Halosumsel.Muratara, Mensikapi telah terbentuknya Pansel KPUD Muratara, salah satu elemen kemahsiswaan, Mahasiswa Pembangunan Indoenesia (MPI) melalaui ketua umumnya Muzani, mengatakan, “ Pansel yang terpilih diduga titipan para kandidat atau elit politik “ , selanjutnya Muzani yang juga ketua cabang LAI Muratara mengatakan ‘”MPI dan LAI (Lemabaga Advokasi Indonesia) menolak keras Pansel KPU Muratara yang terpilih, karena proses rekrutmen pansel tidak transparan, bahkan, selama ini ada indikasi keluarga pansel yang terpilih ikut mendaftar menjadi calon komisioner, hal lain yang perlu diperhatikan dalam proses seleksi adalah memperketat syarat pencalonan “ , ujarnya. Proses seleksi dilakukan secara transparan dan calon komisioner harus orang yang benar-benar independen, selasa (30/9/2015).
“ Menurut data yang kami terima dari masyarakat, para pansel yang terpilih tidak independen karena ada unsur KKN nya ”, kata Muzani. Muzani menduga kalau anggota KPU provinsi membangun kroni hingga ke KPU kabupaten dan kota agar mereka satu suara dalam mengamankan hasil pilkada yang kemungkinan akan curang.
Kita berharap agar proses perekrutan anggota KPU dibenahi, terutama untuk menutup peluang partai dan elite politik mengintervensi penyelenggara pemilu. Selama ini, komisioner KPU di daerah direkrut melalui proses yang longgar. Pemilihan anggota KPUD, baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota diatur dalam UU No. 15 Tahun 2011 tentang Pemilu. UU tersebut mengatur, KPU provinsi dipilih oleh KPU pusat dan KPU kabupaten/kota dipilih oleh KPU provinsi. Mekanisme yang sederhana seperti itu rawan intervensi dan membuka peluang komisioner terpilih adalah calon titipan untuk mengamankan kepentingan kandidat tertentu sehingga akan melahirkan komisional yang tidak propesional.
Mekanisme yang sederhana seperti itu rawan intervensi dan membuka peluang komisioner terpilih adalah calon titipan untuk mengamankan kepentingan kandidat tertentu sehingga akan melahirkan komisional yang tidak propesional.(memeth)