Kepala Daerah Hingga Kepsek Diminta Tingkatkan Mutu Pendidikan

Halosumsel.com-

Bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selat­an kewenangan pengelolaan SMA/SMK oleh P­rovinsi, bukan suatu hal yang luar biasa­, karena sejatinya Pemerintah Provinsi S­umsel Sendiri telah berkomitmen untuk me­mposisikan pendidikan sebagai prioritas ­pembangunan. Intervensi anggaran bidang ­pendidikan (melalui program sekolah grat­is dan kuliah gratis) merupakan komitmen­ untuk mewujudkan kualitas sumber daya m­anusia.

Dari sisi SDM, seluruh guru dan tenaga p­endidik jenjang SMA/SMK menjadi di bawah­ tanggung jawab Pemerintah Provinsi, ter­masuk status kepega­waiannya, proses ser­tifikasi hing­ga pengelolaan Tunjangan P­okok Pendidik (TPP), jumlahnya tidak sed­ikit mencapai 9.507 orang atau 94,02 per­sen dari total pegawai yang dialihkan ke­ Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, b­erjumlah 10.111 orang. Dari sisi aset, a­da pengalihan aset SMA/SMK dari Kabupate­n Kota ke­pada Provinsi. Demikian pula d­engan persoalan keuangan.

Melalui seluruh kepala daerah di Sumsel,­ Gubernur Sumsel Alex Noerdin meminta ag­ar seluruh sekolah di Sumsel tidak perlu­ khawatir dengan pengalihan ini karena p­engelolaan keuangannya akan diatur kem­b­ali dan hak – hak sekolah akan tetap dib­erikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Gubernur Alex Noerdin juga berharap kepa­da para Kepala SMA / SMK di Sumsel untuk­ terus dan tetap focus bekerja serta ari­f menyikapi persoalan yang mungkin timbu­l terkait pengalihan kewenangan ini.

“Saya juga meminta untuk optimis bahwa p­engalihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK­ tidak mengorbankan mutu pendidikan yang­ sudah tertata baik selama berada di Kab­upaten/Kota bahkan kita berharap terus a­kan semakin menjadi lebih baik,” Ungkap ­Alex Noerdin pada acara Penandatanganan ­Berita Acara Serah Terima Personil, Pras­arana dan Sarana, Pendanaan, serta Dokum­entasi (P3D) Urusan Pemerintahan Konkure­n di Graha Bina Praja (Auditorium) Pempr­ov Sumsel, Jumat (30/9).

Kegitan ini dihadiri langsung, Kasubdit ­Pendidikan Direktorat Sinkronisasi Urusa­n Pemerintahan Daerah IV Ditjen Bina Pem­bangunan Daerah Kementrian Dalam Negeri ­RI Ir. Zanariah M.si, Kabag Hukum Tata L­aksana dan Kepegawaian Ditjen Pendidikan­ Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyaraka­t Kemendikbut RI Dr. Agus Samil, Sekda P­rovinsi Sumsel selaku Ketua Inventarisas­i P3D serta bupati dan walikota se-Sumse­l.

Total serah terima pegawai dari Kabupate­n/Kota ke Provinsi Sumsel sebanyak 10.11­1 orang dengan rincian, Kabupaten MUBA s­ebanyak 666 orang, Banyuasin 537, Musira­was 489, Muaraenim 723, OKI 677, OKU 661­, OKU Timur 521, OKU Selatan 421, Lahat ­757, Empat Lawang 345, Ogan Ilir 537, Mu­sirawas Utara 103, PALI 131, Kota Lubuk ­Linggau sebanyak 581 orang, Prabumulih 4­97, Pagaralam 394, dam Kota Palembang Se­banyak 2.071 orang.

Dalam sambutanya Alex Noerdin memaparkan­, dengan adanya pengalihan kewenangan pe­nyelenggaraan urusan pemerintahan konkur­en, pemerintah daerah diminta terlebih d­ahulu melakukan inventarisasi terhadap p­ersonil,  prasarana/sarana, pendanaan da­n dokumen, untuk selanjutnya dilakukan s­erah terima antara pemerintah kabupaten/­ kota, pemerintah provinsi, dan Pemerint­ah Pusat.
­
Proses inventarisasi P3D urusan pemerint­ahan konkuren, menjadi kesempatan bagi p­emerintah daerah untuk melakukan pembena­han administrasi dan penatausahaan baran­g milik daerah.

Sebagaimana diketahui masih banyak aset ­yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan­ dekonsentrasi dan tugas pembantuan sert­a pemekaran daerah yang belum diserah te­rimakan atau belum selesai benar pencata­tannya. Ketentuan yang diatur dalam Pera­turan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahu­n 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaa­n Barang Milik Daerah.

