Palembang, HS-
Untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan diwilayah Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemprov Sumsel Iriansyah mengungkapkan, kita akan berdayakan masyarakat diwilayah rawan karhutla, seperti peningkatan dibidang pertanian, perkebunan ,perikanan dan peternakan.
Intinya kita harus berdayakan masyarakat disekitar, ini sudah kita lakukan beberapa tahun terakhir, dan ini mampu mengurangi pembakaran lahan, dari bebrapa ratus desa yang rawan karhutla semuanya sudah kita sosialisasi bahaya terjadinya karhutla,” ujjar Iriansyah saat penutupan pembekalan kesiapan menghadapi bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 oleh BNPB di Hotel Santika Premiere Jln. Gubernur H. Asnawi Mangku Alam No. 168-169 Sukarame Palembang, Selasa Malam (18/6/2019).
Kegiatan ini diikuti oleh personel dari pejabat Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota, pejabat BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, pejabat TNI tingkat Kodam, Korem dan Kodim jajaran Kodam II/Swj di wilayah Sumsel pejabat Polri tingkat Polda, Polres jajaran Polda Sumsel, pejabat Dinas Damkar Provinsi dan Kabupaten/Kota, pejabat Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Unsur Akademi, Tokoh Masyarakat, LSM, dan kalangan Pengusaha serta unsur Media.
Senada dengan Iriansyhah Dekan Fakultas Pertanian Unsri Umar Harun mengatakan ,”
masyarakat kita perlu diberikan penyuluhan tentang peternakan, perikanan disamping dari berkebun dan bertani, karena apabila masyarakat kita masih banyak membuka usaha dengan cara berkebun apa lagi mengelola lahan gambut yang dibuka pada saat musim kemarau dengan cara membakar lahan itulah yang dapat berdampak pada kabut asap. “Pemerintah juga menyiagakan berbagai pos komando pengawasan di titik api tertentu, memberikan pengarahan terkait metode penanaman sawit kepada para petani menjelang musim tanam dengan melibatkan Kementerian Pertanian dan menangkap pembakaran lahan”, jelasnya.
Kegiatan pertanian dapat terganggu karena pembakaran hutan yang terjadi. Karena asap yang diakibatkan oleh pembakaran hutan menghalangi masyarakat untuk bekerja di sawah mereka. Dan tanaman padi pun akan layu karena tidak mendapatkan sinar matahari yang cukup. Kerugiannya adalah kekurangan bahan pangan. “Apabila bahan pangan tidak dapat terpenuhi maka akan mengakibatkan kelaparan yang berkepanjangan dan pengeluaran Pemerintah Daerah akan semakin bertambah untuk membeli bahan pangan dari luar daerah”, ujar Umar Harun.
Sementara itu, Kementerian Perekonomian Prabianto Mukti Wibowo mengatakan,”Kita juga harus melaksanakan rencana aksi 2019, dengan mengaktifkan koordinasi, peningkatan deteksi dini, patroli lapangan, penegakan hukum dan peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam upaya pencegahan Karhutla.
“Mendorong Gubernur dan Bupati yang daerahnya rawan Karhutla agar segera menetapkan status siaga lebih dini, dengan status siaga tersebut, instansi terkait di pusat dapat menyiapkan bantuan dukungan. Selanjutnya, mengimbau pemerintah daerah mensosialisasikan PLTB sesuai UU No. 39 Tahun 2004 tentang Perkebunan serta Permentan No. 05/Permentan/KB410/I/2018 tentang Pengolahan Lahan Tanpa Bakar”, terang Prabianto.
sofuan