Halosumsel-
Dalam rangka memberi sosialisasi terhadap Undangundang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pa|embang menggelar acara Focus Grup Discussion (FGD) “Kupas tuntas UU no. 7 tahun 2017“. Acara yang digelar di hotel swarna dwipa ini dibuka Iangsung oleh Walikota Pa|embang H. Harnojoyo, Selasa (29/8).
FGD ini dihadiri komisioner KPU RI llham Saputra dan Direktur Eksekutif Perludem titi Anggraini sebagai narasumber, yang diikuti oleh Partai Politik di Kota Pa|embang, dan KPU Kabupaten Kota di Sumatera Selatan.
Walikota Pa|embang H. Harnojoyo mengatakan acara FGD ini merupakan langkah yang baik yang dilakukan KPU Kota Palembang.
“Seperti diketahui UU nomor 7 tahun 2017 ini baru saja disahkan padatangga|16 agustus yang Ialu, dan banyak mengalami perubahan dari UU pemilu sebelumnya, maka dari itu acaa ini sangat baik, kami sangat mengapresiasi KPU Kota Palembang sebagai penyelenggara, semoga melalui FGD ini semua pihak terkait bisa memahami secara detail isi dari undangundang tersebut dan bisa diterapkan secara baik” Ungkap Harnojoyo. .
Sementara itu Ketua KPU Kota Palembang Syarifudin menjelaskan, acara FGD ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi dan mendiskusikan isi dari undang-undang yang dimaksud. .
“Hari ini kita akan kupas tuntas isi dari undangundang no 7 tahun 2017 ini, dengan menghadirkan Iangsung narasumber komisioner KPU RI dan Direktur Eksekutif Perludem, diharapkan semua peserta dapat memahami dan menerapkan undang-undang tersebut, sehingga proses pilkada dan pemilu berjalan Iancar” Terang Syarifudin.
Sementara ltu Ketua KPU Kota Palembang Syarifudin menjelaskan, acara FGD ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi dan mendiskuslkan isi dari undang-undang yang dimaksud. .
“Hari ini kita akan kupas tuntas isl darl undangundang no 7 tahun 2017 lnl, dengan menghadirkan langsung narasumber komisioner KPU Rl dan Direktur Eksekutif Perludem, dlharapkan semua peserta dapat memahami dan menerapkan undang-undang tersebut, sehingga proses pilkada dan pemllu berjalan lancar” Terang Syarlfudin. .
Seperti dlketahui sebe|umnya undang-undang nomor 7 tahun 2017 telah disahkan dan banyak mengalami perubahan dari undang-undang pemllu sebe|umnya. Ada sekitar 400 halaman yang sebagian isinya mengalami perubahan. lsu strategls dalam undangundang ini adalah presidential threshold, parlementary treshold, sistem pemllu terbuka, dapil megnitude, dan metode konversi surat suara.
(sofuan/humas)