kepala BPJS Divre III, Fachrurazi menambahkan dalam persiapan bergabungnya peserta berobat gratis dengan BPJS, saat ini pihaknya juga sedang mengevaluasi pendistribusian kartu indonesia sehat (KIS) yang tengah dicanangkan oleh Pemerintah Presiden RI, Joko Widodo.
Menurutnya, secara keselurhan penyaluran KIS di Sumsel baru mencapai 52 persen dengan sebaran diseluruh Kabupaten Kota.
“Tentu dengan tenggat waktu penyelesaian 15 Desember 2015 nanti, jumlah tersebut tergolong rapor merah, tapi secara keseluruhan kita masih mengapresiasi upaya pemerintah daerah karena capaian 52 persen ini sudah termasuk nomor 2 tertinggi nasional,”jelasnya.
Meski diakui dia, dalam upaya pendistribusian kartu KIS banyak kendala yang dihadapi petugas, namun pihaknya berharap para pemangku kepentingan di pemerintah daerah dapat bekerja keras supaya pendistribusian kartu KIS di Sumsel selesai dari target yang ditentukan.
“Untuk itu kita gelar upaya ini, kita harap kartu KIS bisa segera sampai ke tangan masyarakat supaya bisa langsung dimanfaatkan,”pungkasnya (Ahmad B)