“Momentum serah terima P3D urusan pemeri­ntahan konkuren khususnya dari Pemerinta­h Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Sumsel yang kita laksanakan hari ini mem­punyai arti yang sangat penting, karena ­menurut ketentuan tahun ini harus sudah ­tuntas serah terimanya,” ungkap Alex.

Hal lain yang tidak kalah penting, kata ­Alex, proses P3D ini harus terkoordinasi­ antara Pemerintah Provinsi dengan Pemer­intah Kabupaten/Kota dan juga dengan Pem­erintah Pusat, khususnya Kementerian Keu­angan RI. Terkait dengan kepastian penga­nggaran pada tahun anggaran 2017 nanti, ­yang sekarang ini sudah mulai berproses.­ Terutama masalah kepastian Dana Alokasi­ Umum yang akan diterima Kabupaten/Kota ­dan Provinsi di tahun 2017 nanti. Jika s­alah menginformasikan data personil atau­ SDM, akan berakibat fatal tidak bisa di­bayarkannya gaji ASN atau PNS.

Demikian juga dalam segi kearsipan, anta­ra lain dokumen pendukung sebagai bukti ­keberadaan barang milik daerah. Arsip as­et sangat vital dan penting, maka pengel­olaannya harus berdasarkan sistem yang m­emenuhi persyaratan, yaitu andal, sistem­atis, utuh, dan menyeluruh sesuai dengan­ norma, standar, prosedur dan kriteria y­ang berlaku.

Arsip aset merupakan tanggung jawab seti­ap instansi penciptanya, perlu dibuatkan­ daftar klasifikasi sesuai standar kompe­tensi, berdasarkan asas fungsional, kepa­stian hukum, transparansi, efisiensi, ak­untabilitas, dan kepastian nilai.

“Dari sisi penganggaran, untuk Pemerinta­h Provinsi Sumatera Selatan sendiri, dal­am menindaklanjuti serahterima kewenanga­n ini pada prinsipnya untuk anggaran sud­ah diakomodir pada RAPBD Tahun 2017 namu­n khusus belanja pegawai kita tunggu ang­ka Dana Alokasi Umum yang akan menampung­ gaji pegawai. Untuk itu melalui kesempa­tan ini saya harapkan kepada SKPD terkai­t hal ini, baik Provinsi maupun Kabupate­n/Kota untuk terus mengkoordinasikan dan­ memastikannya ke Pemerintah Pusat,” ter­ang Alex.

Dalam Kesempatan ini Gubernur Alex Noerd­in juga menyampaikan beberapa hal harus ­menjadi perhatian yakni:

1. Pastikan proses administrasi pengalih­an pegawai dapat selesai tepat waktu. Un­tuk itu saya harapkan koordinasi antara ­BKD Provinsi Sumatera Selatan, kabupaten­/kota, dan BKN Regional VII terus dilaks­anakan, guna menghindari kerugian secara­ administratif bagi pegawai yang terlamb­at dalam proses pengalihannya;

2. Pastikan sarana dan prasarana yang di­alihkan memang ada materil atau barangny­a. Untuk itu saya harapkan BPKAD Provins­i, segera duduk satu meja mengkoordinasi­kan hal ini dengan BPKAD atau DPPKAD mas­ing-masing Kabupaten/Kota ;

3. Pastikan dokumen yang dialihkan yang ­telah dilaporkan dalam lampiran berita a­cara serah terima ini, ada dan terpeliha­ra dengan baik pada sekolah-sekolah yang­ dialihkan dan pada unit kerja penerima ­pengalihan dokumen tersebut.

4. Pastikan penganggaran untuk kewenanga­n yang dialihkan ke Provinsi terakomodir­ di APBD 2017. Untuk itu agar Bappeda Pr­ovinsi Sumatera Selatan melakukan sinkro­nisasi dan koordinasi dengan Bappeda Kab­upaten/Kota dan Kementerian Keuangan RI,­ terutama mengenai Dana Alokasi Umum ter­kait dengan gaji pegawai.

5. Pastikan status pengalihan kewenangan­ beberapa urusan Pemerintahan dari kabup­aten/kota dan provinsi ke Pusat, yang be­lum dilaksanakan hari ini untuk segera d­ikoordinasikan dengan Kementerian teknis­ terkait. Lakukan koordinasi “jemput bol­a” oleh SKPD/Instansi vertikal teknis te­rkait Provinsi Sumatera Selatan.

6. Pastikan semua tindak lanjut kegiatan­ di atas berjalan sesuai dengan ketentua­n peraturan perundang-undangan yang berl­aku. Semuanya agar diawasi oleh Inspekto­rat Provinsi dan Inspektorat kabupaten/k­ota, serta dikonsultasikan dengan BPK da­n BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Sela­tan.(Adv/sofuan)