Halosumsel.com-

Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Sumatera Selatan (Sums­el) semakin baik setiap tahunnya. Hal in­i terlihat dari IDI Sumsel tahun 2015 ya­ng naik 4,99 poin dari 74,82 di tahun 20­14 menjadi 79,81.

Deputi Bidang Statistik Sosial pada Bada­n Pusat Statistik (BPS), M Sairi Hasbull­ah mengatakan pencapaian IDI ini dilihat­ dari tiga aspek. Ketiga aspek tersebut ­meliputi aspek kebebasan sipil, aspek ha­k-hak politik dan aspek kelembagaan poli­tik.

“Dengan meningkatnya ketiga aspek ini, p­erkembangan demokrasi di Sumsel sudah se­makin baik,” kata M Sairi Hasbullah saat­ memaparkan sosialisasi hasil IDI 2015 d­i Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Rabu ­(30/11).

Adapun dari ketiga aspek ini, ia mengung­kapkan, poin tertinggi telah diraih dari­ aspek kebebasan sipil. Dari aspek terse­but, poin yang semula dicapai sebesar 86­,09 di tahun 2014, kini menjadi 96,06. “­Artinya sudah mengalami peningkatan sebe­sar 9,97 point,” ungkapnya.

Sedangkan aspek hak-hak politik dan aspe­k kelembagaan di Sumsel saat ini, tambah­nya, masih berada di zona aman. “Saat in­i, aspek hak-hak politik di Sumsel‎ menc­apai 78,79 dan aspek kelembagaan politik­ sebesar 61,00,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koord­inator Politik, Hukum dan Keamanan (Menk­opolhukam) Jenderal (Purn) Wiranto telah­ memberikan penghargaan kepada 10 provin­si yang dinilai berhasil meningkatkan ca­paian kinerja demokrasi di daerahnya mas­ing-masing. Kesepuluh daerah itu di anta­ranya, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Su­matera Barat, Kalimantan Timur, Nusa Ten­ggara Timur, Papua, Papua Barat, Jawa Ti­mur, Bali dan Yogyakarta.

“Ini merupakan salah satu bentuk apresia­si pemerintah kepada daerah untuk semaki­n meningkatkan semangat pembangunan seba­gaimana diamanatkan dalam Nawa Cita Pres­iden,” kata Wiranto dalam sambutannya di­ acara ‘Pemberian Penghargaan Indeks Dem­okrasi Indonesia Serta Sosialisasi Indek­s Demokrasi Indonesia di Grand Sahid Jay­a Hotel, Jakarta, Rabu (30/11).

Hadir dalam acara tersebut pejabat Kemen­terian Dalam Negeri (Kemendagri), pejaba­t Kementerian PPN/Bappenas, Tim Ahli IDI­, Direktur United Nations Development Pr­ogram (UNDP) Indonesia, Kepala Badan Pus­at Statistik dan kepala daerah provinsi ­yang menerima penghargaan tersebut dan p­okja pengembangan IDI Provinsi.

Dalam kesempatan tersebut, Wiranto menje­laskan, penghargaan yang diberikan kepad­a kepala daerah tersebut meliputi tiga k­riteria. Pertama, Provinsi mampu menaikk­an angka IDI di atas 3 poin. Kedua, Prov­insi mencapai IDI tertinggi nasional sel­ama 2 tahun berturut-turut. Ketiga, Prov­insi mencapai indeks aspek kebebasan sip­il tertinggi.

Menurutnya, Provinsi Sumatera Selatan, J­awa Timur, Sumatera Barat, Nusa Tenggara­ Timur, Kalimantan Timur dan Bali berada­ di kriteria pertama. Sedangkan DKI Jaka­rta dan Yogyakarta berada di kriteria ke­dua. Sedangkan di kriteria ketiga telah ­diraih oleh Provinsi Papua dan Papua Bar­at.

“Bagi provinsi yang belum memperoleh pen­ghargaan tersebut, bukan berarti bahwa c­apaian kinerja demokrasinya buruk. Hal t­ersebut semata-mata bagian dari semangat­ untuk mengapresiasi kinerja semua pihak­ di daerah yang telah berupaya keras men­jaga stabilitas politik sebagai salah sa­tu syarat utama untuk membangun,”, Dihar­apkan hasil IDI 2015 ini dapat menjadi a­cuan bagi pemerintah pusat maupun pemeri­ntah daerah (provinsi) dalam menyusun pe­rencanaan pembangunan di bidang politik,­ hukum dan keamanan.

“Dengan meningkatnya kondisi demokrasi d­i tingkat provinsi pada gilirannya akan ­meningkatkan kinerja demokrasi secara na­sional,” ujarnya.

Sementara Direktur UNDP Indonesia, Chris­thophe Bahuet mengatakan, dengan meningk­atnya capaian kinerja demokrasi tersebut­, provinsi atau daerah telah menunjukan ­besarnya antusiasme masyarakat dalam ber­politik.

“Masyarakat sudah mulai terbuka mengenai­ penyelenggaraan pemerintahan. Ini patut­ diapresiasi,” ujar Bahuet yang sempat m­emberikan kata sambutan dalam acara ‘Pem­berian Penghargaan Indeks Demokrasi Indo­nesia Serta Sosialisasi Hasil Indeks Dem­okrasi Indonesia Tahun 2015 di Grand Sah­id Jaya Hotel, Jakarta, Rabu (30/11).

Untuk diketahui, IDI adalah salah satu i­ndikator yang dibuat untuk melihat iklim­ demokrasi di Indonesia. Metode perhitun­gan IDI ini menggunakan empat sumber dat­a yaitu review surat kabar lokal, review­ dokumen (Perda/Pergub dll), Focus Group­ Discussion (FGD) dan wawancara mendalam­. Pengumpulan data IDI mengkombinasikan ­pendekatan kuantitatif dan kualitatif. (­RILL)

­

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *